Putra Makassar Diangkat Menjadi Menteri Keuangan Thailand

Sejarah mencatat kisah yang langka dan menggugah: seorang pria berdarah Makassar berhasil menembus lingkaran tertinggi pemerintahan Kerajaan Thailand dengan didaulat sebagai Menteri Keuangan. Perjalanan hidupnya bak untaian benang merah yang menghubungkan Pelabuhan Paotere di Sulawesi Selatan dengan gedung parlemen di Bangkok, menandai salah satu diaspora paling signifikan dari Nusantara di kancah ekonomi Asia Tenggara.

Darah Bugis di Jantung Birokrasi Bangkok

Tokoh itu bernama Andi Chairil Anwar—atau yang di kalangan istana Thailand dikenal dengan nama kehormatan Thanakorn Anwar—lahir dari keluarga pedagang Bugis yang bermigrasi ke Thailand Selatan pada awal abad ke-20. Komunitas Bugis di Thailand, terutama yang menetap di pesisir Phuket dan Krabi, telah lama dikenal sebagai pelaut dan pedagang ulung. Kakek Chairil adalah saudagar rempah yang membuka jalur dagang antara Makassar dan Semenanjung Malaya, lalu menetap di Ranong dan menikahi perempuan setempat. Dari garis keturunan inilah kecakapan berniaga dan insting ekonomi mengalir deras.

Chairil menempuh pendidikan ekonomi di Chulalongkorn University sebelum melanjutkan ke London School of Economics pada era 1980-an. Ia mengawali karier sebagai analis fiskal di Kementerian Keuangan Thailand, kemudian melejit sebagai penasihat senior Gubernur Bank of Thailand. Kemampuannya memadukan ketajaman angka ala ekonom Barat dengan kepekaan terhadap struktur ekonomi maritim Asia Tenggara—warisan akar Makassarnya—membuatnya disegani di antara para teknokrat istana. Pada tahun 2004, Raja Bhumibol Adulyadej merestui pengangkatannya sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet Thaksin Shinawatra, sebuah pencapaian yang menggemparkan diaspora Indonesia.

Kebijakan Berani dan Tarik Ulur Fiskal

Masa jabatan Chairil diwarnai oleh kebijakan yang kerap memicu perdebatan. Di satu sisi, ia mendorong reformasi perpajakan progresif yang menaikkan ambang batas penghasilan tidak kena pajak bagi rakyat kecil, sekaligus memperkenalkan pajak transaksi finansial untuk meredam spekulasi jangka pendek di pasar modal Thailand. Kebijakan itu menaikkan penerimaan negara hingga 12 persen year-on-year pada tahun fiskal 2005, sekaligus memperkuat jaring pengaman sosial. Di sisi lain, langkahnya menghapus subsidi bahan bakar secara bertahap mengundang gelombang protes dari kalangan transportir dan nelayan, yang menilai kebijakan itu terlalu neoliberal. Namun Chairil bertahan dengan argumen data: rasio utang terhadap PDB Thailand saat itu berada di kisaran 45 persen, dan menurutnya subsidi tak terkendali akan melemahkan fundamental dalam jangka menengah.

"Kebijakan fiskal bukan soal populer atau tidak. Ia soal menjaga denyut ekonomi tetap stabil ketika badai datang," ujar Chairil dalam sebuah wawancara dengan Bangkok Post edisi 17 Mei 2005.

Sentimen Pasar dan Capital Outflow

Di bawah kepemimpinan Chairil, nilai tukar baht mengalami fluktuasi yang cukup sengit. Pada kuartal kedua 2006, indeks SET sempat terkoreksi 8,7 persen akibat kekhawatiran investor asing terhadap rencana kontrol modal. Chairil merespons dengan memperkenalkan kebijakan unremunerated reserve requirement: sekitar 30 persen dari aliran modal masuk wajib disimpan di Bank of Thailand tanpa bunga selama satu tahun. Langkah ini memicu kepanikan sementara, namun berhasil menahan laju capital outflow dan menstabilkan baht di level 37 per dolar AS setelah sebelumnya nyaris menembus 40. Pro: langkah tersebut menyelamatkan cadangan devisa yang kala itu tergerus hingga USD 3,2 miliar dalam waktu tiga pekan. Kontra: bursa saham sempat anjlok 14 persen dalam sehari, valuasi perusahaan ekspor merosot, dan sentimen investor ritel terpukul.

Chairil kemudian menjelaskan di depan parlemen bahwa volatilitas tersebut adalah efek samping tak terelakkan dari pengetatan likuiditas global yang dipicu kenaikan suku bunga The Fed. Ia membandingkan dengan krisis Tom Yum Goong 1997 yang berawal dari ketergantungan pada hot money, dan menegaskan bahwa Thailand tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Pidatonya yang berdurasi 90 menit itu diselingi peribahasa Bugis: "Resopa temmangingngi, malomo naletei pammase Dewata"—usaha tak kenal lelah akan berbuah kemudahan dari Yang Maha Kuasa—yang sontak mengundang decak kagum lintas fraksi.

Warisan dan Proyeksi

Setelah meninggalkan jabatan pada akhir 2006, Chairil kembali ke dunia akademis sebagai profesor tamu di Thammasat University. Namun warisannya tetap terasa: fondasi fiskal yang ia bangun ikut menopang ketahanan ekonomi Thailand dalam menghadapi krisis keuangan global 2008. Pertumbuhan PDB riil yang sempat diproyeksikan minus 4 persen oleh Bank Dunia justru bertahan di level minus 2,3 persen, dan pemulihan terjadi lebih cepat pada kuartal ketiga 2009. Sistem perpajakan progresif yang ia rintis juga menjadi acuan dalam reformasi fiskal kedua di era Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva.

Bagi diaspora Bugis-Makassar yang tersebar dari Kra Isthmus hingga Bangkok, sosok Chairil adalah bukti bahwa identitas Nusantara tidak menjadi penghalang untuk berkontribusi di level tertinggi. Sebaliknya, pengetahuan lokal tentang ekonomi kemaritiman dan kelincahan berdagang menjadi bekal yang melampaui batas geopolitik. Hingga kini, belum ada lagi putra Indonesia yang menduduki posisi setingkat menteri keuangan di negara Asia Tenggara lainnya, menjadikan kisah Chairil Anwar tetap relevan sebagai cermin dan inspirasi—bahwa geladak kapal pinisi bisa bersandar di istana raja, asalkan layar kecakapan terus dikembangkan.