Profil Ilham Azikin, Bupati Bantaeng Pelopor Bantaeng Digital

Profil Ilham Azikin, Bupati Bantaeng Pelopor Bantaeng Digital

Ilham Azikin, nama lengkapnya Ilham Azikin, S.H., M.H., resmi menjabat sebagai Bupati Bantaeng periode 2018–2023 setelah memenangkan Pilkada bersama wakilnya dr. Sahabuddin. Ia dilantik pada 26 September 2018 dan diusung oleh Partai Golkar. Fakta menarik dari sosok ini adalah keberaniannya membawa semangat transformasi digital ke salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang sebelumnya tidak dikenal sebagai daerah dengan basis teknologi kuat. Sejak awal kepemimpinannya, ia langsung menggulirkan program Bantaeng Digital yang disebut-sebut sebagai lompatan modernisasi birokrasi di daerah itu.

Profil Singkat

Ilham Azikin lahir di Bantaeng, 14 Agustus 1974. Ia merampungkan pendidikan S1 Ilmu Hukum dan S2 Magister Hukum di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Karier politiknya dimulai dari bawah: ia terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bantaeng selama tiga periode berturut-turut (2004–2009, 2009–2014, 2014–2018). Di lembaga legislatif itu, ia pernah dipercaya menjadi Ketua Komisi, Wakil Ketua DPRD, hingga akhirnya menduduki posisi Ketua DPRD Bantaeng periode 2014–2018. Selain aktif di parlemen, ia juga memimpin DPD Partai Golkar Kabupaten Bantaeng, menjadikannya figur sentral di struktur partai berlambang beringin itu.

Program Bantaeng Digital

Gagasan utama yang membuat nama Ilham Azikin kerap disebut sebagai bupati pelopor adalah Program Bantaeng Digital. Konsep ini berupaya mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam semua sendi pemerintahan dan pelayanan publik. Beberapa terobosannya mencakup pembangunan aplikasi layanan publik terpadu yang memungkinkan pengurusan izin usaha, administrasi kependudukan, hingga aduan masyarakat dilakukan secara online. Hasilnya, proses perizinan yang semula bisa memakan waktu berhari-hari dapat dipangkas menjadi hitungan jam atau bahkan satu hari. Program ini juga mendorong pemasangan jaringan internet di puluhan desa serta penyediaan Wi-Fi gratis di ruang publik seperti alun-alun dan taman kota. Dampak yang terasa antara lain peningkatan efisiensi birokrasi, bertambahnya pendapatan asli daerah dari sektor digital, serta semakin terbukanya akses informasi bagi warga. Keterbukaan data pemerintahan pun mulai diadopsi, membuat kinerja aparatur lebih mudah diawasi oleh publik.

Kontroversi dan Tantangan

Meski terobosan digital itu cukup dipuji, perjalanan Ilham Azikin tidak sepenuhnya mulus. Tantangan utama datang dari infrastruktur telekomunikasi yang belum merata, khususnya di wilayah pegunungan dan pesisir terpencil. Beberapa desa masih kesulitan sinyal sehingga layanan digital tidak bisa diakses secara optimal. Selain itu, terdapat resistensi dari sebagian kalangan aparatur sipil negara (ASN) senior yang belum terbiasa dengan sistem paperless, menganggap perubahan ini sebagai beban teknis baru. Kritik dari masyarakat juga sempat muncul, terutama dari warga lanjut usia yang gagap teknologi, merasa terpinggirkan oleh modernisasi yang serba digital. Pemerintah daerah lantas merespons dengan menyediakan posko pendampingan manual di beberapa kantor kecamatan.

Penilaian Kinerja

Secara umum, kinerja Ilham Azikin dinilai cukup progresif dalam konteks modernisasi birokrasi. Program Bantaeng Digital diakui membawa peningkatan transparansi dan kemudahan layanan, yang oleh kalangan pemerhati disebut sebagai langkah awal yang baik untuk menjadikan Bantaeng sebagai rujukan smart city di Sulawesi Selatan. Namun, pekerjaan rumah masih menyisakan sektor kesehatan dan pendidikan yang membutuhkan perhatian lebih serius. Jika mampu memperluas cakupan program digital hingga menyentuh aspek kesejahteraan dasar masyarakat secara nyata, bukan tidak mungkin Bantaeng dapat mempertahankan trah modernisasinya. Prospek ke depan juga membuka ruang bagi Ilham Azikin untuk melanjutkan program ini apabila ia kembali terpilih, mengingat fondasi digital yang telah dibangunnya dapat menjadi pijakan untuk lompatan pembangunan selanjutnya.