Sinyal China Garap KA Cepat Bandung-Surabaya: Peluang dan Risiko Fiskal
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2025, perekonomian Indonesia pada triwulan II 2025 tumbuh 5,12 persen year-on-year, salah satunya ditopang oleh akselerasi belanja infrastruktu...
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2025, perekonomian Indonesia pada triwulan II 2025 tumbuh 5,12 persen year-on-year, salah satunya ditopang oleh akselerasi belanja infrastruktur. Di tengah tren pertumbuhan tersebut, wacana perpanjangan jalur kereta cepat kembali mengemuka. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa China berminat menggarap proyek kereta cepat dari Bandung hingga Surabaya, Jawa Timur, dengan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto.
Rencana ini merupakan kelanjutan dari Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang beroperasi sejak Oktober 2023 dengan panjang lintasan 142,3 kilometer. Apabila diteruskan ke Surabaya, total koridor Jakarta-Surabaya diperkirakan menembus lebih dari 700 kilometer. Sebagai pembanding, investasi KCJB tahap pertama mencapai sekitar US$7,3 miliar atau setara Rp116 triliun, setelah mengalami pembengkakan biaya dari estimasi awal sekitar US$6 miliar.
Skema Pembiayaan Jadi Kunci
Perhatian pasar kini tertuju pada skema pembiayaan. Pada proyek KCJB, pendanaan dilakukan melalui konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dengan komposisi kepemilikan 60 persen dipegang konsorsium BUMN Indonesia dan 40 persen oleh China Railway International. Pola bisnis-ke-bisnis (business-to-business) tanpa jaminan langsung APBN menjadi ciri khas proyek tersebut, meski pada praktiknya pemerintah kemudian memberikan dukungan melalui penyertaan modal negara saat terjadi kekurangan dana.
Sejumlah kalangan memperkirakan kebutuhan dana untuk rute Bandung-Surabaya bisa jauh lebih besar mengingat jaraknya hampir empat kali lipat lintasan eksisting. Keterlibatan badan pengelola investasi Danantara disebut menjadi salah satu opsi, di samping kemungkinan pembiayaan murni komersial dari institusi keuangan China. Hingga kini, pemerintah belum merilis studi kelayakan maupun kerangka pendanaan resmi.
Di Satu Sisi: Potensi Multiplier Effect Ekonomi
Di satu sisi, perpanjangan kereta cepat berpotensi memperkuat konektivitas ekonomi Pulau Jawa. Waktu tempuh Bandung-Surabaya yang saat ini mencapai 9 hingga 10 jam dengan kereta konvensional berpeluang dipangkas menjadi sekitar 3,5 hingga 4 jam. Literatur ekonomi menunjukkan peningkatan stok infrastruktur transportasi berkorelasi positif terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi regional melalui apa yang disebut efek pengganda (multiplier effect), yakni dampak berantai dari satu unit belanja infrastruktur terhadap aktivitas ekonomi lainnya.
Dari sisi investasi, fundamental hubungan Indonesia-China terbilang kuat. Data Kementerian Investasi mencatat realisasi investasi langsung (foreign direct investment/FDI) asal China mencapai sekitar US$8,1 miliar sepanjang 2024, menempatkannya sebagai investor terbesar kedua setelah Singapura. Nilai perdagangan bilateral kedua negara juga menembus sekitar US$135 miliar pada 2024. Proyek kereta cepat lanjutan dapat memperdalam integrasi rantai pasok sekaligus menambah portofolio proyek strategis kedua negara.
Kinerja operasional Whoosh, layanan KCJB, turut menjadi argumen pendukung. Jumlah penumpang menembus 6 juta orang pada tahun pertama operasinya, dengan tren okupansi harian yang terus mengalami kenaikan, meski masih berada di bawah proyeksi awal studi kelayakan.
Di Sisi Lain: Risiko Fiskal dan Ketergantungan Utang
Di sisi lain, risiko fiskal tidak bisa diabaikan. Rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) per pertengahan 2025 berada di kisaran 39 hingga 40 persen, sementara defisit APBN 2025 dipatok 2,53 persen dari PDB. Tambahan kewajiban dari proyek berskala raksasa berpotensi menekan ruang fiskal, terutama jika skema bisnisnya kembali membutuhkan dukungan negara di tengah jalan.
Risiko nilai tukar juga mencuat. Pembiayaan dalam denominasi dolar AS akan menambah kebutuhan valuta asing dan berpotensi memicu capital outflow, yakni keluarnya dana dari pasar domestik ke luar negeri, saat pembayaran bunga dan pokok utang dilakukan. Dengan rupiah yang bergerak di kisaran Rp16.000 hingga Rp16.500 per dolar AS sepanjang 2025, beban utang luar negeri dalam rupiah berpotensi mengalami kenaikan signifikan.
Aspek kelayakan komersial turut dipertanyakan. Rute Bandung-Surabaya akan bersaing dengan moda udara yang menawarkan waktu tempuh sekitar 1,5 jam serta jalan tol Trans-Jawa. Tanpa tingkat okupansi yang memadai, risiko ketidakmampuan membayar utang (default risk) pada entitas proyek bisa meningkat.
Sentimen Pasar dan Proyeksi ke Depan
Dari perspektif pasar modal, sinyal proyek ini berpotensi mengangkat sentimen pasar terhadap saham konstruksi, semen, dan baja. Indeks sektor infrastruktur di Bursa Efek Indonesia secara historis mengalami penguatan saat pemerintah mengumumkan proyek besar, meski tren penguatan tersebut kerap bersifat temporer jika tidak diikuti kepastian pendanaan.
Proyek sebesar ini harus dinilai dari dua lensa sekaligus: lensa pertumbuhan dan lensa keberlanjutan fiskal. Konektivitas memang menaikkan potensi output jangka panjang, tetapi struktur pendanaannya menentukan apakah manfaat itu lebih besar daripada bebannya.
Analis menilai valuasi proyek akan sangat bergantung pada tiga variabel: besaran porsi pembiayaan China, tingkat bunga pinjaman, serta proyeksi jumlah penumpang jangka panjang. Likuiditas pasar obligasi domestik juga menjadi pertimbangan, mengingat penerbitan surat utang dalam jumlah besar dapat menyerap dana investor dan menekan harga obligasi eksisting.
Ke depan, pasar menanti kejelasan studi kelayakan dan kerangka pendanaan resmi dari pemerintah. Selama kedua hal itu belum terbit, sinyal ketertarikan China lebih tepat dibaca sebagai indikasi awal ketimbang kepastian proyek. Bagi pelaku pasar, pendekatan terukur dengan memperhatikan fundamental fiskal dan arah kebijakan pemerintah tetap menjadi prinsip utama dalam menyikapi wacana ini.
Comments (0)