Stabilisasi Harga Pakan Jagung dan Prospek Keseimbangan Pasar Telur Nasional

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per awal 2025, komponen volatile food atau pangan bergejolak masih menjadi penyumbang utama inflasi nasional, dengan harga telur ayam ras tercatat mengalami kenaikan rata-rata 4,2 persen year-on-year di sejumlah kota besar. Di tengah tren tersebut, langkah pemerintah menahan harga pakan ternak serta mempercepat distribusi jagung ke sentra-sentra produksi menjadi sorotan pelaku usaha unggas. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan biaya produksi peternak ayam petelur sekaligus menjaga stabilitas harga telur di tingkat konsumen.

Dari sisi struktur biaya, pakan merupakan komponen dominan dalam usaha peternakan layer atau ayam petelur, mencakup sekitar 65 hingga 70 persen dari total biaya produksi. Sementara itu, jagung berkontribusi sekitar 50 persen dari komposisi pakan. Artinya, setiap pergerakan harga jagung sebesar 10 persen berpotensi mengerek biaya produksi telur hingga 3 sampai 3,5 persen. Fundamental inilah yang membuat intervensi di sisi hulu, yakni pakan dan jagung, dinilai lebih efektif dibandingkan pengendalian harga di hilir.

Di Satu Sisi: Ruang Napas bagi Peternak dan Stabilitas Harga

Di satu sisi, kebijakan menahan harga pakan memberikan kepastian usaha bagi peternak yang selama ini terjepit antara biaya produksi tinggi dan harga jual telur yang fluktuatif. Data Kementerian Pertanian menunjukkan produksi telur nasional mencapai sekitar 5,9 juta ton per tahun, sementara konsumsi per kapita berada di kisaran 6,5 kilogram per tahun. Dengan pasokan yang relatif surplus, stabilitas biaya pakan menjadi kunci agar peternak tidak melakukan penyesuaian populasi secara ekstrem, seperti afkir dini atau pemotongan ayam sebelum waktunya, yang justru bisa memicu lonjakan harga di kemudian hari.

Percepatan distribusi jagung dari wilayah surplus ke sentra peternakan juga berpotensi memangkas disparitas harga antarwilayah yang selama ini bisa mencapai Rp 1.000 hingga Rp 1.500 per kilogram. Bila harga jagung di tingkat peternak bertahan di kisaran Rp 5.500 per kilogram, rasio harga telur terhadap pakan, yakni indikator sederhana untuk mengukur margin usaha, akan berada pada zona yang lebih sehat. Dari perspektif makro, stabilitas harga telur turut menahan laju inflasi pangan bergejolak yang kerap menjadi beban bagi rumah tangga berpendapatan rendah.

"Intervensi di sisi biaya input seperti pakan cenderung lebih presisi dalam menjaga keseimbangan pasar dibandingkan pengendalian harga di tingkat ritel, karena menyentuh akar persoalan struktur biaya produksi," ujar sejumlah pengamat agribisnis.

Di Sisi Lain: Risiko Distorsi dan Keberlanjutan Fiskal

Di sisi lain, sejumlah kalangan mengingatkan bahwa penahanan harga pakan tidak bisa menjadi kebijakan permanen. Bila harga patokan berada di bawah harga keekonomian, produsen pakan dan pedagang jagung berpotensi mengurangi pasokan, yang pada gilirannya menciptakan kelangkaan terselubung. Pengalaman sebelumnya menunjukkan intervensi harga yang berkepanjangan kerap menimbulkan distorsi pasar dan memicu pergeseran distribusi ke wilayah yang sulit terjangkau pengawasan.

Ada pula pertanyaan mengenai keberlanjutan fiskal. Skema stabilisasi harga membutuhkan dukungan anggaran, baik untuk subsidi selisih harga maupun biaya logistik distribusi jagung lintas pulau. Tanpa target waktu yang jelas, kebijakan ini berisiko menjadi beban rutin APBN. Selain itu, sentimen pasar juga mencermati konsistensi data: proyeksi produksi jagung nasional sekitar 15 juta ton pipilan kering perlu diverifikasi berkala agar kebijakan distribusi tidak bertumpu pada asumsi surplus yang keliru.

Proyeksi: Keseimbangan Jangka Pendek dan Pekerjaan Rumah Struktural

Dalam jangka pendek, kombinasi penahanan harga pakan dan percepatan distribusi jagung diproyeksikan mampu menjaga harga telur eceran di kisaran Rp 28.000 hingga Rp 30.000 per kilogram hingga akhir tahun. Namun analis menilai solusi struktural tetap diperlukan, mencakup peningkatan produktivitas jagung lokal, efisiensi rantai logistik, serta perluasan kemitraan antara peternak mandiri dan industri pakan.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini akan diukur dari dua indikator: margin usaha peternak yang berkelanjutan dan indeks harga telur yang stabil di tingkat konsumen. Bila keduanya tercapai tanpa menggerus anggaran negara secara berlebihan, stabilisasi pakan dapat menjadi preseden positif bagi tata kelola pangan nasional. Sebaliknya, bila hanya bersifat temporer tanpa reformasi struktural, tekanan harga berpotensi kembali muncul begitu intervensi dilonggarkan.