Stimulus Rp31 Triliun: Bantalan Daya Beli atau Mesin Pertumbuhan?

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per awal 2025, pemerintah menggelontorkan paket stimulus senilai Rp31 triliun untuk menopang daya beli masyarakat di tengah perlambatan ekonomi global. Angka ini setara dengan sekitar 1,3 persen dari total belanja negara dalam APBN, atau kurang lebih 0,14 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pertanyaannya, apakah dana sebesar itu cukup menjadi bantalan agar konsumsi rumah tangga tidak ambruk, atau justru mampu berfungsi sebagai mesin yang menggerakkan roda produksi dan menciptakan lapangan kerja baru? Jawabannya sangat bergantung pada bagaimana dana tersebut berputar di dalam perekonomian.

Untuk memahami persoalan ini, penting dipahami lebih dulu bahwa konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 53 persen dari PDB Indonesia. Ketika daya beli melemah, mesin utama pertumbuhan ikut melambat. Inilah alasan stimulus kerap dipakai sebagai instrumen darurat untuk menjaga permintaan agregat tetap hidup.

Di Satu Sisi: Stimulus sebagai Penyangga Daya Beli

Berdasarkan catatan BPS, inflasi pangan bergejolak (volatile food) sempat menembus angka year-on-year di atas 5 persen pada periode tertentu, menekan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Bantuan langsung tunai, subsidi ongkos transportasi, dan potongan harga barang kebutuhan pokok menjadi instrumen yang paling cepat dirasakan dampaknya. Secara teori ekonomi, tambahan likuiditas di kantong rumah tangga akan segera dikonversi menjadi belanja, sehingga menahan laju penurunan konsumsi.

Kalangan yang mendukung pendekatan ini menilai langkah tersebut sebagai jaring pengaman yang rasional.

"Stimulus fiskal yang menyasar rumah tangga berpenghasilan rendah memiliki multiplier effect cukup tinggi karena kecenderungan mengonsumsi marginal (MPC) kelompok ini mendekati satu," ujar sejumlah ekonom fiskal dalam berbagai forum akademik.

Dari sisi sentimen pasar, pengumuman stimulus biasanya direspons positif oleh pelaku pasar. Indeks harga saham gabungan dan imbal hasil surat utang negara sering bergerak seiring ekspektasi perbaikan permintaan domestik. Stabilitas nilai tukar juga terbantu karena capital outflow dapat tertahan bila prospek pertumbuhan tetap terjaga.

Di Sisi Lain: Risiko Berhenti pada Konsumsi Konumtif

Namun, perspektif kritis menekankan bahwa stimulus memiliki batas. Bila bantuan hanya berhenti sebagai transfer konsumtif tanpa menyentuh sisi produksi, efeknya bersifat dangkal dan sementara. Dana habis dalam hitungan pekan, sementara kapasitas produksi tidak bertambah, lapangan kerja tidak tercipta, dan ketergantungan pada bantuan justru menguat.

Data menunjukkan bahwa belanja konsumsi masyarakat masih didominasi produk impor untuk sejumlah komoditas, sehingga sebagian stimulus berpotensi bocor ke luar negeri. Impor barang konsumsi yang tumbuh year-on-year di kisaran 8 hingga 10 persen pada periode tertentu memperlihatkan bahwa tambahan permintaan tidak selalu dinikmati produsen domestik. Bila demikian, multiplier effect terhadap PDB nasional menjadi lebih kecil dari yang diharapkan.

Selain itu, ruang fiskal tidak tak terbatas. Rasio utang terhadap PDB yang berada di kisaran 39 hingga 40 persen serta kebutuhan pembayaran bunga utang yang menyerap belasan persen belanja negara menjadi pengingat bahwa setiap stimulus memiliki biaya oportunitas. Dana yang dipakai untuk stimulus konsumtif tidak bisa dialokasikan untuk infrastruktur, pendidikan, atau riset yang dampaknya jangka panjang.

Kunci Terletak pada Arah Putaran Dana

Fundamental persoalannya bukan pada besar atau kecilnya angka Rp31 triliun, melainkan pada arah putaran dana tersebut. Stimulus akan menjadi mesin pertumbuhan bila dana yang dibelanjakan rumah tangga mengalir ke sektor produksi dalam negeri, menyerap tenaga kerja, dan menaikkan pendapatan, sehingga menciptakan siklus yang menguatkan dirinya sendiri. Sebaliknya, efeknya hanya akan menjadi bantalan sementara bila berhenti di titik konsumsi tanpa jejak produksi.

Pemerintah memerlukan desain kebijakan yang memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran, cepat, dan terhubung dengan program pemberdayaan seperti pelatihan kerja, pendampingan UMKM, serta penguatan rantai pasok lokal. Program padat karya dan penguatan usaha mikro menjadi jalur yang lebih menjanjikan untuk mengubah stimulus menjadi investasi produktif.

Proyeksi ke depan akan sangat bergantung pada disiplin pelaksanaan di lapangan. Bila penyaluran stimulus diiringi penguatan sektor riil, pertumbuhan ekonomi dapat terjaga di atas 5 persen. Namun bila tidak, stimulus hanya akan menjadi obat penenang sementara yang efeknya menguap seiring habisnya dana. Pertanyaannya kini bukan lagi seberapa besar anggaran, melainkan seberapa dalam dampaknya bagi struktur ekonomi nasional.

Pada akhirnya, stimulus hanyalah alat, bukan tujuan. Kualitas belanja dan keberlanjutan program jauh lebih menentukan nasib daya beli masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Tanpa perbaikan fundamental di sisi produktivitas dan lapangan kerja, setiap stimulus hanya akan menjadi bantalan yang cepat tipis, bukan mesin yang terus berputar.