Program PSEL Ditargetkan Tangani 22 Persen Sampah Indonesia

Berdasarkan data makro pemerintah mengenai pengelolaan sampah per 2026, persoalan sampah nasional masih menjadi tantangan lintas sektor. Volume sampah yang terus bertambah sejalan dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan konsumsi rumah tangga menuntut penguatan infrastruktur pengolahan. Dalam konteks tersebut, pemerintah memperkenalkan pengembangan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai salah satu instrumen untuk mengurangi beban tempat pemrosesan akhir.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa program PSEL yang baru disiapkan ditargetkan menangani sekitar 22 persen persoalan sampah di Indonesia. Angka tersebut menunjukkan bahwa PSEL diposisikan sebagai bagian penting dari strategi nasional, tetapi bukan satu-satunya jawaban atas persoalan persampahan.

Target Penanganan Sampah hingga 2029

Pemerintah memiliki proyeksi yang lebih luas untuk meningkatkan cakupan penyelesaian masalah sampah hingga 75 persen pada 2029. Target ini membutuhkan kombinasi kebijakan, mulai dari pengurangan sampah sejak dari sumber, peningkatan pemilahan, penguatan sistem pengangkutan, hingga pengolahan residu yang tidak lagi dapat dimanfaatkan.

PSEL bekerja dengan memanfaatkan sampah sebagai bahan baku energi. Secara sederhana, teknologi ini mengubah sebagian sampah menjadi listrik atau energi lain setelah melalui proses pengolahan tertentu. Dengan demikian, program tersebut berpotensi mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan sekaligus menambah pasokan energi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas sampah, kesinambungan pasokan, teknologi yang dipilih, dan pengawasan terhadap emisi.

Di satu sisi, target tersebut memperlihatkan adanya tren menuju pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi. PSEL dapat membantu pemerintah daerah mengatasi keterbatasan lahan dan memperpanjang usia fasilitas pembuangan akhir. Pengurangan timbunan juga berpotensi menekan risiko pencemaran tanah, air, serta udara apabila fasilitas dibangun dan dioperasikan sesuai standar.

Di sisi lain, capaian 22 persen tidak boleh dipahami sebagai penyelesaian menyeluruh. Sampah organik, plastik, logam, dan material lainnya memiliki karakteristik berbeda sehingga memerlukan penanganan yang tidak seragam. Jika pemilahan dari rumah tangga belum berjalan, biaya pengolahan dapat meningkat dan efisiensi fasilitas PSEL berisiko mengalami penurunan.

Kolaborasi Menjadi Faktor Penentu

Pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi untuk mencapai target 75 persen pada 2029. Kerja sama tersebut mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, pengelola kawasan, dan masyarakat. Pemerintah pusat dapat menetapkan regulasi serta dukungan fiskal, sedangkan pemerintah daerah memiliki peran utama dalam pengumpulan dan pengangkutan sampah.

Pelaku usaha juga dapat berkontribusi melalui investasi, inovasi teknologi, dan penerapan prinsip tanggung jawab produsen. Prinsip ini berarti perusahaan ikut bertanggung jawab terhadap kemasan atau produk setelah digunakan konsumen. Bagi masyarakat, perubahan perilaku seperti mengurangi barang sekali pakai dan memilah sampah menjadi kunci agar sistem bekerja dari hulu hingga hilir.

Keberhasilan PSEL tidak hanya ditentukan oleh kapasitas pembangkit, tetapi juga oleh kepastian pasokan sampah, tata kelola, dan penerimaan masyarakat di sekitar fasilitas.

Selain itu, transparansi diperlukan dalam pengadaan, penetapan tarif, perhitungan biaya, dan pemantauan dampak lingkungan. Tanpa tata kelola yang kuat, proyek dengan kebutuhan modal besar dapat menghadapi persoalan pembiayaan dan keterlambatan pembangunan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa biaya pengolahan tidak seluruhnya membebani anggaran daerah atau masyarakat.

Aspek Ekonomi dan Lingkungan

Dari sisi ekonomi, PSEL dapat menciptakan kegiatan usaha baru pada sektor pengumpulan, pemilahan, pengolahan, dan pembangkitan energi. Pembangunan fasilitas juga berpotensi membuka lapangan kerja serta meningkatkan permintaan terhadap teknologi lokal. Namun, kelayakan finansial harus dinilai berdasarkan rasio antara biaya investasi, biaya operasional, pendapatan energi, dan nilai manfaat pengurangan sampah.

Di satu sisi, pemanfaatan sampah sebagai sumber energi dapat memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan pada lahan pembuangan. Di sisi lain, pembakaran sampah tanpa teknologi pengendalian yang memadai dapat menimbulkan risiko emisi. Karena itu, indikator keberhasilan tidak cukup hanya berupa jumlah tonase sampah yang diproses atau kapasitas listrik yang dihasilkan. Kualitas udara, pengelolaan abu sisa pembakaran, dan kepatuhan terhadap standar lingkungan harus masuk dalam indeks evaluasi.

Sentimen masyarakat juga akan memengaruhi kelancaran program. Penolakan dapat muncul apabila warga tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai teknologi, dampak kesehatan, dan manfaat ekonomi. Pemerintah perlu membangun mekanisme konsultasi publik serta menyediakan data pemantauan yang mudah diakses.

Implementasi Menentukan Proyeksi

Program PSEL menghadirkan peluang, tetapi implementasinya akan menentukan apakah proyeksi pemerintah dapat tercapai. Pemerintah perlu menyusun peta jalan yang terukur, termasuk target tahunan, lokasi prioritas, standar teknologi, dan mekanisme audit. Evaluasi berkala dapat menunjukkan apakah kontribusi 22 persen berjalan sesuai rencana atau memerlukan penyesuaian.

Fundamental pengelolaan sampah tetap berada pada pengurangan timbulan dan pemilahan sejak sumber. PSEL sebaiknya menjadi pelengkap dalam portofolio kebijakan, bukan pengganti program daur ulang, pengomposan, dan edukasi publik. Dengan pendekatan dua sisi tersebut, target penyelesaian 75 persen pada 2029 memiliki dasar yang lebih realistis.