Pertemuan Mentan-Komnas Perempuan: Proyeksi Sektor Pertanian dan Tren Indeks Gender

Berdasarkan data BPS per triwulan II 2024, sektor pertanian menyumbang 13,2 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia, dengan kontribusi tenaga kerja perempuan mencapai 38,7 persen dari total angkatan kerja di sektor tersebut. Di sisi lain, indeks pembangunan gender (IPG) untuk akses kepemilikan aset pertanian masih mengalami kenaikan tipis sebesar 2,1 persen year-on-year, menandakan likuiditas akses perempuan terhadap sumber daya produktif belum sepenuhnya mengikuti tren pertumbuhan fundamental sektor. Dalam konteks ini, pertemuan yang dijadwalkan antara Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dengan Komnas Perempuan di Jakarta pekan ini bukan sekadar agenda sosial, melainkan memiliki implikasi terhadap sentimen pasar agribisnis dan valuasi proyeksi investasi sektor primer.

Dimensi Ekonomi Makro dan Rasio Partisipasi Gender

Di satu sisi, kebijakan inklusi gender dalam sektor pertanian diyakini dapat memperkuat fundamental ekonomi dengan meningkatkan produktivitas. Data Bank Indonesia per Juli 2024 menunjukkan alokasi kredit usaha rakyat (KUR) sektor pertanian mengalami kenaikan 12,4 persen year-on-year menjadi Rp87,3 triliun, namun rasio penyaluran kepada pengusaha perempuan masih tertahan di angka 28,6 persen. Penguatan kelembagaan melalui dialog Mentan dengan Komnas Perempuan dinilai dapat membuka saluran capital inflow baru ke portofolio agribisnis berbasis perempuan, terutama di subsektor hortikultura dan perikanan yang menunjukkan tren positif indeks harga konsumen sebesar 4,2 persen secara year-on-year.

Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa regulasi tambahan terkait perlindungan perempuan di sektor pertanian—jika tidak dikalibrasi dengan hati-hati—justru dapat membebani rasio biaya operasional pelaku usaha mikro. Asosiasi Agribisnis Nusantara mencatat bahwa 67 persen unit usaha pertanian skala kecil dikelola oleh ibu rumah tangga dengan marjin laba tipis 8 hingga 11 persen. Beban kepatuhan (compliance cost) yang berlebihan berisiko memicu penurunan likuiditas usaha kecil dan capital outflow dari sektor primer ke industri tersier yang lebih likuid.

Sentimen Pasar dan Proyeksi Valuasi Sektor Pertanian

Dari perspektif pasar modal, sentimen pasar terhadap saham-saham agribisnis menunjukkan reaksi wait-and-see. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sektor pertanian pada perdagangan terakhir mengalami penurunan 0,8 persen ke level 1.247, mencerminkan kehati-hatan investor menunggu kejelasan kebijakan pasca-pertemuan tersebut. Valuasi emiten perkebunan besar yang memiliki program pemberdayaan perempuan di rantai pasoknya justru menunjukkan premi 15,2 persen di atas rata-rata industri, mengindikasikan bahwa pasar memberikan harga lebih tinggi (premium valuation) terhadap perusahaan dengan tata kelola gender yang kuat.

"Dialog antara kebijakan pertanian dan isu kesetaraan gender kini menjadi variabel fundamental yang tidak bisa diabaikan investor. Kami melihat adanya korelasi positif antara indeks inklusi gender dengan stabilitas rantai pasok jangka panjang," ujar Ekonom Senior Institut Agribisnis Indonesia, Dr. Lestari Dewi, dalam paparannya pekan lalu.

Namun demikian, proyeksi jangka pendek masih dihadapkan pada risiko capital outflow jika hasil pertemuan menghasilkan kebijakan yang dianggap ambigu oleh pelaku pasar. OJK mencatat aliran dana asing di sektor konsumer dan primer mengalami penurunan 3,4 persen month-on-month pada Agustus 2024, sehingga kebutuhan akan sinyal kebijakan yang jelas menjadi semakin krusial untuk menjaga stabilitas portofolio investasi.

Dampak terhadap Likuiditas dan Akses Pembiayaan

Pertemuan ini juga menjadi momentum peninjauan ulang skema pembiayaan pertanian yang selama ini didominasi oleh akses laki-laki sebagai kepala keluarga dalam kartu keluarga (KK). Data OJK per semester I 2024 menunjukkan bahwa 71,3 persen pemegang rekening KUR pertanian adalah laki-laki, padahal survei BPS mencatat partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan usaha pertanian mencapai 44,2 persen. Kesenjangan rasio ini mengindikasikan adanya bias struktural dalam alokasi likuiditas yang berpotensi menghambat optimalisasi output sektor.

Di satu sisi, rekomendasi Komnas Perempuan untuk mengubah basis data kepemilikan lahan dan akses kredit ke arah gender-responsive diperkirakan dapat memperluas basis permintaan (demand side) terhadap produk perbankan syariah dan konvensional di pedesaan. Estimasi Bank Indonesia menunjukkan potensi penambahan permintaan kredit mikro pertanian bisa mencapai Rp22,8 triliun dalam dua tahun ke depan jika rasio inklusi perempuan tumbuh 5 persen per tahun.

Di sisi lain, perubahan regulasi akses kredit membutuhkan penyesuaian sistem manajemen risiko perbankan yang berimplikasi pada kenaikan biaya intermediasi sebesar 40 hingga 60 basis poin. Bagi bank-bank kecil dan BPR di daerah, penyesuaian ini bisa menekan rasio kecukupan modal (CAR) dan memperlambat tren pertumbuhan kredit tahun ini yang sebelumnya diproyeksikan tumbuh 10,2 persen.

Dengan mempertimbangkan berbagai variabel tersebut, pertemuan Mentan Amran Sulaiman dengan Komnas Perempuan layak dipantau tidak hanya dari lensa hak asasi, tetapi juga sebagai katalis perubahan struktural dalam tata kelola ekonomi pertanian. Keberhasilan mengintegrasikan dimensi gender ke dalam peta jalan sektor primer akan menentukan apakah fundamental pertanian Indonesia mampu menarik kembali capital inflow dan mempertahankan momentum pertumbuhan indeks produktivitas yang berkelanjutan.