Pusat Data AI dan Beban Air: Seberapa Siap Infrastruktur RI?

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital serta proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) per awal 2025, ekspansi pusat data kecerdasan buatan (AI) di Indonesia diproyeksikan tumbuh dua digit dalam lima tahun ke depan. Namun di balik euforia digitalisasi, muncul pertanyaan mendasar: seberapa siap infrastruktur pendukung, khususnya ketersediaan air, menopang kebutuhan pendinginan server yang boros cairan? Persoalan ini menjadi krusial karena pusat data AI bukan sekadar menara server biasa—ia menuntut pasokan air bersih yang stabil, listrik berkapasitas besar, dan tata kelola lingkungan yang ketat.

Konsumsi Air Pusat Data: Angka yang Kerap Terlupakan

Di satu sisi, industri pusat data global mencatat lonjakan konsumsi air yang signifikan. Mengacu pada laporan International Energy Agency (IEA) edisi 2024, sebuah pusat data berskala menengah dapat menghabiskan jutaan liter air per tahun untuk sistem pendingin evaporatif—metode yang paling umum dan efisien secara energi. Rasio penggunaan air efektif atau Water Usage Effectiveness (WUE), yaitu liter air per kilowatt-jam energi yang dikonsumsi, menjadi indikator penting. Rata-rata pusat data konvensional memiliki WUE sekitar 1,8 liter/kWh, sementara fasilitas modern dengan teknologi canggih mampu menekan angka itu hingga di bawah 0,3 liter/kWh.

Di sisi lain, Indonesia memiliki keunggulan geografis berupa curah hujan tinggi, yaitu rata-rata 2.500–3.000 mm per tahun menurut data BMKG, jauh di atas rata-rata global. Ini menjadi modal dasar, tetapi belum tentu menjamin ketersediaan air bersih di lokasi-lokasi strategis seperti Batam, Bekasi, dan Karawang yang menjadi kluster pusat data. Tantangannya bukan pada total volume, melainkan distribusi, kualitas, dan infrastruktur penyaluran.

Fundamental Infrastruktur: Antara Peluang dan Keterbatasan

Pro: Pemerintah melalui Peraturan Presiden tentang pusat data nasional telah mendorong pembangunan infrastruktur pendukung. Beberapa kawasan industri mulai mengintegrasikan sistem daur ulang air (water recycling) untuk pusat data. Investasi asing di sektor ini juga meningkat, tercermin dari realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sektor teknologi informasi yang tumbuh 15,2 persen year-on-year pada kuartal IV 2024 menurut data BKPM. Likuiditas modal global yang mencari imbal hasil di pasar berkembang menjadi sentimen positif bagi pendanaan infrastruktur.

Kontra: Namun, fundamental tata kelola air masih rapuh. Rasio kapasitas penyediaan air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) secara nasional baru mencapai sekitar 60–65 persen dari kebutuhan domestik dan industri, menurut data Perpustakaan OJK dan Kementerian PUPR. Artinya, kompetisi antara kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri digital berpotensi memicu ketegangan sosial-ekologis. Selain itu, perubahan iklim memperparah ketidakpastian: musim kemarau ekstrem 2023 menyebabkan penurunan debit air baku di sejumlah wilayah hingga 20–30 persen, yang berimbas pada pasokan kawasan industri.

"Ketersediaan air bukan sekadar isu teknis, melainkan isu tata kelola lintas sektor. Tanpa regulasi yang mengikat, pusat data AI berpotensi menjadi beban lingkungan baru," ujar seorang pengamat ekonomi sumber daya alam dalam sebuah diskusi publik.

Proyeksi dan Sentimen Pasar: Valuasi Sektor yang Menanti Kebijakan

Mengalami kenaikan permintaan akan layanan AI, valuasi perusahaan teknologi pusat data di kawasan Asia Tenggara melonjak. Tren ini mendorong capital outflow dari sektor tradisional menuju aset digital dan infrastruktur pendukung. Namun, tanpa kejelasan kebijakan air, risiko investasi jangka panjang meningkat. Indeks keberlanjutan (sustainability index) menjadi acuan baru bagi investor institusi; pusat data dengan skor lingkungan rendah berisiko kehilangan akses pendanaan murah.

Pemerintah perlu mempercepat penyusunan standar WUE nasional, insentif untuk teknologi pendingin hemat air, dan integrasi perencanaan tata ruang dengan neraca air regional. Tanpa itu, proyeksi pertumbuhan pusat data AI bisa menjadi bumerang: alih-alih mendorong portofolio ekonomi digital, justru memicu krisis air lokal yang pada akhirnya menggerus sentimen pasar dan kepercayaan investor.

Kesimpulannya, kesiapan infrastruktur air Indonesia berada di persimpangan: potensi besar, tetapi fundamental tata kelola masih tertinggal. Diperlukan keseimbangan antara ambisi digital dan keberlanjutan sumber daya agar tren pertumbuhan AI tidak mengorbankan kepentingan publik yang lebih luas.