Prabowo Siapkan Program HP Gratis, Ekonom Soroti Dampak Fiskal

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan Hashim Djojohadikusumo, Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan program pembagian telepon seluler (HP) gratis kepada masyarakat. Hashim, yang merupakan adik kandung Presiden, mengungkapkan rencana tersebut dalam sebuah forum publik, menandai arah kebijakan baru di bidang transformasi digital yang berpotensi mengubah struktur belanja negara pada tahun anggaran mendatang. Program ini muncul di tengah tekanan fiskal yang masih membayangi, dengan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 tercatat 2,38 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau setara Rp507,8 triliun, berdasarkan data Kementerian Keuangan per Desember 2024.

Konteks Makro dan Ruang Fiskal yang Semakin Sempit

Rencana pembagian HP gratis ini mencuat ketika penerimaan negara menghadapi tantangan berat. Realisasi penerimaan pajak sepanjang 2024 mencapai Rp1.932,4 triliun, atau sekitar 98,5 persen dari target APBN, sementara rasio pajak terhadap PDB masih bertahan di kisaran 10,07 persen—angka yang jauh tertinggal dibandingkan rata-rata negara ASEAN seperti Malaysia (12,3 persen) dan Thailand (16,4 persen). Rasio utang pemerintah terhadap PDB per November 2024 berada di level 39,2 persen, masih di bawah ambang batas 60 persen, namun tren kenaikannya perlu dicermati.

Di satu sisi, program ini berpotensi mendorong inklusi digital yang selama ini menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penetrasi internet di Indonesia baru mencapai 66,5 persen pada 2024, dengan kesenjangan signifikan antara wilayah perkotaan (78,2 persen) dan perdesaan (52,1 persen). Pemberian perangkat murah kepada kelompok bawah dapat memangkas ketimpangan akses tersebut dan membuka peluang ekonomi digital yang diproyeksikan mencapai USD130 miliar pada 2025.

Di sisi lain, efektivitas kebijakan ini dipertanyakan. Pengalaman Program Bantuan Kuota Internet 2020–2022, yang menelan anggaran sekitar Rp8,8 triliun untuk 24,4 juta penerima, menunjukkan bahwa pemberian bantuan digital tidak selalu diikuti peningkatan produktivitas secara langsung. Penelitian dari lembaga riset independen menunjukkan hanya 38 persen penerima kuota yang menggunakannya untuk aktivitas produktif, sementara sisanya untuk hiburan dan media sosial.

"Belanja negara untuk program bantuan perangkat harus dihitung sebagai investasi produktif, bukan sekadar belanja sosial. Jika tidak ada pendampingan dan ekosistem yang jelas, program seperti ini berisiko menjadi beban fiskal tanpa multiplier effect yang signifikan," ungkap seorang ekonom senior dari lembaga riset ekonomi makro di Jakarta.

Pro: Pendorong Konsumsi dan Pemerataan Digital

Kubu yang mendukung program ini berargumen bahwa pembagian HP gratis dapat menjadi stimulus konsumsi rumah tangga, yang menyumbang sekitar 53,3 persen dari PDB. Setiap perangkat yang dibagikan berpotensi menggerakkan sektor ritel elektronik, operator telekomunikasi, dan penyedia layanan digital. Dengan estimasi 10 juta unit HP berharga sekitar Rp1,5 juta per unit, nilai program mencapai Rp15 triliun—setara 0,07 persen PDB. Angka ini tergolong moderat dan berpotensi menciptakan efek berganda (multiplier effect) hingga 1,5 kali bila dikombinasikan dengan literasi digital yang tepat.

Selain itu, program ini sejalan dengan agenda Nawacita bidang transformasi digital dan dapat mendukung target pemerintah menciptakan 9 juta talenta digital baru pada 2030. Pendekatan ini juga berpotensi mempercepat realisasi identitas digital tunggal (single identity) yang menjadi fondasi layanan publik terintegrasi.

Kontra: Risiko Fiskal dan Efisiensi Anggaran

Kritik utama terhadap rencana ini berpusat pada sumber pendanaan. Jika tidak diiringi penurunan belanja lain atau peningkatan penerimaan, program ini akan memperlebar defisit dan menambah beban utang. Rasio utang terhadap PDB yang diproyeksikan naik ke 40,5 persen pada akhir 2025 menjadi alarm bagi pelaku pasar. Capital outflow dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) tercatat Rp42,7 triliun sepanjang kuartal IV 2024, mencerminkan kehati-hatian investor terhadap ekspansi fiskal yang tidak produktif.

Likuiditas di pasar keuangan juga perlu dijaga. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan uang beredar (M2) sebesar 6,9 persen year-on-year per Desember 2024. Injeksi belanja besar tanpa perencanaan matang berisiko memicu tekanan inflasi, terutama pada kelompok harga pangan dan elektronik impor yang sensitif terhadap nilai tukar. Rupiah yang bertengger di level Rp16.100 per dolar AS per Januari 2025 menjadi sentimen negatif tambahan bagi impor perangkat telekomunikasi.

Valuasi program juga perlu dihitung teliti. Jika harga per unit ditekan ke Rp800 ribu untuk menekan biaya, kualitas perangkat bisa dikorbankan dan memperpendek usia pakai. Studi menunjukkan umur ekonomis HP murah berkisar 2–3 tahun, jauh lebih pendek dari target program digitalisasi jangka panjang, sehingga menciptakan siklus belanja berulang yang membebani APBN di tahun-tahun berikutnya.

Proyeksi dan Tantangan Implementasi

Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada mekanisme penyaluran yang tepat sasaran. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) per 2024 mencatat sekitar 26,5 juta rumah tangga miskin dan rentan, namun akurasi data masih menjadi persoalan klasik. Potensi kebocoran dan duplikasi penerima menjadi risiko yang harus diantisipasi dengan integrasi data kependudukan dan verifikasi berlapis.

Dari perspektif fundamental ekonomi, program ini dapat memberikan sentimen pasar yang positif bagi sektor teknologi dan telekomunikasi, namun perlu diimbangi dengan disiplin fiskal. Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 yang berada di kisaran 5,1–5,3 persen memberi ruang, tetapi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip efisiensi anggaran. Portofolio belanja negara ke depan harus bergeser dari konsumsi jangka pendek ke investasi produktif yang berkelanjutan, demi menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas makroekonomi jangka panjang.