Rencana Lahan Pemakaman Menteng: Analisis Dampak dan Alternatif

Berdasarkan data Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta per triwulan pertama tahun ini, tingkat keterisian Tempat Pemakaman Umum (TPU) di wilayah Jakarta Pusat telah mencapai 87 persen. Angka ini menunjukkan urgensi penyediaan lahan pemakaman baru di tengah keterbatasan ruang terbuka hijau. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengkaji opsi pemanfaatan lahan di kawasan Menteng sebagai lokasi pemakaman baru apabila kebutuhan mendesak muncul. Wacana ini memicu beragam respons dari berbagai kalangan, mulai dari dukungan karena alasan fungsional hingga penolakan karena pertimbangan nilai historis dan estetika kawasan.

Urgensi Ketersediaan Lahan Pemakaman di Jakarta

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, jumlah kematian warga Jakarta mencapai rata-rata 4.500 jiwa per bulan sepanjang tahun 2024. Dengan asumsi kebutuhan lahan pemakaman seluas 2 meter persegi per jenazah, maka diperlukan tambahan lahan sekitar 9.000 meter persegi setiap bulannya. Di sisi lain, lahan kosong di Jakarta Pusat yang berstatus aset pemerintah hanya tersisa kurang dari 12 hektare, dan sebagian besar telah dialokasikan untuk pembangunan fasilitas publik lainnya. Pro: pemanfaatan lahan di Menteng yang memiliki akses jalan utama dan dekat dengan rumah sakit rujukan dapat mempermudah proses pemakaman bagi keluarga yang berduka. Kontra: kawasan Menteng merupakan kawasan cagar budaya dengan nilai tanah yang sangat tinggi, sehingga secara ekonomi kurang efisien jika digunakan untuk pemakaman dibandingkan dengan pengembangan komersial.

Analisis Dua Sisi: Fungsionalitas vs Nilai Kawasan

Di satu sisi, pemerintah perlu memastikan setiap warga yang meninggal mendapatkan tempat peristirahatan terakhir yang layak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi penduduk DKI Jakarta pada tahun 2025 mencapai 11,2 juta jiwa, dengan tingkat kematian kasar (crude death rate) sebesar 4,8 per 1.000 penduduk. Artinya, kebutuhan lahan pemakaman akan terus meningkat seiring pertumbuhan populasi. Di sisi lain, kawasan Menteng memiliki nilai historis yang kuat sebagai kawasan permukiman elite sejak era kolonial Belanda. Menurut kajian arsitektur lanskap Universitas Indonesia, Menteng memiliki indeks nilai cagar budaya sebesar 78,5 dari skala 100, yang berarti termasuk kategori tinggi. Pemanfaatan lahan untuk pemakaman dapat menurunkan nilai estetika dan berpotensi mengurangi minat wisatawan yang berkunjung ke kawasan ini, yang pada tahun 2023 mencapai 2,3 juta kunjungan.

Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta menyatakan, "Kami memahami kekhawatiran masyarakat, namun kami juga harus berpikir realistis tentang keterbatasan lahan. Opsi ini baru sebatas kajian awal dan kami akan melibatkan warga serta akademisi dalam proses pengambilan keputusan."

Perbandingan dengan Kebijakan Pemakaman Vertikal

Sebagai alternatif, pemerintah sebenarnya telah mengembangkan konsep pemakaman vertikal (vertical cemetery) di TPU Rorotan, Jakarta Utara. Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, TPU Rorotan memiliki kapasitas 12.000 unit dan telah terisi sekitar 35 persen sejak diresmikan pada tahun 2022. Pro: pemakaman vertikal mampu menghemat lahan hingga 80 persen dibandingkan pemakaman horizontal, dengan biaya pembangunan per unit sekitar Rp 15 juta. Kontra: tingkat adopsi masyarakat masih rendah karena faktor budaya dan keyakinan agama, di mana mayoritas warga Jakarta (sekitar 87 persen beragama Islam) masih menginginkan pemakaman dengan cara dikebumikan di dalam tanah. Sentimen pasar terhadap wacana ini juga terlihat dari respons sektor properti di kawasan Menteng. Berdasarkan data indeks harga properti residensial Bank Indonesia per kuartal IV-2024, harga tanah di Menteng mencapai rata-rata Rp 45 juta per meter persegi, mengalami kenaikan 8,2 persen year-on-year. Jika wacana pemakaman terealisasi, potensi capital outflow dari investor properti dapat terjadi karena kekhawatiran penurunan valuasi aset.

Alternatif Kebijakan dan Proyeksi ke Depan

Berdasarkan analisis tersebut, pemerintah perlu mempertimbangkan beberapa alternatif kebijakan. Pertama, optimalisasi lahan pemakaman yang sudah ada melalui sistem tumpang tindih (multi-layer burial) dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan dan regulasi. Kedua, kerja sama dengan pemerintah daerah penyangga seperti Bekasi, Depok, dan Tangerang untuk membangun TPU bersama dengan skema bagi hasil. Ketiga, percepatan pembangunan pemakaman vertikal dengan sosialisasi yang lebih masif serta penyesuaian desain yang ramah terhadap nilai-nilai keagamaan. Fundamental permasalahan ini terletak pada ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan lahan. Proyeksi BPS menunjukkan bahwa pada tahun 2030, kebutuhan lahan pemakaman di Jakarta akan mencapai 2,4 juta meter persegi, sementara kapasitas yang tersedia hanya sekitar 1,1 juta meter persegi. Di sisi lain, likuiditas anggaran pemerintah daerah untuk pengadaan lahan baru terbatas, dengan alokasi APBD 2025 untuk sektor pertanahan hanya sebesar Rp 1,2 triliun, turun 5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, wacana pemanfaatan lahan Menteng seharusnya menjadi momentum untuk melakukan kajian komprehensif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, bukan sekadar keputusan sepihak yang dapat menimbulkan konflik sosial. Pemerintah perlu menyajikan data yang transparan mengenai tingkat urgensi dan alternatif yang tersedia, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan yang konstruktif. Pada akhirnya, keputusan yang diambil harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan fungsional, nilai budaya, dan keberlanjutan lingkungan untuk kepentingan jangka panjang warga Jakarta.