RI Tutup 13 GW PLTD demi PLTS: Pelajaran dari India

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah tengah menyiapkan percepatan pensiun dini pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan total kapasitas mencapai 13 gigawatt (GW) dalam beberapa tahun ke depan. Langkah ini berjalan seiring target ambisius menambah kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai pengganti utama. Pertanyaannya, apakah Indonesia dapat meniru keberhasilan India, yang dalam satu dekade terakhir menjadi salah satu pasar surya terbesar di dunia?

Angka Kecil di Balik Potensi Besar

Potensi surya Indonesia tercatat sangat besar, sekitar 3.200 GW menurut perhitungan resmi, tetapi kapasitas terpasang PLTS hingga saat ini masih di bawah 1 GW. Rasio pemanfaatan terhadap potensi pun masih kurang dari satu persen, jauh tertinggal dari sejumlah negara tetangga. Sebagai perbandingan, India mengalami kenaikan kapasitas surya dari sekitar 2,6 GW pada 2014 menjadi lebih dari 70 GW pada 2023, tumbuh dua digit secara year-on-year pada sebagian besar periode tersebut. Tarif hasil lelang proyek surya di India bahkan sempat menyentuh rekor terendah, mendekati level yang setara dengan biaya produksi listrik fosil, sehingga energi surya tidak lagi sekadar wacana hijau, melainkan pilihan yang kompetitif secara ekonomi.

Di Satu Sisi: Pelajaran dari Pengalaman India

Keberhasilan India menawarkan sejumlah pelajaran yang relevan. Pertama, mekanisme lelang kompetitif terbukti menekan harga secara drastis; persaingan antar pengembang menurunkan tarif lebih cepat daripada subsidi yang tidak terarah. Kedua, skala ekonomi membuat biaya modul surya global mengalami penurunan lebih dari 80% dalam satu dekade terakhir. Tren penurunan biaya ini juga tercermin pada indeks harga modul global yang terus melemah, sehingga negara yang mampu membangun dalam volume besar memperoleh keuntungan ganda dari skala. Ketiga, penyederhanaan perizinan dan target yang jelas memberi kepastian bagi investor, memperbaiki fundamental iklim usaha, dan menarik arus modal asing ke sektor energi terbarukan.

Bagi Indonesia, adopsi pola serupa berpotensi memangkas waktu pembangunan PLTS dari hitungan tahun menjadi hitungan bulan untuk proyek berukuran sedang. Dengan sentimen pasar yang positif terhadap energi hijau, pemerintah juga bisa menekan biaya pendanaan proyek, mengingat semakin banyak lembaga keuangan global yang menyediakan pembiayaan khusus transisi energi dengan suku bunga lebih rendah.

Di Sisi Lain: Kondisi yang Tidak Bisa Disalin Mentah-mentah

Namun, meniru India tanpa penyesuaian berisiko. Secara geografis, Indonesia berbentuk kepulauan dengan sistem kelistrikan yang terpecah, sementara surya bersifat intermiten, tidak menghasilkan listrik saat malam atau cuaca mendung. Tanpa penyimpanan energi berupa baterai dan jaringan transmisi yang memadai, penambahan PLTS dalam jumlah besar bisa mengganggu stabilitas sistem, dan biaya baterai masih menjadi beban tambahan yang signifikan. India, sebaliknya, memiliki daratan luas dan kawasan gurun yang relatif mudah digunakan untuk pembangkit skala raksasa.

Faktor kedua adalah rantai pasok. India membangun industri manufaktur modul domestik yang besar sebelum mengejar kapasitas, sedangkan Indonesia masih sangat bergantung pada impor. Kebijakan tingkat komponen dalam negeri yang ketat tanpa industri pendukung justru berpotensi memperlambat pembangunan dan menaikkan biaya proyek. Faktor ketiga menyangkut pembiayaan dan kompetisi dengan batubara yang masih memperoleh berbagai bentuk dukungan; selama harga bahan bakar fosil tetap rendah dan kebijakan belum konsisten, persepsi risiko investor terhadap portofolio energi baru akan tetap tinggi, berpotensi memicu capital outflow pada saat ketidakpastian global dan membebani likuiditas pasar keuangan domestik.

Pensiun Dini Tidak Pernah Gratis

Perlu dicatat pula bahwa penutupan 13 GW PLTD bukanlah langkah tanpa ongkos. Pemerintah dan PLN harus menyiapkan kompensasi bagi pemilik pembangkit, biaya sosial bagi ribuan pekerja, serta penggantian pasokan listrik di daerah terpencil yang selama ini mengandalkan diesel. Dalam jangka pendek, biaya transisi ini dapat menekan keuangan badan usaha milik negara dan berpotensi memengaruhi valuasi aset kelistrikan yang sudah beroperasi. Karena itu, sejumlah pengamat menilai percepatan pensiun dini sebaiknya dilakukan bertahap, selaras dengan kesiapan jaringan dan penyimpanan energi.

Proyeksi: Jalan Tengah yang Realistis

Ke depan, proyeksi paling realistis bukanlah menyalin model India secara utuh, melainkan mengadopsi elemen-elemen yang cocok: lelang kompetitif, kepastian regulasi, insentif fiskal bagi pengembang, serta peta jalan pengembangan industri komponen dalam negeri secara bertahap. Jika eksekusi berjalan konsisten, biaya sistem kelistrikan nasional dapat mengalami penurunan dalam beberapa tahun, dan rasio bauran energi terbarukan akan naik dari level saat ini yang masih rendah. Sebaliknya, bila kebijakan berubah-ubah, kepercayaan investor akan tergerus dan target emisi berisiko meleset.

Pada akhirnya, angka 13 GW PLTD hanyalah awal dari sebuah perjalanan panjang. Keberhasilan Indonesia tidak diukur dari seberapa cepat pembangkit diesel ditutup, melainkan dari seberapa andal sistem penggantinya dibangun, dan di situlah pelajaran dari India perlu dibaca dengan cermat tanpa melupakan perbedaan geografis, industri, serta kondisi fiskal yang mendasar.