Prabowo Bentuk Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi, Struktur Masih Buram

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Kementerian Koordinator (Kemenko) Hilirisasi dan Transisi Energi. Kementerian baru ini dipercayakan kepada Bahlil Lahadalia, tokoh yang sebelumnya duduk di kursi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Keputusan itu diumumkan sebagai terobosan besar untuk mempercepat pengolahan bahan mentah di dalam negeri sekaligus menggenjot peralihan ke energi bersih. Namun, di balik gemerlap pengumuman, sejumlah kalangan justru mencium bau masalah: nomenklatur, tata kerja, dan batas kewenangan kementerian ini dinilai belum jelas benar.

Ketidakjelasan itu bukan perkara sepele. Hilirisasi dan transisi energi adalah dua agenda raksasa yang menyentuh hampir seluruh sektor ekonomi, mulai dari tambang nikel di Sulawesi, sawit di Sumatera, hingga pembangkit listrik di Jawa. Jika payung koordinasinya kabur, bukan tidak mungkin yang muncul bukan percepatan, melainkan tumpang tindih kewenangan yang menggerus iklim investasi.

Jejak Langkah Menuju Kemenko Baru

1. Pengumuman awal. Presiden Prabowo menyatakan pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi sebagai bagian dari perombakan kabinet untuk menggenjot nilai tambah komoditas dan mempercepat target energi terbarukan.
2. Penunjukan Bahlil. Bahlil Lahadalia ditunjuk memimpin kementerian baru tersebut, membawa pengalaman panjang di sektor energi dan investasi.
3. Dokumen belum lengkap. Hingga pengumuman beredar luas, rincian nomenklatur, jumlah deputi, serta direktorat yang berada di bawahnya belum dipublikasikan secara resmi.
4. Gelombang kritik. Pengamat kebijakan energi, kalangan akademisi, dan sejumlah anggota DPR mempertanyakan urgensi pembentukan kementerian koordinator baru di tengah beban fiskal yang sudah berat.
5. Menunggu penjelasan resmi. Publik masih menanti penjabaran tugas pokok dan fungsi, termasuk nasib kewenangan yang sebelumnya melekat pada Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi.

Struktur yang Belum Terbaca

Persoalan utama terletak pada arsitektur kelembagaan. Kementerian koordinator, secara teori, bertugas menyinkronkan kebijakan lintas kementerian. Namun, tanpa kejelasan soal siapa mengatur apa, fungsi koordinasi mudah berubah menjadi lapisan birokrasi tambahan yang justru memperlambat pengambilan keputusan.

"Kementerian koordinator tanpa kejelasan tupoksi hanya akan menambah lapisan birokrasi. Ujungnya, investor bingung harus mengurus perizinan ke meja yang mana," demikian sorotan sejumlah pengamat kebijakan energi.

Kekhawatiran itu diperkuat oleh rekam jejak kebijakan energi Indonesia yang kerap tersandera ego sektoral. Hilirisasi nikel, misalnya, sudah lama berjalan, tetapi masih menyisakan persoalan tata kelola lingkungan, dominasi investor asing, dan minimnya transfer teknologi. Sementara di sisi transisi energi, target bauran energi terbarukan masih jauh dari harapan karena pembangkit batu bara tetap menjadi tulang punggung pasokan listrik.

Taruhan Besar di Meja Kabinet

• Hilirisasi: mendorong pengolahan nikel, bauksit, tembaga, hingga sawit di dalam negeri agar nilai tambah tidak lari ke luar.
• Transisi energi: mempercepat pengembangan energi surya, air, panas bumi, dan angin untuk menekan emisi karbon.
• Anggaran negara: pembentukan kementerian baru berarti tambahan belanja pegawai dan operasional di tengah ruang fiskal yang menipis.
• Tumpang tindih kewenangan: potensi benturan dengan Kementerian ESDM, Kementerian Investasi, dan Kementerian Perindustrian.
• Kepastian hukum: investor menunggu kejelasan siapa pemegang otoritas akhir atas perizinan dan kontrak.

Berkah atau Bencana?

Jika dirancang dengan rapi, Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi bisa menjadi berkah. Ia berpeluang menjadi komando tunggal yang memangkas ego sektoral, mempercepat perizinan, dan memastikan hilirisasi tidak sekadar mengeruk bahan mentah lalu mengekspornya dalam bentuk setengah jadi. Dengan koordinasi yang kuat, Indonesia punya peluang naik kelas di rantai pasok global, terutama untuk komponen baterai kendaraan listrik.

Namun, jika struktur kementerian dibiarkan kabur, hasilnya bisa sebaliknya. Birokrasi bertambah tebal, kewenangan bertabrakan, dan investor memilih menunda rencana. Bagi Prabowo, kementerian baru ini adalah ujian kredibilitas: apakah ia mampu merapikan tata kelola energi, atau justru menambah simpul kekuasaan yang memperumit masalah lama. Publik berhak menagih penjelasan rinci soal struktur, anggaran, dan target terukur sebelum menilai apakah kementerian ini benar-benar membawa berkah.