Peternak Telur Terjepit Biaya Pakan dan Harga Jual

Berdasarkan data Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS) per awal Oktober 2026, sektor peternakan ayam petelur nasional tengah menghadapi tekanan ganda yang signifikan. Harga pakan konsentrat yang menjadi komponen biaya produksi terbesar, mencapai 70-75 persen dari total struktur biaya peternak, dilaporkan mengalami kenaikan year-on-year yang cukup tajam. Di saat yang bersamaan, harga jual telur di tingkat peternak justru menunjukkan tren penurunan, menciptakan apa yang dalam terminologi ekonomi disebut sebagai cost-price squeeze atau himpitan biaya terhadap harga.

Tekanan Biaya Pakan dan Dinamika Harga Jagung

Faktor fundamental utama dari lonjakan biaya produksi ini adalah harga bahan baku pakan, khususnya jagung kuning dan bungkil kedelai. Berdasarkan data indeks harga pakan yang dihimpun dari berbagai asosiasi peternak, harga jagung pipilan kering di tingkat peternak mengalami kenaikan sekitar 15-20 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan ini dipicu oleh beberapa sentimen pasar, termasuk gangguan pasokan akibat anomali cuaca di sentra produksi jagung serta meningkatnya permintaan dari sektor lain seperti industri pakan akuakultur.

Di sisi lain, harga bungkil kedelai yang masih sangat bergantung pada impor juga terkena dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Setiap pelemahan Rp100 per dolar AS berkontribusi langsung terhadap kenaikan biaya pakan jadi. Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya pasokan global akibat kebijakan pembatasan ekspor dari beberapa negara produsen utama. Bagi peternak dengan skala usaha kecil dan menengah, fluktuasi harga pakan ini sangat sulit diantisipasi karena mereka umumnya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan lindung nilai (hedging) komoditas.

Penurunan Harga Jual Telur di Tingkat Peternak

Sementara dari sisi hilir, harga telur ayam ras di tingkat peternak menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Berdasarkan pemantauan harga harian di beberapa sentra produksi seperti Blitar, Malang, dan Payakumbuh, harga telur di tingkat kandang turun hingga menyentuh kisaran Rp19.000-Rp20.500 per kilogram, sementara harga pokok produksi diperkirakan berada di atas Rp21.500-Rp22.000 per kilogram. Artinya, peternak saat ini menjual di bawah biaya produksi alias merugi.

Penurunan harga jual ini tidak lepas dari kondisi oversupply yang terjadi di beberapa wilayah. Setelah periode ekspansi populasi ayam petelur pada 2024-2025 ketika harga telur sempat tinggi, produksi nasional kini mengalami surplus. Data proyeksi menunjukkan produksi telur nasional mencapai sekitar 6,5 juta ton per tahun, sementara konsumsi domestik tumbuh lebih lambat. Selain itu, melemahnya daya beli masyarakat pada segmen menengah ke bawah turut menekan permintaan, sehingga telur yang seharusnya menjadi sumber protein terjangkau pun ikut terdampak.

Faktor musiman juga berperan. Pada periode-periode tertentu seperti setelah hari besar keagamaan, permintaan biasanya turun drastis sementara produksi tetap berjalan setiap hari karena ayam petelur tidak bisa dihentikan produksinya secara mendadak. Ini menciptakan ketidakseimbangan pasokan-permintaan jangka pendek yang menekan harga.

Pro: Perlu Intervensi Kebijakan dan Stabilisasi Harga

Dari perspektif pro-intervensi, sejumlah ekonom pertanian berpendapat bahwa pemerintah perlu segera melakukan operasi pasar atau penyerapan produksi untuk menstabilkan harga di tingkat peternak. Argumentasinya, sektor peternakan rakyat menyerap jutaan tenaga kerja dan memiliki efek berganda (multiplier effect) yang besar terhadap ekonomi pedesaan. Jika dibiarkan gulung tikar, akan terjadi capital outflow dari sektor ini dan berpotensi menciptakan gejolak sosial.

"Struktur biaya peternak didominasi pakan yang harganya ditentukan pasar global. Kalau tidak ada intervensi, maka yang bertahan hanya peternak besar dengan skala ekonomi tertentu. Ini ancaman serius bagi ketahanan pangan," ujar seorang pengamat ekonomi pertanian dari sebuah lembaga riset independen.

Langkah yang diusulkan antara lain subsidi harga pakan, penguatan koperasi peternak untuk membeli bahan baku secara kolektif, serta koordinasi dengan DPR RI untuk menyusun kebijakan tata niaga jagung yang lebih berpihak pada peternak kecil.

Kontra: Biarkan Mekanisme Pasar Bekerja dengan Perbaikan Struktural

Di sisi lain, pandangan kontra berpendapat bahwa intervensi harga yang terlalu jauh justru dapat menciptakan distorsi pasar. Menurut pandangan ini, penurunan harga telur adalah sinyal alami bahwa terjadi kelebihan kapasitas produksi yang harus dikoreksi. Peternak yang tidak efisien memang akan tersingkir, sementara yang efisien akan bertahan dan tumbuh. Ini adalah hukum seleksi alam dalam bisnis.

Alternatif yang lebih fundamental adalah perbaikan struktural, seperti investasi dalam riset bibit unggul yang menghasilkan efisiensi pakan lebih baik, pengembangan pakan alternatif berbasis bahan baku lokal, serta peningkatan akses pembiayaan mikro dengan bunga rendah. Pemerintah juga didorong untuk memperbaiki rantai distribusi agar selisih harga antara peternak dan konsumen tidak terlalu lebar.

Data menunjukkan bahwa disparitas harga antara tingkat peternak dan konsumen akhir bisa mencapai 30-40 persen, yang mengindikasikan adanya inefisiensi di rantai pasok. Jika efisiensi ini diperbaiki, peternak bisa mendapatkan harga yang lebih baik tanpa harus membebani konsumen.

Proyeksi ke Depan

Ke depan, proyeksi harga telur akan sangat bergantung pada tiga variabel utama: stabilitas harga jagung dan bungkil kedelai, nilai tukar rupiah, serta kebijakan pemerintah terkait impor pakan. Jika harga pakan dapat ditekan sementara permintaan pulih seiring perbaikan daya beli, maka margin peternak berpotensi membaik pada kuartal berikutnya. Namun tanpa perbaikan fundamental, himpitan ini akan terus berulang setiap siklus produksi, dan sektor peternakan rakyat akan semakin rentan terhadap guncangan pasar.

Yang jelas, persoalan ini bukan sekadar soal naik-turunnya harga sesaat, melainkan cerminan dari kerentanan struktural sektor pangan nasional yang membutuhkan solusi jangka panjang, bukan sekadar tambal sulam kebijakan jangka pendek.