Pertamina: Distribusi Salah Sasaran Picu Kelangkaan Solar di Sumatera

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per April 2026, konsumsi solar di Pulau Sumatera mencatat kenaikan 12,3% secara year-on-year (yoy) menjadi 1,28 juta kiloliter. Lonjakan ini jauh di atas rata-rata pertumbuhan konsumsi nasional yang hanya 6,1%. Namun, pasokan di lapangan justru menunjukkan gejala kelangkaan di sejumlah titik, terutama di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. PT Pertamina Patra Niaga selaku penyalur resmi menduga akar persoalan bukan pada ketersediaan stok, melainkan pada distribusi yang tidak tepat sasaran.

Pola Distribusi dan Dugaan Kebocoran

Dalam mekanisme penyaluran BBM bersubsidi, solar dialokasikan untuk sektor transportasi darat, nelayan kecil, dan industri mikro. Namun, temuan awal Pertamina menunjukkan bahwa sebagian solar subsidi justru terserap oleh kapal-kapal besar dan industri pengolahan sawit yang seharusnya menggunakan solar nonsubsidi. Akibatnya, kuota yang diperuntukkan bagi konsumen yang berhak cepat habis, memicu antrean panjang di SPBU. Data dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat bahwa realisasi penyaluran solar subsidi di Sumatera hingga April 2026 telah mencapai 38% dari kuota tahunan, sementara seharusnya baru sekitar 33% pada periode yang sama. Selisih 5% ini setara dengan 64 ribu kiloliter yang diduga mengalir ke sektor non-target.

Dampak Ekonomi: Sektor Transportasi dan Harga Pangan

Kelangkaan solar langsung memukul sektor logistik. Di Sumatera Utara, biaya angkut komoditas dari sentra produksi ke pelabuhan dilaporkan naik 8%–12% akibat pengemudi harus membeli solar nonsubsidi di pengecer yang harganya bisa menyentuh Rp9.500 per liter, jauh di atas harga resmi Rp6.800 per liter. Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk kelompok transportasi di Medan pada Mei 2026 tercatat mengalami inflasi 1,7% month-to-month, tertinggi dalam 14 bulan terakhir. Sementara itu, pasokan cabai dan bawang merah dari sentra di Sumatera Selatan terhambat, mendorong kenaikan harga di pasar induk Jakarta sebesar 4,5%–7% dalam dua pekan. Di sisi produsen, pabrik kelapa sawit yang tidak terjangkau jaringan pipa gas terpaksa mengeluarkan biaya operasional lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat menekan margin crude palm oil (CPO).

Pro dan Kontra: Apakah Murni Masalah Distribusi?

Di satu sisi, argumen Pertamina didukung oleh data bahwa stok nasional hingga akhir April 2026 masih berada di level 1,2 juta kiloliter atau cukup untuk 23 hari ke depan, lebih tinggi dari batas aman 17 hari. Pasokan dari Kilang Dumai dan Plaju juga berjalan normal. Ini menguatkan tesis bahwa persoalannya ada di hilir, yaitu pada rantai distribusi. Di sisi lain, pengamat energi menilai kelangkaan ini tidak lepas dari peningkatan permintaan yang tidak diantisipasi. Menjelang musim tanam padi di Sumatera Selatan, konsumsi solar untuk pompa air dan traktor melonjak hingga 15%–20%. Selain itu, praktik penyelundupan solar ke negara tetangga melalui jalur laut dinilai masih marak. "Ada kemungkinan permintaan riil lebih besar dari proyeksi karena pemulihan ekonomi yang lebih cepat dari perkiraan," ujar Darma Setya, ekonom senior di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI, dalam diskusi virtual akhir pekan lalu. Kedua faktor ini—ekses demand dan kebocoran—bisa terjadi bersamaan, sehingga solusinya harus mencakup pengetatan pengawasan dan penyesuaian kuota.

Proyeksi dan Implikasi terhadap Sentimen Pasar

Proyeksi ke depan, jika distribusi tidak segera diperbaiki, defisit kuota solar subsidi di Sumatera bisa mencapai 8%–10% pada akhir tahun, yang berpotensi mendorong inflasi lebih tinggi dan capital outflow dari sektor riil. Indeks Sektor Transportasi dan Logistik di Bursa Efek Indonesia (IDX) terkoreksi 2,3% dalam sepekan terakhir, mencerminkan sentimen negatif pelaku pasar. Namun, jika Pertamina berhasil menertibkan distribusi melalui digitalisasi penyaluran (aplikasi MyPertamina) dan penindakan tegas terhadap pengecer ilegal, maka kelangkaan bisa teratasi dalam satu hingga dua bulan ke depan. Valuasi perusahaan logistik yang kini terdiskon bisa kembali ke level fundamental. Investor institusi mencermati perkembangan ini dengan cermat, terutama terkait risiko likuiditas paksa pada perusahaan transportasi yang bergantung pada solar subsidi.