Purbaya Buka Anggaran Penanganan Karhutla dengan Syarat Transparansi

Anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian setelah pemerintah menyatakan kesiapan menyediakan dana sesuai kebutuhan di lapangan. Fokus utama kebijakan tersebut adalah memastikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memiliki ruang fiskal yang cukup untuk merespons kebakaran, terutama di wilayah Kalimantan yang menghadapi risiko berulang setiap musim kemarau.

Berdasarkan data makro BPS, Bank Indonesia, dan OJK per Agustus 2026, pengelolaan belanja negara tetap perlu memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan darurat dan disiplin fiskal. Dalam konteks karhutla, dana publik tidak hanya digunakan untuk pemadaman, tetapi juga untuk deteksi dini, pemantauan titik panas, penyediaan peralatan, dukungan terhadap masyarakat terdampak, serta pemulihan lingkungan setelah bencana mereda.

Ruang Fiskal untuk Merespons Ancaman Karhutla

Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah siap mengalokasikan anggaran berapa pun yang benar-benar diperlukan BNPB untuk menangani bencana. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kebutuhan penanggulangan karhutla tidak akan dibatasi secara kaku apabila kondisi di lapangan menuntut penambahan sumber daya.

Karhutla memiliki dampak ekonomi yang luas. Selain mengganggu aktivitas masyarakat, asap dapat menurunkan produktivitas pekerja, menghambat transportasi, meningkatkan biaya layanan kesehatan, dan mengurangi kegiatan perdagangan. Jika kebakaran berlangsung lama, kerugian juga dapat menjalar ke sektor perkebunan, kehutanan, pariwisata, serta distribusi barang.

Di satu sisi, fleksibilitas anggaran memberi pemerintah kemampuan bergerak cepat. BNPB dapat menambah operasi pemadaman, mengerahkan personel, menyewa peralatan, dan memperkuat koordinasi antarlembaga tanpa menunggu proses anggaran yang terlalu panjang. Kecepatan ini penting karena api di lahan gambut dapat menyebar di bawah permukaan dan sulit dipadamkan hanya dengan intervensi biasa.

Di sisi lain, perluasan anggaran darurat dapat meningkatkan risiko pemborosan apabila perencanaan, pengadaan, dan pelaporannya tidak diawasi secara ketat. Karena itu, tambahan dana harus dikaitkan dengan indikator kinerja yang jelas, seperti luas area terbakar, waktu respons, jumlah titik panas yang berhasil ditangani, dan biaya operasi per wilayah.

Transparansi Menjadi Syarat Utama

Purbaya menekankan bahwa anggaran tidak boleh dinaikkan secara tidak wajar. Istilah mark-up merujuk pada penggelembungan harga atau nilai kontrak di atas biaya yang semestinya, sehingga negara membayar lebih mahal daripada nilai riil barang dan jasa. Praktik semacam ini dapat mengurangi efektivitas belanja sekaligus merusak kepercayaan publik.

Akuntabilitas menjadi faktor penting dalam setiap rupiah belanja karhutla. Pemerintah perlu membuka informasi mengenai besaran anggaran, tujuan penggunaannya, penyedia barang dan jasa, serta hasil yang dicapai. Pengawasan juga harus mencakup distribusi logistik, sewa helikopter, pembelian alat pemadam, hingga pembayaran tenaga lapangan.

Anggaran yang besar hanya akan menghasilkan dampak apabila disalurkan berdasarkan kebutuhan nyata, harga yang wajar, dan hasil yang dapat diperiksa.

Pengawasan internal dan eksternal memiliki peran berbeda. Aparat pengawasan internal pemerintah dapat memeriksa proses sejak tahap perencanaan, sementara lembaga pemeriksa dan masyarakat dapat menilai kesesuaian antara anggaran serta pelaksanaan. Digitalisasi pengadaan dan pelaporan berbasis lokasi juga dapat membantu mengurangi ruang penyimpangan.

Dampak terhadap Fiskal dan Ekonomi Daerah

Dari sisi fiskal, pengeluaran tambahan untuk karhutla harus ditempatkan dalam kerangka prioritas nasional. Anggaran bencana bersifat tidak selalu dapat diprediksi, karena kebutuhannya dipengaruhi oleh curah hujan, kecepatan angin, kondisi lahan, dan luas wilayah terdampak. Pemerintah perlu menjaga likuiditas kas negara agar mampu memenuhi kebutuhan darurat tanpa mengganggu program publik lainnya.

Di satu sisi, belanja penanganan bencana dapat menimbulkan efek ekonomi positif dalam jangka pendek. Pengadaan peralatan, mobilisasi tenaga kerja, perbaikan infrastruktur, dan dukungan kepada warga terdampak dapat menjaga aktivitas ekonomi daerah. Investasi dalam pencegahan juga berpotensi menekan biaya pemadaman pada tahun-tahun berikutnya.

Di sisi lain, belanja yang hanya berorientasi pada pemadaman tidak menyelesaikan akar masalah. Karhutla berulang dapat berkaitan dengan tata kelola lahan, pembukaan area tanpa pengawasan memadai, kanal yang mengeringkan gambut, serta lemahnya penegakan aturan. Tanpa perbaikan fundamental, pemerintah berisiko mengeluarkan anggaran besar setiap tahun untuk menghadapi pola bencana yang sama.

Pencegahan dan Proyeksi Risiko

Strategi anggaran perlu menggabungkan respons darurat dengan pencegahan. Dana dapat diarahkan untuk memperkuat patroli, sistem peringatan dini, pemetaan kawasan rawan, pembasahan lahan gambut, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah menghitung rasio biaya pencegahan terhadap kerugian yang dapat dihindari.

Tren cuaca juga perlu menjadi bagian dari proyeksi. Ketika periode kering berlangsung lebih panjang, risiko kebakaran dan kebutuhan operasi meningkat. Pemerintah daerah di Kalimantan dapat menyiapkan skenario anggaran bertingkat berdasarkan tingkat ancaman, sehingga penambahan dana dilakukan secara terukur, bukan semata-mata setelah kebakaran meluas.

Sentimen pasar dan kepercayaan pelaku usaha juga dapat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah mengendalikan karhutla. Asap yang berulang menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan, masyarakat, dan investor karena mengganggu rantai pasok serta reputasi komoditas. Transparansi belanja dan hasil penanganan menjadi bagian dari fundamental tata kelola ekonomi daerah.

Pada akhirnya, kesiapan mencairkan anggaran menjadi sinyal bahwa pemerintah menempatkan keselamatan publik sebagai prioritas. Namun, efektivitas kebijakan tersebut akan ditentukan oleh dua hal: kecepatan BNPB merespons keadaan dan ketatnya pengawasan agar dana tidak disalahgunakan. Dengan perencanaan berbasis risiko, pelaporan terbuka, serta evaluasi yang konsisten, belanja karhutla dapat memberikan perlindungan lebih besar tanpa mengorbankan disiplin fiskal.