Prabowo Minta Danantara Jadi Bagian KSSK Demi Stabilitas

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026, perekonomian Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 5,02 persen pada kuartal I-2026 secara tahunan (year-on-year), melanjutkan tren positif sejak akhir 2025. Di sisi lain, cadangan devisa nasional yang dirilis Bank Indonesia mencapai USD 139,8 miliar, cukup untuk membiayai 6,2 bulan impor. Di tengah fundamental yang solid ini, Presiden Prabowo Subianto justru mengambil langkah antisipatif dengan memperkuat arsitektur koordinasi antara otoritas stabilitas keuangan dan lembaga pengelola investasi negara.

Langkah Strategis di Balik Pintu Tertutup

Rapat terbatas yang digelar di Istana Negara tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Kepala LPS selaku anggota KSSK, serta jajaran direksi BPI Danantara. Menurut sumber yang mengetahui jalannya pertemuan, Presiden meminta agar Danantara tidak lagi diposisikan sebagai entitas pasif yang hanya menerima arahan moneter, melainkan menjadi bagian integral dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi stabilitas sistem keuangan.

Selama ini, KSSK beroperasi berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Forum ini hanya melibatkan empat institusi di atas. Dengan masuknya Danantara yang mengelola aset lebih dari Rp 902 triliun per Maret 2026—atau setara 36,5 persen dari PDB nasional—mekanisme koordinasi diyakini akan mengalami perubahan signifikan, terutama dalam hal pengelolaan likuiditas dan intervensi pasar saat terjadi guncangan.

Pro-Kontra Integrasi Danantara dalam Stabilitas Keuangan

Keterlibatan Danantara di KSSK memunculkan dua pandangan yang saling bertolak belakang di kalangan ekonom.

Di satu sisi, integrasi ini dinilai sebagai langkah maju. Danantara memiliki portofolio investasi yang tersebar di berbagai kelas aset, termasuk obligasi pemerintah, saham BUMN, dan proyek infrastruktur. Dengan berada di meja KSSK, informasi mengenai eksposur risiko Danantara dapat lebih cepat direspons oleh otoritas moneter dan fiskal. “Jika terjadi tekanan pada obligasi pemerintah, misalnya, Danantara bisa berfungsi sebagai pembeli terakhir atau melakukan reposisi aset tanpa memperburuk sentimen pasar,” ujar Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dalam sebuah diskusi pekan lalu.

Selain itu, Danantara dapat menjadi alat stabilisasi nilai tukar melalui skema swap valuta asing yang difasilitasi BI. Dengan cadangan devisa yang mencapai USD 139,8 miliar, namun sering tertekan oleh capital outflow yang pada 2025 mencapai neto minus USD 3,2 miliar, keberadaan dana segar dari Danantara dapat menjadi lapisan pertahanan kedua tanpa harus menguras cadangan terlalu dalam.

Di sisi lain, kritik datang dari pengamat yang mengkhawatirkan konflik kepentingan. Danantara adalah entitas investasi yang berorientasi imbal hasil tinggi, sementara KSSK bekerja untuk menjaga keselamatan sistem keuangan. Dua mandat ini berpotensi bertabrakan ketika keputusan stabilitas mengharuskan penjualan aset secara cepat atau menahan investasi di sektor tertentu. “Ada risiko bahwa informasi sensitif digunakan untuk keuntungan investasi, atau sebaliknya, keputusan investasi terganggu oleh pertimbangan politik stabilitas jangka pendek,” kata seorang analis perbankan yang enggan disebut nama.

Fleksibilitas Danantara dalam melakukan rebalancing portofolio juga dikhawatirkan justru menambah volatilitas jika aksinya tidak terkoordinasi dengan baik bersama bank sentral. Pasar obligasi domestik yang memiliki outstanding lebih dari Rp 4.800 triliun bisa terguncang jika Danantara secara tiba-tiba melakukan divestasi besar-besaran meskipun untuk tujuan stabilisasi.

Respons Pasar dan Proyeksi

Setelah berita rapat terbatas itu merebak, pasar keuangan menunjukkan reaksi yang terbatas. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hanya bergerak naik 0,3 persen ke level 7.215, sementara imbal hasil Surat Utang Negara seri 10 tahun sedikit turun ke 6,62 persen. Pergerakan ini mencerminkan bahwa investor masih menunggu detail aturan teknis mengenai mekanisme pelibatan Danantara dalam KSSK.

Dari sisi fundamental, rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB berada di level 29,5 persen per Desember 2025, jauh di bawah ambang batas 60 persen yang disepakati regional. Namun, volatilitas nilai tukar rupiah masih menjadi perhatian. Pada tahun 2025, rupiah sempat terdepresiasi hingga 4,2 persen sepanjang tahun, terutama akibat kebijakan moneter negara maju. Dengan adanya Danantara di KSSK, diharapkan intervensi bisa lebih terkoordinasi dan meminimalkan penggunaan cadangan devisa secara berlebihan.

Beberapa lembaga pemeringkat internasional, dalam catatan terbaru, menyatakan bahwa reformasi arsitektur keuangan Indonesia dapat menjadi sentimen positif jika transparansi tetap dijaga. “Kolaborasi ini berpotensi meningkatkan kepercayaan investor apabila aturan mainnya jelas, termasuk pembatasan akses informasi dan mekanisme pengawasan bersama,” ujar Chief Economist sebuah lembaga keuangan global dalam laporannya.

Ke depan, implementasi dari arahan Presiden Prabowo ini diharapkan akan tertuang dalam revisi Peraturan Pemerintah atau bahkan amandemen UU KSSK. Pasar akan mencermati bagaimana keseimbangan antara peran stabilitas dan motif investasi Danantara dikelola. Satu hal yang pasti, arsitektur koordinasi ekonomi Indonesia tengah memasuki babak baru yang lebih kompleks, di mana batas antara sovereign wealth fund dan otoritas stabilitas keuangan perlahan mulai kabur.