Destry Damayanti Siapkan Lima Strategi untuk Stabilitas Ekonomi

Berdasarkan data Bank Indonesia per 2026, stabilitas ekonomi nasional masih dipengaruhi oleh dinamika inflasi, nilai tukar rupiah, arus modal global, serta kebutuhan menjaga momentum pertumbuhan. Dalam konteks tersebut, calon Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan lima inisiatif strategis saat menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan di hadapan DPR.

Paparan itu menempatkan sinergi kebijakan sebagai fondasi utama. Bank sentral tidak hanya dituntut mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga perlu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa mengorbankan kredibilitas kebijakan moneter. Inflasi, secara sederhana, adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam periode tertentu. Sementara itu, stabilitas sistem keuangan berarti kemampuan sektor perbankan dan lembaga keuangan tetap berfungsi meskipun menghadapi tekanan ekonomi.

Lima Arah Strategis untuk Bank Sentral

Inisiatif pertama adalah memperkuat koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia, pemerintah, otoritas sektor keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Kerja sama tersebut diperlukan karena tantangan ekonomi tidak berdiri sendiri. Tekanan terhadap rupiah, misalnya, dapat berkaitan dengan perubahan suku bunga global, kebutuhan pembiayaan eksternal, hingga sentimen pasar terhadap prospek fiskal dan pertumbuhan domestik.

Inisiatif kedua berfokus pada pengendalian inflasi. Bank Indonesia perlu memastikan ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha tetap terjaga, terutama ketika harga pangan bergejolak atau biaya energi meningkat. Pengendalian inflasi tidak semata-mata dilakukan melalui suku bunga. Ketersediaan pasokan, efisiensi distribusi, penguatan cadangan pangan, dan koordinasi pemerintah pusat dengan daerah juga menentukan arah harga.

Ketiga, penguatan stabilitas nilai tukar menjadi agenda penting. Rupiah dapat mengalami penurunan ketika terjadi capital outflow, yaitu keluarnya dana investor dari pasar domestik menuju aset di luar negeri. Sebaliknya, arus modal masuk dapat membantu meningkatkan likuiditas pasar dan meredam tekanan terhadap kurs. Karena itu, kebijakan perlu menjaga keseimbangan antara daya tarik aset rupiah dan kebutuhan mempertahankan ruang pertumbuhan ekonomi.

Inisiatif keempat berkaitan dengan pendalaman pasar keuangan. Pasar yang lebih dalam memungkinkan pelaku usaha memperoleh sumber pembiayaan yang beragam, sementara investor memiliki pilihan instrumen yang lebih luas untuk membangun portofolio. Pendalaman ini juga dapat mengurangi ketergantungan dunia usaha terhadap kredit perbankan serta memperbaiki efisiensi pembentukan harga aset.

Agenda kelima adalah memperluas digitalisasi sistem pembayaran. Transformasi digital dapat meningkatkan kecepatan transaksi, memperluas akses ke layanan keuangan, dan membantu pelaku usaha mikro masuk ke ekosistem formal. Namun, perkembangan tersebut harus diimbangi dengan perlindungan konsumen, keamanan siber, serta pengawasan terhadap risiko operasional.

Di Satu Sisi Mendukung Pertumbuhan, Di Sisi Lain Menjaga Risiko

Di satu sisi, lima agenda tersebut berpotensi memperkuat fundamental ekonomi nasional. Koordinasi yang lebih baik dapat mengurangi tumpang tindih kebijakan, sedangkan pasar keuangan yang lebih dalam berpotensi menurunkan biaya pembiayaan. Digitalisasi juga dapat meningkatkan produktivitas karena transaksi berlangsung lebih cepat dan tercatat secara lebih transparan.

Di sisi lain, pelaksanaan setiap inisiatif menghadapi tantangan yang tidak ringan. Kebijakan untuk mendorong pertumbuhan harus diselaraskan dengan upaya menjaga inflasi dan stabilitas rupiah. Jika pelonggaran dilakukan terlalu cepat, tekanan harga dan volatilitas kurs dapat meningkat. Sebaliknya, kebijakan yang terlalu ketat berisiko menekan konsumsi, investasi, serta penyaluran kredit.

Tantangan lain berasal dari kondisi ekonomi global. Perubahan arah suku bunga bank sentral utama, konflik geopolitik, dan perlambatan perdagangan dunia dapat memengaruhi sentimen pasar secara cepat. Dalam situasi tersebut, Bank Indonesia perlu menjaga komunikasi kebijakan agar pelaku pasar memahami dasar pengambilan keputusan, bukan hanya melihat perubahan suku bunga sebagai sinyal tunggal.

“Kredibilitas kebijakan moneter dibangun melalui konsistensi, koordinasi, dan kemampuan merespons perubahan tanpa mengabaikan mandat stabilitas,” demikian garis besar pendekatan yang disampaikan dalam pemaparan tersebut.

Sinergi Merah Putih dan Proyeksi Kebijakan

Konsep Sinergi Merah Putih menjadi penekanan dalam rancangan kebijakan Destry. Istilah tersebut menggambarkan kerja bersama seluruh unsur nasional untuk menjaga stabilitas sekaligus memperluas sumber pertumbuhan. Implementasinya membutuhkan pembagian peran yang jelas antara kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan sektor riil.

Pemerintah berperan menjaga kualitas belanja dan kesinambungan anggaran, sementara Bank Indonesia berfokus pada stabilitas nilai rupiah, inflasi, serta sistem pembayaran. Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran dalam menjaga kesehatan industri keuangan, sedangkan sektor usaha perlu meningkatkan produktivitas dan daya saing. Tanpa koordinasi, kebijakan yang baik secara terpisah belum tentu menghasilkan dampak optimal bagi perekonomian.

Ke depan, ukuran keberhasilan tidak hanya terlihat dari angka pertumbuhan year-on-year, tetapi juga dari kualitas pertumbuhan. Pertanyaan pentingnya mencakup apakah investasi menciptakan lapangan kerja, apakah pembiayaan menjangkau usaha produktif, serta apakah manfaat digitalisasi dirasakan kelompok masyarakat yang belum memiliki akses layanan keuangan.

Rasio inflasi, stabilitas kurs, pertumbuhan kredit, dan kesehatan perbankan akan menjadi sejumlah indikator yang diamati pasar. Selain itu, valuasi aset domestik dan pergerakan indeks pasar dapat mencerminkan perubahan persepsi investor terhadap prospek ekonomi. Namun, indikator pasar tetap perlu dibaca bersama data ekonomi riil agar analisis tidak semata-mata bergantung pada sentimen jangka pendek.

Dengan lima inisiatif tersebut, arah kebijakan yang ditawarkan menempatkan stabilitas dan pertumbuhan sebagai dua tujuan yang harus berjalan beriringan. Proyeksi hasilnya akan sangat bergantung pada kualitas koordinasi, ketepatan respons terhadap gejolak global, serta kemampuan menjaga kepercayaan publik dan pelaku usaha. Bagi perekonomian nasional, tantangan utamanya bukan memilih antara stabilitas atau pertumbuhan, melainkan merancang kebijakan yang memungkinkan keduanya saling memperkuat.