Pertemuan Khusus Menkeu Purbaya dan Dewan Gubernur BI Usai Mundurnya Perry Warjiyo

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dijadwalkan menggelar rapat terbatas dengan seluruh anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) dalam waktu dekat. Pertemuan ini mencuat tak lama setelah Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan pengunduran dirinya, memunculkan spekulasi mengenai langkah strategis koordinasi kebijakan di tengah transisi kepemimpinan bank sentral.

Informasi tersebut diperoleh dari sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Rapat direncanakan berlangsung secara tertutup dan akan membahas sejumlah isu penting, terutama menyangkut stabilitas sistem keuangan dan penguatan sinergi fiskal-moneter. Kendati belum ada pernyataan resmi dari kedua belah pihak, kehadiran Menkeu di kompleks BI dinilai akan mengirimkan sinyal kepercayaan kepada pasar mengenai kontinuitas arah kebijakan.

Konteks Mundurnya Gubernur BI

Pengunduran diri Perry Warjiyo terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih membayangi. Perry, yang memimpin BI sejak 2018, dikenal dengan pendekatan moneter ketat untuk mengendalikan inflasi dan menstabilkan nilai tukar rupiah. Keputusannya dikabarkan berkaitan dengan pertimbangan pribadi, namun tidak lepas dari tekanan eksternal seperti tren kenaikan suku bunga global dan volatilitas pasar negara berkembang.

Beberapa ekonom menilai bahwa kepergian Perry bisa menciptakan kekosongan strategis, terutama menjelang Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan yang akan menentukan suku bunga acuan. Akan tetapi, di sisi lain, momen seperti ini kerap dimanfaatkan untuk mereset hubungan antara otoritas fiskal dan moneter yang kadang diwarnai perbedaan pandangan. Pertemuan yang diinisiasi Menkeu dapat dilihat sebagai upaya menjaga harmoni tersebut.

Agenda Pertemuan: Fiskal-Moneter di Bawah Sorotan

Menurut sumber yang enggan disebutkan identitasnya, rapat antara Purbaya dan Dewan Gubernur BI akan menyentuh setidaknya tiga isu krusial. Pertama, sinkronisasi pengelolaan utang pemerintah dengan operasi moneter BI, khususnya terkait pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana. Kedua, evaluasi efektivitas instrumen Operasi Pasar Terbuka (OPT) dalam menyerap likuiditas dan mengendalikan laju inflasi. Ketiga, langkah antisipatif terhadap potensi aliran modal keluar (capital outflow) yang bisa meningkat selama masa transisi ini.

Sumber itu menegaskan bahwa kehadiran Menkeu bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan langkah konkret untuk memastikan kerangka bauran kebijakan (policy mix) tetap kokoh. “Ini pertemuan yang sangat krusial. Pasar membutuhkan jaminan bahwa sekalipun ada perubahan di level teratas BI, arah kebijakan masih terukur dan terkoordinasi dengan baik,” ujarnya.

Perspektif Ganda: Pro dan Kontra Pertemuan Ini

Di satu sisi, inisiatif Menkeu mendatangi Dewan Gubernur dipandang sebagai langkah positif untuk memperkuat koordinasi. Pasar sering merespons negatif jika terjadi silang pendapat antara Kemenkeu dan BI, seperti yang pernah muncul saat pandemi. Dengan bertemu langsung, Purbaya ingin menunjukkan bahwa pemerintah dan bank sentral berada dalam satu irama. “Ini bisa menjadi katalis positif. Jika komunikasi berjalan lancar, premi risiko Indonesia berpotensi menurun,” kata Ekonom Senior Bank Mandiri, Faisal Rachman, dalam wawancara terpisah.

Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa pertemuan ini justru mencerminkan tingkat kegentingan yang tinggi. Mundurnya gubernur BI biasanya menimbulkan pertanyaan tentang independensi bank sentral, apalagi jika pemerintah terkesan terlalu cepat mengambil alih narasi. Seorang analis pasar modal yang tidak mau disebutkan namanya berkomentar, “Ini bisa dibaca dua arah. Pasar mungkin bertanya: apakah kondisi sudah segenting itu sehingga Menkeu perlu langsung datang ke BI? Atau ini langkah antisipatif yang wajar?” Lebih jauh, jika pertemuan gagal menghasilkan kerangka konkret, ekspektasi yang telah terbentuk justru bisa menjadi kontraproduktif.

Data dan Indikator Sebelum Pertemuan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per kuartal I 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,1% secara tahunan (year-on-year), masih stabil namun berada di bawah target APBN. Sementara itu, inflasi inti tercatat 3,8%, di atas kisaran sasaran BI sebesar 2–4%. Nilai tukar rupiah sempat menyentuh level Rp15.400 per dolar AS, melemah sekitar 2% sejak awal tahun. Data Bank Indonesia menunjukkan cadangan devisa pada Februari 2025 berada di posisi 140 miliar dolar AS, turun 3 miliar dolar dari bulan sebelumnya. Indikator-indikator ini menjadi latar mengapa komunikasi erat antara otoritas fiskal dan moneter kian mendesak.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) memang masih berada di zona optimistis, tetapi indeks ekspektasi terhadap kondisi ekonomi enam bulan ke depan menurun 2,7 poin. Hal itu mengisyaratkan masyarakat mulai merasakan ketidakpastian, yang apabila tak segera diredam dapat memengaruhi konsumsi domestik—salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi.

Proyeksi dan Langkah ke Depan

Apabila pertemuan berlangsung produktif, pasar akan mencermati pernyataan bersama (joint statement) yang biasanya diterbitkan setelah agenda penting semacam ini. Sejumlah analis memproyeksikan suku bunga acuan BI (BI-Rate) akan ditahan di level 6,25% hingga ada kepastian sosok pengganti Perry Warjiyo, demi menghindari gejolak tambahan. Nama-nama calon mulai ramai diperbincangkan, baik dari internal BI maupun profesional eksternal yang dinilai memiliki kapasitas.

Kemenkeu juga dikabarkan sedang menyusun revisi asumsi makro APBN untuk mengakomodasi perubahan proyeksi pertumbuhan dan inflasi, yang selanjutnya akan dibahas bersama komisi terkait di DPR. Sinkronisasi antara APBN dan kebijakan moneter diharapkan bisa menjadi jangkar stabilitas di masa transisi. Dengan begitu, pertemuan Menkeu Purbaya dan Dewan Gubernur BI bukan hanya sekadar respons darurat jangka pendek, melainkan dapat menjadi batu pijakan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional yang lebih tahan terhadap guncangan global.