Respons Positif China atas Rencana Kemenkeu Ambil Alih Utang Whoosh

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2025 tercatat di kisaran 5,0 persen secara year-on-year, ditopang antara lain oleh sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh di atas rata-rata nasional. Sementara itu, Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan BI Rate di level 4,75 persen untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang bergerak di sekitar Rp 16.500 per dolar AS. Di tengah lanskap makroekonomi tersebut, perkembangan penyelesaian utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh menjadi salah satu fokus sentimen pasar domestik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa konsorsium China yang terlibat dalam proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) merespons secara positif rencana Kementerian Keuangan mengambil alih kewajiban utang Whoosh. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang struktur pendanaan proyek senilai sekitar USD 7,3 miliar atau setara lebih dari Rp 118 triliun, yang selama ini membebani neraca konsorsium. Sinyal baik dari mitra asing tersebut dinilai penting karena membuka ruang negosiasi lanjutan yang lebih konstruktif.

Skema Pengambilalihan dan Posisi Utang Whoosh

Sebagai konteks, pembiayaan Whoosh mayoritas bersumber dari pinjaman China Development Bank dengan porsi utang sekitar 75 persen dari total biaya proyek, sedangkan sisanya berupa setoran ekuitas. Struktur kepemilikan KCIC terdiri dari konsorsium BUMN Indonesia melalui PT KAI sebesar 60 persen dan China Railway International sebesar 40 persen. Skema business-to-business yang semula dirancang tanpa jaminan APBN itu mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) dari proyeksi awal sekitar USD 6 miliar menjadi USD 7,3 miliar, sehingga beban bunga dan pokok pinjaman kian menekan arus kas perseroan.

Dari sisi operasional, Whoosh sebenarnya menunjukkan tren penumpang yang membaik. Jumlah penumpang sepanjang 2024 menembus lebih dari 6 juta orang, dengan okupansi rata-rata harian di kisaran 60 hingga 70 persen. Meski demikian, pendapatan tiket belum mampu menutup biaya operasional sekaligus kewajiban cicilan utang. Tanpa intervensi fiskal, rasio utang terhadap pendapatan konsorsium diproyeksikan terus memburuk dan berpotensi menyeret kinerja keuangan PT KAI sebagai induk konsorsium domestik.

Dua Sisi: Lega bagi Neraca, Pekerjaan Rumah bagi Fiskal

Di satu sisi, pengambilalihan utang oleh Kemenkeu dipandang sebagai langkah rasional untuk menyelamatkan aset strategis nasional. Respons positif konsorsium China memperbesar peluang restrukturisasi yang lebih lentur, baik dari sisi tenor (jangka waktu pinjaman) maupun tingkat bunga. Kepastian penyelesaian juga berpotensi memperbaiki valuasi aset negara, menjaga kepercayaan investor terhadap proyek infrastruktur lintas negara berikutnya, sekaligus memperkuat fundamental hubungan ekonomi bilateral Indonesia-China yang selama ini menjadi mitra dagang terbesar.

Di sisi lain, sejumlah kalangan mengingatkan risiko fiskal dari kebijakan ini. Defisit APBN 2025 diproyeksikan mendekati 2,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dan penambahan kewajiban baru berpotensi mengurangi ruang belanja produktif lain seperti pendidikan dan kesehatan. Muncul pula kekhawatiran moral hazard, yakni preseden bahwa utang BUMN yang bermasalah pada akhirnya ditanggung negara, yang dikhawatirkan melemahkan disiplin kajian kelayakan proyek di masa depan.

Respons positif dari mitra konsorsium adalah modal diplomatik yang baik, tetapi keberhasilan sesungguhnya akan ditentukan oleh detail skema restrukturisasi dan disiplin fiskal setelah pengambilalihan berjalan, demikian pandangan sejumlah pengamat ekonomi di Jakarta.

Dampak terhadap Pasar dan Proyeksi ke Depan

Dari perspektif pasar modal, kepastian penyelesaian utang Whoosh cenderung direspons netral hingga positif. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang bergerak di level 7.200 hingga 7.400 dalam sebulan terakhir menunjukkan sentimen pasar yang relatif stabil, sementara risiko capital outflow (keluarnya dana asing) akibat ketidakpastian utang BUMN berpotensi mereda. Fundamental makro Indonesia juga masih moderat, dengan rasio utang pemerintah di kisaran 39 persen terhadap PDB, lebih rendah dibandingkan banyak negara berkembang, sehingga ruang fiskal untuk langkah ini dinilai tersedia meski terbatas.

Ke depan, pelaku pasar akan mencermati tiga hal utama. Pertama, finalisasi skema pengambilalihan, apakah melalui APBN langsung atau melibatkan badan pengelola investasi Danantara. Kedua, kemungkinan perpanjangan rute kereta cepat hingga Surabaya yang membutuhkan likuiditas dan portofolio pendanaan baru. Ketiga, konsistensi pemerintah menjaga tata kelola utang negara agar tetap prudent. Bila dikelola dengan transparan, penyelesaian utang Whoosh dapat menjadi contoh restrukturisasi infrastruktur yang tertib dan menopang tren investasi berkualitas; sebaliknya, tanpa kejelasan skema, langkah ini berisiko berulang menjadi beban fiskal di tahun-tahun mendatang.