Strategi Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Inklusif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per kuartal II 2026, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,12 persen secara year-on-year (yoy), sedikit melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 5,18 persen. Angka ini masih berada dalam kisaran proyeksi pemerintah dan bank sentral, namun di balik agregat tersebut tersimpan pertanyaan krusial: seberapa luas masyarakat merasakan dampaknya? Indeks Gini yang dirilis BPS pada Maret 2026 menunjukkan angka 0,381, stagnan dibandingkan periode yang sama tahun lalu, mengindikasikan bahwa ketimpangan belum membaik secara signifikan meskipun ekonomi tumbuh.

Membedah Kualitas Pertumbuhan: Sektor vs. Rumah Tangga

Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh konsumsi rumah tangga (kontribusi sekitar 54 persen terhadap PDB) dan investasi menunjukkan fundamental yang solid. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,92 persen yoy, ditopang oleh daya beli kelas menengah yang masih stabil. Namun, di sisi lain, sektor manufaktur yang menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja hanya tumbuh 3,85 persen yoy, jauh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini menciptakan paradoks: pertumbuhan yang terjadi lebih banyak dinikmati oleh sektor jasa keuangan dan konstruksi yang padat modal, sementara sektor padat karya seperti tekstil dan alas kaki justru mengalami penurunan kapasitas produksi hingga 2,1 persen akibat tekanan impor dan pelemahan permintaan global.

Pro: Pertumbuhan ekonomi tetap positif dan stabil, menciptakan ruang fiskal bagi pemerintah untuk meningkatkan belanja sosial. Kontra: Kualitas pertumbuhan yang tidak merata antar sektor berisiko memperlebar jurang pendapatan antara pekerja terampil di kota besar dan buruh di daerah, yang tercermin dari tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang masih 5,2 persen, dengan setengahnya adalah lulusan SMK.

Strategi Inklusivitas: Dari Redistribusi hingga Produktivitas

Untuk menjawab tantangan tersebut, para ekonom menyarankan pendekatan ganda yang tidak hanya fokus pada redistribusi, tetapi juga pada peningkatan produktivitas di tingkat akar rumput. Pertama, pemerintah perlu memperkuat program perlindungan sosial yang lebih tertarget, seperti perluasan bantuan pangan nontunai dan subsidi upah bagi pekerja sektor informal yang jumlahnya mencapai 59 persen dari total angkatan kerja. Kedua, insentif fiskal harus diarahkan pada industri yang memiliki keterkaitan (linkage) kuat dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), misalnya melalui skema kemitraan yang mewajibkan perusahaan besar menyerap produk lokal.

Selain itu, transformasi digital dapat menjadi katalis inklusivitas jika disertai dengan pemerataan infrastruktur internet. Data Kementerian Kominfo menunjukkan baru 62 persen desa yang memiliki akses 4G stabil, sehingga UMKM di daerah tertinggal kesulitan mengakses pasar nasional. Proyeksi Bank Dunia menyebutkan bahwa setiap peningkatan 10 persen penetrasi internet di daerah pedesaan dapat menurunkan ketimpangan pendapatan hingga 2,3 persen. Namun, kontra dari strategi ini adalah kebutuhan anggaran yang besar, sementara rasio utang pemerintah terhadap PDB sudah mencapai 39,8 persen, membatasi ruang fiskal untuk ekspansi belanja modal.

Peran Sektor Keuangan dan Investasi Berkelanjutan

Di sisi sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran kredit per Juni 2026 tumbuh 10,4 persen yoy, namun alokasi ke sektor pertanian dan perikanan hanya meningkat 3,1 persen, padahal sektor ini menyerap 28 persen tenaga kerja. Likuiditas perbankan yang melimpah (loan to deposit ratio 82,5 persen) belum optimal mengalir ke sektor riil berisiko tinggi. Untuk itu, diperlukan skema penjaminan kredit yang diperluas dan penurunan biaya intermediasi, agar pelaku usaha kecil dapat mengakses modal dengan bunga di bawah 10 persen per tahun.

Sentimen pasar terhadap inklusivitas juga mulai membaik, terlihat dari meningkatnya penerbitan obligasi daerah untuk pembangunan pasar rakyat dan sentra UMKM sebesar Rp 4,2 triliun pada semester pertama 2026. Di satu sisi, ini menunjukkan komitmen pemda untuk mendorong pertumbuhan berbasis lokal. Di sisi lain, efektivitasnya masih diragukan karena kapasitas fiskal dan sumber daya manusia di banyak daerah terbatas, sehingga proyek sering mangkrak. Oleh karena itu, penguatan kapasitas birokrasi dan pendampingan teknis dari pemerintah pusat menjadi prasyarat mutlak.

“Pertumbuhan ekonomi tanpa inklusivitas hanyalah angka di atas kertas. Kita membutuhkan kebijakan yang secara simultan meningkatkan produktivitas pekerja informal dan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, bukan sekadar program bantuan sosial yang bersifat sementara,” ujar Faisal Basri, ekonom senior dari Universitas Indonesia, dalam diskusi publik pekan lalu.

Pada akhirnya, proyeksi pertumbuhan ekonomi 2026 yang berkisar 5,0 hingga 5,3 persen memberikan optimisme, tetapi keberhasilan jangka panjang diukur dari kemampuan menurunkan rasio gini menjadi di bawah 0,37 dan meningkatkan proporsi tenaga kerja formal menjadi minimal 45 persen. Tanpa perubahan struktural yang berani, angka pertumbuhan hanya akan menjadi milik segelintir korporasi dan kelompok berpendapatan tinggi, sementara mayoritas masyarakat masih bergulat dengan upah minimum yang riilnya tergerus inflasi pangan sebesar 4,7 persen pada Juli 2026. Inilah saatnya pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil berkolaborasi untuk memastikan setiap titik persentase pertumbuhan memberi manfaat yang terukur bagi seluruh lapisan.