Destry Damayanti Sambangi Istana: Sinyal Sinergi Fiskal-Moneter

Agenda penting terselenggara di Istana Negara pada Selasa (21/7/2026) ketika Pelaksana Tugas Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, diagendakan bersua dengan Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan ini menjadi sorotan pasar karena berlangsung di tengah dinamika perekonomian global yang masih dibayangi fragmentasi geopolitik dan normalisasi suku bunga negara maju yang tak seragam. Pelaku pasar menanti arah kebijakan moneter ke depan, terutama setelah bank sentral menahan suku bunga acuan selama tiga bulan beruntun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juni 2026, inflasi tahunan tercatat sebesar 2,85 persen, sedikit melandai dari bulan sebelumnya yang berada di angka 2,92 persen. Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2026 berada di level 5,08 persen secara tahunan, didorong oleh konsumsi rumah tangga dan realisasi belanja infrastruktur. Sementara itu, neraca perdagangan masih mencatat surplus 2,3 miliar dolar AS pada Juni, meskipun mengecil dibanding surplus Mei yang mencapai 2,9 miliar dolar AS. Cadangan devisa Indonesia bertengger di posisi 138,7 miliar dolar AS, cukup untuk membiayai 6,1 bulan impor.

Dari sisi moneter, suku bunga acuan BI-Rate masih dipertahankan di level 5,75 persen sejak April lalu. Bank Indonesia juga terus melakukan operasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang pada sesi pagi ini dibuka di level Rp15.620 per dolar AS, melemah tipis 12 poin dibanding penutupan sebelumnya. Yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun naik ke 6,82 persen, merefleksikan ekspektasi pasar terhadap kebijakan fiskal yang ekspansif. Kondisi inilah yang menjadi latar belakang pertemuan penting hari ini.

Konteks Makro: Inflasi Melandai, Rupiah Masih Rentan

Meskipun inflasi inti menunjukkan tren penurunan ke 2,21 persen secara tahunan, tekanan terhadap rupiah justru datang dari eksternal. Indeks dolar AS (DXY) masih bercokol di area 104,8, sementara aliran modal asing di pasar obligasi domestik mencatat capital outflow bersih sebesar 1,2 miliar dolar AS sepanjang pekan lalu. Situasi ini menempatkan bank sentral pada posisi dilematis: mempertahankan suku bunga untuk meredam pelemahan rupiah atau mulai melonggarkan untuk mendorong pertumbuhan.

Dalam konteks ini, pertemuan Destry dengan Presiden menjadi relevan. Sebagai pejabat sementara yang menggantikan Gubernur BI definitif yang masa jabatannya berakhir pada Mei lalu, Destry perlu menyelaraskan langkah dengan pemerintah, terutama menjelang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. “Koordinasi seperti ini wajar, tetapi pasar akan mencermati apakah ada tekanan untuk menyesuaikan suku bunga demi mendukung pembiayaan fiskal,” kata Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andry Asmoro, dalam catatan pagi ini.

Dua Sisi Pertemuan: Penguatan Koordinasi atau Risiko Independensi

Pro: Di satu sisi, pertemuan antara Pelaksana Tugas Gubernur BI dan Presiden merupakan langkah positif untuk memperkuat policy mix. Destry yang sebelumnya menjabat Deputi Gubernur Senior memiliki pengalaman panjang di bidang moneter, sehingga dialog langsung dengan kepala negara dapat mempercepat respons terhadap gejolak eksternal. “Dalam situasi ketidakpastian global, koordinasi erat antara otoritas fiskal dan moneter justru menciptakan bantalan yang lebih tebal bagi perekonomian domestik,” ujar Ekonom Senior Indef, Bhima Yudhistira, saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Kontra: Di sisi lain, sebagian pelaku pasar khawatir pertemuan itu dapat menurunkan persepsi independensi bank sentral. Sejarah mencatat, campur tangan politik terhadap kebijakan suku bunga sering berujung pada kredibilitas moneter yang tergerus. Analis pasar uang dari Bank Danamon, Dian Ayu Yustina, mengingatkan bahwa setiap isyarat pelonggaran yang terburu-buru bisa memicu tekanan baru pada rupiah. “Jika kesannya BI tunduk pada permintaan pemerintah untuk menurunkan suku bunga, maka premi risiko Indonesia bisa naik dan dana asing akan keluar lebih deras,” jelasnya.

“Koordinasi seperti ini wajar, tetapi pasar akan mencermati apakah ada tekanan untuk menyesuaikan suku bunga demi mendukung pembiayaan fiskal.” – Andry Asmoro, Kepala Ekonom Bank Mandiri

Tantangan Likuiditas dan Arah Kebijakan

Selain suku bunga, pertemuan ini juga diproyeksikan membahas kondisi likuiditas perbankan. Rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) per Juni 2026 berada di level 26,4 persen, masih longgar namun mulai menunjukkan pengetatan sejalan dengan ekspansi kredit yang tumbuh 10,1 persen secara tahunan. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) justru melambat ke 6,3 persen, sehingga terjadi ketimpangan antara sumber pendanaan dan penyaluran kredit. Jika tidak dikelola dengan baik, tekanan likuiditas ini bisa mendorong kenaikan suku bunga simpanan dan pada akhirnya menambah beban biaya bagi dunia usaha.

Destry Damayanti dikenal sebagai teknokrat yang menekankan pentingnya stabilitas sistem keuangan. Dalam beberapa kesempatan, ia menyebut perlunya menjaga keseimbangan antara pendalaman pasar keuangan dan pengendalian risiko. Pasar berekspektasi bahwa hasil pertemuan ini akan mengonfirmasi arah kebijakan likuiditas, termasuk kemungkinan penyesuaian Giro Wajib Minimum (GWM) yang saat ini rata-rata berada di 9 persen. Kebijakan GWM yang lebih longgar dapat membantu bank menyalurkan kredit tanpa harus menaikkan suku bunga dana.

Ekspektasi Pasar dan Proyeksi ke Depan

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pembukaan pagi ini bergerak variatif di zona hijau tipis, menguat 0,18 persen ke level 7.215, menandakan pelaku pasar masih menunggu hasil komunikasi dari Istana. Sementara itu, premi credit default swap (CDS) Indonesia tenor 5 tahun turun tipis ke 98,2 basis poin, mengindikasikan persepsi risiko yang sedikit membaik. Meski demikian, pergerakan rupiah di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) satu bulan berada di Rp15.690, mencerminkan ekspektasi pelemahan terbatas.

Secara fundamental, perekonomian Indonesia sesungguhnya berada dalam kondisi yang cukup resilient. Rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat 39,1 persen per Mei 2026, masih jauh di bawah batas maksimal 60 persen sesuai undang-undang. Defisit APBN 2026 diperkirakan melebar ke 2,85 persen dari PDB, namun masih dalam koridor yang dapat dibiayai. Dengan data ini, pertemuan Destry-Prabowo lebih diharapkan menghasilkan sinyal bahwa otoritas moneter dan fiskal mampu bekerja secara bersinergi tanpa mengorbankan independensi.

Sorotan akan tertuju pada pernyataan resmi pascabertemuan, apakah sekadar silaturahmi rutin atau akan menghasilkan arahan strategis. Jika komunikasi berhasil meyakinkan pasar bahwa stabilitas moneter tetap menjadi prioritas, maka tekanan terhadap aset keuangan domestik dapat mereda. Investor asing yang telah mencatatkan kepemilikan 29,8 persen dari total surat utang negara akan tetap bertahan. Sebaliknya, jika ada isyarat politis yang kuat, bukan tidak mungkin premi risiko kembali naik dan membebani valuasi portofolio.

Pertemuan ini juga menjadi penanda penting bagi kelanjutan transisi kepemimpinan di Bank Indonesia. DPR dijadwalkan akan memulai uji kelayakan calon Gubernur BI definitif pada Agustus mendatang, sehingga langkah Destry dalam beberapa pekan ke depan akan menjadi bekal penilaian. Pasar modal mencermati setiap pernyataan dan kebijakan moneter yang diambil selama masa transisi ini. Dengan demikian, pertemuan hari ini bukan sekadar agenda biasa, melainkan panggung bagi sinergi kebijakan yang dapat menentukan arah perjalanan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun.