Persidangan Hibah SRD Capai Mahkamah Banding, Sistem Disebut Rusak

Bloemfontein memasuki minggu yang menentukan. Di lorong-lorong Supreme Court of Appeal (SCA), mahkamah banding tertinggi Afrika Selatan untuk hal-hal non-konstitusional, taruhannya bukan sekadar dokumen hukum, melainkan masa depan jutaan warga termiskin yang selama ini bergantung pada Social Relief of Distress (SRD) Grant sebesar 350 rand per bulan. Negara hadir sebagai pemohon kasasi, siap melawan putusan bersejarah yang sebelumnya dimenangkan masyarakat sipil.

Menghadapi mesin hukum negara adalah koalisi dua organisasi: Institute for Economic Justice (IEJ) dan gerakan #PayTheGrants, keduanya diwakili lembaga bantuan hukum ternama, Socio-Economic Rights Institute (SERI). Aliansi ini bukan pendatang baru di ruang sidang. Mereka adalah pihak yang berhasil membobol pertahanan pemerintah di pengadilan tinggi, dan kini mereka datang membawa amunisi berupa angka-angka yang mereka sebut bukti kegagalan sistemik.

Sistem yang "Rusak" dalam Angka

Inti argumen para pemohon sederhana namun menusuk: sistem administrasi hibah SRD tidak sekadar bermasalah, melainkan telah gagal secara struktural. Mereka menunjuk dua indikator utama yang menurut mereka tak terbantahkan.

Kombinasi kedua angka itu, tegas para pencetus gugatan, adalah sinyal bahaya yang tidak bisa diabaikan. Pengecualian yang keliru terhadap sepertiga pendaftar berarti ratusan ribu orang yang benar-benar membutuhkan justru tersisih oleh algoritma dan verifikasi data yang cacat. Sementara tingkat penolakan banding yang nyaris absolut menutup satu-satunya pintu perbaikan bagi mereka.

"Inilah sistem yang rusak. Angka-angka ini adalah bendera merah raksasa yang menandai kegagalan sistemik, bukan sekadar kekeliruan teknis di lapangan,"
ungkap juru bicara koalisi IEJ dan #PayTheGrants, digelar oleh tim hukum SERI dalam berkas pengajuan ke mahkamah.

Jutaan Penerima Menanti Keadilan

Hibah SRD lahir pada 2020 sebagai instrumen darurat pandemi Covid-19, lalu menjadi jaring pengaman sosial permanen bagi jutaan orang dewasa tanpa penghasilan yang tidak tercakup skema jaminan sosial lainnya. Bagi banyak rumah tangga, 350 rand per bulan adalah beda antara makan dan tidak makan, antara anak tetap bersekolah atau harus berhenti.

• Pengecualian massal: aturan pemeriksaan kekayaan (means test) dan pencocokan database dinilai menyingkirkan penerima yang sah secara berlebihan.
• Jalur banding mati: dengan 99% penolakan, mekanisme banding dipandang hanya menjadi formalitas administratif tanpa fungsi perlindungan.
• Dampak berlapis: keluarga yang bergantung pada hibah dilaporkan mengalami krisis pangan dan utang akibat pembayaran yang tertunda atau dibatalkan.

"Setiap kali pembayaran saya ditolak karena alasan yang tidak saya pahami, saya harus memilih mana yang lebih dulu: belanja dapur atau obat ibu saya," demikiah semangat suara para penerima yang dikutip koalisi dalam advokasinya, potret manusiawi dari statistik yang dipersoalkan di persidangan.

Negara Bertahan, Masyarakat Sipil Menyerang

Pihak negara berargumen bahwa putusan pengadilan tinggi yang memenangkan para pemohon keliru secara hukum dan berpotensi mengganggu pengelolaan fiskal serta integritas sistem jaminan sosial. Pemerintah menilai mekanisme verifikasi yang ada justru diperlukan untuk mencegah kebocoran dan memastikan hibah tepat sasaran.

Sebaliknya, SERI selaku kuasa hukum para pemohon menegaskan bahwa persoalan bukan pada prinsip verifikasi, melainkan pada cara negara menjalankannya: buru-buru, minim transparansi, dan tanpa kanal perbaikan yang benar-benar berfungsi. Menurut mereka, mempertahankan status quo berarti merampas hak akses konstitusional atas jaminan sosial dari jutaan orang.

Babak Penentu di Mahkamah Banding

Para pengamat menilai perkara ini akan menjadi preseden penting. Putusan SCA akan menentukan apakah standar hak asasi manusia dalam administrasi bantuan sosial harus diperkuat, ataukah negara diberi ruang lebih luas dalam mengelola programnya sendiri. Apabila koalisi IEJ dan #PayTheGrants kembali menang, negara kemungkinan besar akan membawa perkara ini naik ke Pengadilan Konstitusi. Sebaliknya, kemenangan negara dapat memundurkan capaian yang diraih masyarakat sipil bertahun-tahun.

Apa pun hasilnya, satu hal pasti: mata jutaan penerima hibah kini tertuju pada panel hakim di Bloemfontein, menunggu jawaban atas pertanyaan paling dasar — apakah negara wajib membangun sistem yang benar-benar mendengar mereka.