Prabowo Minta Amran Berantas Mafia Harga Pangan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan panel harga Bank Indonesia per pekan ketiga 2025, terjadi anomali mencolok di pasar pangan nasional. Harga ayam ras dan telur di tingkat peternak justru berada pada level terendah dalam dua tahun terakhir, namun harga eceran yang dibayar konsumen tetap bertahan tinggi. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan dirinya untuk memberantas dugaan praktik permainan harga oleh aktor yang kerap disebut mafia pangan.

Fenomena ini bukan sekadar isu distribusi biasa. Secara fundamental, disparitas antara harga di peternak dan harga di konsumen mencerminkan adanya distorsi pada rantai pasok yang menggerus kesejahteraan di dua ujung sekaligus: produsen kecil dan rumah tangga konsumen.

Anomali Rantai Pasok: Peternak Jual Murah, Konsumen Beli Mahal

Amran menjelaskan bahwa indikasi permainan harga terlihat jelas ketika peternak menjual komoditas ayam dan telur dengan harga rendah, sementara konsumen di pasar tetap harus membayar dengan harga tinggi. Selisih ini, menurutnya, tidak masuk akal jika merujuk pada struktur biaya logistik dan distribusi yang wajar.

"Peternak menjual murah, konsumen membeli mahal. Di situlah kami menduga ada permainan," ujar Amran dalam keterangan resminya.

Secara ekonomi, margin yang tidak proporsional antara harga produsen dan harga eceran mengindikasikan adanya pihak perantara yang menikmati keuntungan berlebih. Dalam istilah teknis, terjadi price wedge—selisih harga yang tidak dijelaskan oleh biaya transportasi, penyimpanan, atau risiko usaha.

Data historis menunjukkan pola serupa pernah terjadi pada komoditas beras, cabai, dan bawang merah. Pada 2022, misalnya, harga cabai di tingkat petani sempat menyentuh Rp15.000 per kilogram, sementara di pasar konsumen menembus Rp80.000 per kilogram—selisih lebih dari 400 persen. Pola ini berulang karena lemahnya pengawasan di titik-titik strategis rantai distribusi.

Dua Perspektif: Pro dan Kontra atas Narasi Mafia Pangan

Di satu sisi, narasi mafia pangan mendapat dukungan kuat dari data lapangan. Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor peternakan menunjukkan tren penurunan, sementara Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk kelompok protein hewani tetap tinggi. Ini menandakan bahwa peternak tidak menikmati kenaikan harga yang dibayar konsumen. Jika dibiarkan, sentimen pasar terhadap sektor peternakan bisa melemah, memicu capital outflow dari investasi peternakan rakyat dan memperburuk pasokan dalam jangka menengah.

Selain itu, disparitas harga yang lebar mencerminkan masalah likuiditas di tingkat peternak. Banyak peternak kecil terpaksa menjual cepat karena tidak memiliki akses ke pendingin, pakan murah, atau modal kerja. Akibatnya, mereka menjadi pihak yang paling rentan terhadap tekanan tengkulak dan pedagang besar.

Di sisi lain, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa label "mafia" perlu digunakan secara hati-hati. Struktur pasar pangan Indonesia sangat kompleks, melibatkan ribuan pelaku usaha kecil, koperasi, pasar induk, hingga ritel modern. Sebagian selisih harga memang berasal dari biaya distribusi yang tinggi akibat geografi kepulauan, kualitas jalan, dan tarif logistik antarpulau yang belum efisien.

Kritik lain menyoroti bahwa penegakan hukum saja tidak cukup jika tidak dibarengi perbaikan tata niaga. Tanpa reformasi pada sistem resi gudang, informasi harga real-time, dan akses pembiayaan bagi peternak, praktik permainan harga berpotensi bermigrasi ke bentuk baru.

Implikasi terhadap Inflasi dan Proyeksi ke Depan

Dari kacamata makro, volatilitas harga pangan memiliki bobot signifikan dalam keranjang IHK. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menyumbang sekitar 25-30 persen dari total bobot IHK. Artinya, setiap distorsi harga pangan langsung terasa pada angka inflasi bulanan.

Bank Indonesia mencatat inflasi pangan bergejolak (volatile food) sebagai salah satu komponen paling sulit dikendalikan. Jika praktik permainan harga dapat ditekan, proyeksi inflasi tahunan berpotensi lebih stabil di kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen. Sebaliknya, jika pembenahan hanya bersifat simbolis, risiko kenaikan harga menjelang periode permintaan tinggi tetap membayangi.

Valuasi sektor peternakan di pasar modal juga patut dicermati. Emiten yang bergerak di bidang perunggasan memiliki sensitivitas tinggi terhadap harga jual dan biaya pakan. Ketidakpastian tata niaga dapat menekan rasio valuasi dan menahan minat investor institusi.

Ke depan, efektivitas langkah yang diperintahkan Presiden akan bergantung pada tiga hal: transparansi data harga dari peternak hingga konsumen, penegakan hukum yang menyasar aktor yang benar-benar menguasai stok, serta perbaikan fundamental infrastruktur logistik. Tanpa ketiganya, perang melawan mafia pangan berisiko berhenti di narasi, bukan pada perubahan harga yang dirasakan langsung oleh rumah tangga dan peternak di seluruh negeri.