Pertamina Marine Gandeng China: Peluang dan Tantangan bagi Pelaut RI

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan dan laporan industri pelayaran global per 2024, Indonesia tercatat memiliki lebih dari 1,4 juta pelaut aktif, namun hanya sebagian kecil yang terserap di armada berbendera asing. Di tengah kondisi tersebut, langkah Pertamina Marine Solutions menjalin kerja sama strategis dengan perusahaan pelayaran asal China membuka babak baru bagi pasar tenaga kerja maritim nasional. Kebutuhan awak kapal di Negeri Tirai Bambu yang terus meningkat—seiring ekspansi armada dagang dan keterbatasan pasokan kru domestiknya—menjadi celah peluang yang dapat dimanfaatkan tenaga pelaut Indonesia. Dari perspektif makroekonomi, isu ini menyentuh tiga agenda sekaligus: penyerapan tenaga kerja terampil, aliran devisa melalui remitansi, dan penguatan fundamental sektor kemaritiman.

Konteks: Armada China Tumbuh, Pasokan Awak Kapal Menyusut

China saat ini merupakan pemilik armada dagang terbesar dunia dengan kapasitas melebihi 240 juta gross tonnage (GT), menggeser dominasi Yunani yang bertahan puluhan tahun. Namun pertumbuhan armada yang pesat tersebut tidak diimbangi ketersediaan sumber daya manusia pelaut domestik. Laporan BIMCO dan International Chamber of Shipping (ICS) memproyeksikan kekurangan perwira pelaut global mencapai hampir 90.000 orang pada 2026, melonjak tajam dibandingkan estimasi sekitar 26.000 orang pada 2021. Kesenjangan pasokan atau supply gap inilah yang membuat perusahaan pelayaran China gencar mencari awak kapal dari luar negeri, dan Indonesia—dengan bonus demografi serta tradisi maritimnya—berada dalam posisi strategis untuk mengisi kebutuhan tersebut.

Di Satu Sisi: Peluang Devisa dan Peningkatan Kapasitas SDM

Dari sudut pandang ekonomi ketenagakerjaan, kerja sama ini berpotensi memberikan tiga manfaat. Pertama, penyerapan tenaga kerja terampil dengan upah kompetitif; gaji pelaut level rating di kapal asing berkisar 1.200–1.800 dolar AS per bulan, sementara perwira dapat menembus 4.000–9.000 dolar AS, jauh di atas rata-rata upah sektor formal domestik. Kedua, aliran remitansi yang memperkuat neraca transaksi berjalan, mengingat total remitansi pekerja migran Indonesia saat ini telah melampaui Rp 150 triliun per tahun. Ketiga, terjadi transfer pengetahuan karena pelaut Indonesia akan terbiasa mengoperasikan kapal generasi baru, termasuk armada ramah lingkungan berbahan bakar LNG dan metanol yang kini mendominasi pesanan galangan China.

"Kemitraan lintas negara di sektor maritim selalu bermuara pada dua hal: akses pasar kerja dan peningkatan kompetensi. Kuncinya adalah sertifikasi yang diakui standar internasional serta pelindungan hukum yang jelas bagi awak kapal," ujar seorang pengamat ketenagakerjaan maritim di Jakarta.

Di Sisi Lain: Tantangan Sertifikasi, Bahasa, dan Persaingan

Namun peluang tersebut tidak datang tanpa prasyarat. Pelaut Indonesia harus bersaing dengan pelaut Filipina—yang menguasai sekitar 20–25 persen pasokan pelaut global—serta India dan Vietnam yang agresif membangun sekolah pelayaran. Kendala utama meliputi kemampuan bahasa Inggris maritim dan dasar-dasar Mandarin, pembaruan sertifikat kompetensi sesuai amandemen STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping), serta biaya pelatihan ulang yang tidak murah, berkisar Rp 10 juta hingga Rp 50 juta untuk sertifikasi lanjutan. Tanpa dukungan pembiayaan dan pelatihan dari pemangku kepentingan, peluang ini berisiko hanya dinikmati segelintir pelaut berpengalaman di kota besar.

Selain itu, terdapat risiko struktural yang perlu dicermati. Ketergantungan pada satu pasar tujuan dapat menimbulkan kerentanan bila terjadi perlambatan ekonomi China atau perubahan regulasi ketenagakerjaan di negara tersebut. Aspek pelindungan pekerja—mulai dari kejelasan kontrak, asuransi, hingga mekanisme penyelesaian sengketa—juga harus dijamin sejak awal agar tidak mengulang kasus-kasus awak kapal migran yang terabaikan di armada asing.

Proyeksi: Kontribusi terhadap Ekonomi Maritim Nasional

Jika penempatan pelaut ke armada China berjalan optimal, dengan asumsi penempatan 5.000–10.000 pelaut dalam tiga tahun pertama dan rata-rata remitansi 1.500 dolar AS per bulan, potensi devisa tambahan dapat mencapai 90–180 juta dolar AS per tahun atau setara Rp 1,4–2,9 triliun. Angka ini memang relatif kecil dibanding total remitansi nasional, tetapi efek penggandanya terhadap ekonomi daerah asal pelaut—terutama kawasan timur Indonesia seperti Sulawesi dan Nusa Tenggara—tidak dapat dipandang remeh. Konsumsi rumah tangga, pendidikan anak, dan investasi usaha kecil di kampung halaman biasanya menjadi saluran utama perputaran dana tersebut.

Pada akhirnya, kerja sama Pertamina Marine dengan mitra China adalah pintu masuk, bukan garis akhir. Keberhasilannya akan ditentukan oleh kesiapan regulasi pelindungan pekerja migran, investasi pelatihan berkelanjutan, dan konsistensi kedua pihak memenuhi standar keselamatan maritim internasional. Di satu sisi, inisiatif ini memperkuat sentimen positif terhadap prospek ekonomi maritim nasional; di sisi lain, tanpa pembenahan kompetensi yang serius, peluang pasar kerja global bisa lepas ke tangan kompetitor regional. Bagi pembaca dan pemangku kepentingan, perkembangan ini layak dicermati sebagai indikator membaiknya fundamental sektor kemaritiman, sekaligus pengingat bahwa peluang global hanya dapat ditaklukkan dengan kesiapan sumber daya manusia.