Prabowo Siap Usulkan Gubernur BI Baru Pengganti Perry Warjiyo

Jakarta, Beritadua – Proses transisi kepemimpinan di Bank Indonesia (BI) mulai menunjukkan arah yang lebih konkret. Seiring dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur BI saat ini, Perry Warjiyo, yang telah memimpin sejak 2018, nama calon pengganti akan segera diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Informasi ini ditegaskan oleh Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, yang menyatakan bahwa calon anggota Dewan Gubernur BI akan diusulkan oleh Presiden dan diangkat setelah memperoleh persetujuan DPR. Proses ini menandai babak baru arah kebijakan moneter Indonesia di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.

Berdasarkan data BPS dan BI per Maret 2025, ekonomi Indonesia tumbuh solid di kisaran 5,01% secara tahunan, dengan inflasi inti yang terjaga pada level 2,05%. Perry Warjiyo meninggalkan warisan berupa stabilitas moneter yang kuat, namun tantangan ke depan menuntut respons kebijakan yang adaptif. Di satu sisi, pergantian kepemimpinan membawa harapan akan penyegaran strategi untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi. Di sisi lain, risiko ketidakpastian transisi dapat memengaruhi ekspektasi pasar jika tidak dikelola secara kredibel.

Mekanisme Konstitusional Pengangkatan Gubernur BI

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang terakhir diubah melalui UU Cipta Kerja, pengangkatan Gubernur dan Dewan Gubernur BI dilaksanakan melalui mekanisme yang melibatkan otoritas eksekutif dan legislatif. Presiden mengajukan calon kepada DPR, yang kemudian menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebelum akhirnya disetujui. Proses ini didesain untuk menjamin independensi bank sentral seraya tetap menjaga akuntabilitas publik.

Destry Damayanti menekankan bahwa prosedur ini berlaku seragam untuk seluruh anggota Dewan Gubernur, termasuk calon gubernur yang akan menggantikan Perry Warjiyo. Dengan demikian, Presiden Prabowo akan segera menyampaikan nama atau setidaknya daftar calon yang akan mulai dibahas di parlemen. Pasar keuangan akan mencermati rekam jejak calon yang diusung, terutama pandangannya terhadap bauran kebijakan moneter, fiskal, dan stabilitas eksternal. Historis dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo, setiap transisi Gubernur BI selalu diikuti fluktuasi sementara pada pasar obligasi dan nilai tukar rupiah, sebelum akhirnya sentimen pulih sejalan dengan kredibilitas figur yang terpilih.

Warisan Perry Warjiyo: Stabilitas Harga dan Transformasi Digital

Perry Warjiyo yang menjabat sejak 24 Mei 2018 telah melewati berbagai periode krisis, termasuk pandemi COVID-19 dan gejolak pengetatan moneter global. Di bawah kepemimpinannya, BI mempertahankan cadangan devisa di atas 130 miliar dolar AS, mengelola inflasi dalam rentang sasaran 2,5±1% pada sebagian besar periode, serta meluncurkan inisiatif digitalisasi sistem pembayaran melalui program Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025. Kebijakan burden sharing bersama Kementerian Keuangan selama pandemi, meskipun kontroversial, berhasil menjaga selisih imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) tetap kompetitif.

Meski demikian, pendekatan pro-market yang dijalankan Perry tidak sepenuhnya tanpa kritik. Kelompok pengamat yang mendorong pertumbuhan lebih tinggi menilai BI terlalu konservatif dengan suku bunga yang baru mulai dilonggarkan pada akhir 2024, ketika sektor riil sangat membutuhkan stimulus. Di sisi lain, pendukung stabilitas mengapresiasi keputusan mempertahankan BI Rate di level tinggi sepanjang 2023 hingga kuartal ketiga 2024, guna menangkal arus modal keluar (capital outflow) akibat kenaikan Federal Funds Rate yang agresif. Alhasil, rupiah relatif lebih stabil dibandingkan mata uang emerging market peers seperti rupee India dan real Brazil sepanjang 2023.

Pro dan Kontra: Dampak Transisi terhadap Fundamental Ekonomi

Pro: Transisi kepemimpinan membuka ruang untuk penajaman orientasi kebijakan. Calon baru berpotensi membawa pendekatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pertumbuhan, misalnya dengan mempercepat transmisi pelonggaran moneter ke kredit perbankan melalui penyesuaian Giro Wajib Minimum (GWM) dan insentif makroprudensial. Menurut data OJK per Desember 2024, pertumbuhan kredit masih berada di level 9,8% year-on-year di bawah potensi maksimum, sehingga fleksibilitas regulasi bisa mendorong ekspansi ke sektor produktif. Selain itu, kepastian kebijakan yang jelas sejak awal masa jabatan akan memperkuat kepercayaan investor asing, yang kini memegang sekitar 29% dari total obligasi pemerintah yang dapat diperdagangkan.

Kontra: Namun, sentimen pasar sangat sensitif terhadap persepsi independensi bank sentral. Jika calon yang diajukan dinilai memiliki hubungan politik terlalu kuat dengan lingkaran kekuasaan, maka risiko intervensi kebijakan yang tidak selaras dengan kebutuhan stabilitas moneter akan meningkat. Ini berpotensi memicu premi risiko tambahan pada imbal hasil SUN dan melemahkan rupiah. Data Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) menunjukkan bahwa selisih imbal hasil SUN tenor 10 tahun terhadap US Treasury sudah mulai menunjukkan kenaikan tipis sebesar 12 basis poin sejak spekulasi pergantian pimpinan BI merebak pada awal April 2025. Jika persetujuan DPR berlangsung alot, fase transisi yang panjang bisa menahan laju investasi portofolio.

Indikator Pasar dan Ekspektasi ke Depan

Sejumlah indikator pasar seperti credit default swap (CDS) Indonesia tenor 5 tahun masih berada di level 82 basis poin, belum menunjukkan lonjakan signifikan. Namun, ini bisa berubah jika publik meragukan independensi proses seleksi. Pelaku pasar menginginkan proses yang transparan dengan mempertimbangkan calon berkompetensi tinggi, idealnya berasal dari internal BI atau figur teknokrat dengan pemahaman mendalam soal stabilitas makro dan eksternal. Nama seperti Mirza Adityaswara, Fellexandro Soebroto, atau Deputi Gubernur lainnya kerap muncul, meski belum ada konfirmasi resmi.

Secara proyeksi, perjalanan menuju kursi Gubernur BI yang baru akan menjadi momentum uji bagi komitmen pemerintah terhadap independensi lembaga moneter. Di satu sisi, arahan Presiden Prabowo untuk mengejar pertumbuhan 6-7% membutuhkan kebijakan moneter yang akomodatif. Di sisi lain, kebutuhan menjaga stabilitas eksternal di tengah ketidakpastian suku bunga global dan potensi perlambatan ekonomi mitra dagang utama, mengharuskan bank sentral tetap waspada. Keseimbangan antara kedua sisi ini yang akan dinantikan pasar dari sosok pengganti Perry Warjiyo.

Dengan demikian, proses pengusulan calon oleh Presiden dan persetujuan DPR menjadi lebih dari sekadar rutinitas konstitusional. Ini adalah penentu arah kebijakan yang akan membentuk lanskap makroekonomi Indonesia setidaknya untuk lima tahun mendatang. Pasar, pelaku usaha, dan masyarakat luas akan mencermati setiap tahapan dengan seksama, mencari sinyal arah suku bunga, nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan di era kepemimpinan moneter yang baru.