Nelson Mandela Bay — Koalisi Mundur dari Rencana Penghapusan Utang 23 Miliar Rand

Pemerintahan koalisi di Kota Metropolitan Nelson Mandela Bay, Afrika Selatan, terpaksa mundur dari salah satu keputusan fiskal paling kontroversial dalam sejarah kotamadya itu. Rencana penghapusan utang senilai R23 miliar atas belanja yang dinilai tidak sah dan boros (UIFWE) urung digulirkan setelah National Treasury — kementerian keuangan pusat — turun tangan dan memaksa pemerintahan kota menarik kembali kebijakan tersebut. Alih-alih meredakan situasi, langkah balik arah itu justru memicu badai politik baru: partai-partai oposisi menuduh koalisi berkuasa munafik, karena mereka sempat keras mengkritik praktik serupa ketika masih duduk di bangku lawan.

UIFWE adalah akronim untuk belanja tanpa otorisasi, tidak lazim, serta pemborosan dan kerugian yang sia-sia. Kategori kebocoran anggaran ini selama bertahun-tahun menjadi momok tata kelola keuangan daerah di Afrika Selatan. Di Nelson Mandela Bay — ibu kota otomotif nasional yang berpusat di Gqeberha, Provinsi Tanjung Timur — akumulasi belanja bermasalah itu telah menumpuk menjadi gunung liabilitas di buku besar kotamadya, mencapai R23 miliar, angka yang jauh melampaui kemampuan pendapatan tahunan pemerintah kota.

Treasury Menutup Ruang Gerak Koalisi

Intervensi National Treasury menjadi titik balik kisah ini. Lembaga itu menegaskan bahwa penghapusan sekaligus atas UIFWE berskala raksasa tidak dapat dilakukan sekadar lewat putusan politik dewan kota. Kerangka Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Kotamadya (MFMA) mensyaratkan proses investigasi, penetapan pertanggungjawaban, serta langkah pemulihan (recovery) sebelum satu rupiah pun — atau dalam hal ini satu rand pun — boleh dicoret dari pembukuan.

"Penghapusan belanja tidak sah tidak boleh dijadikan jalan pintas untuk membersihkan neraca kotamadya," demikian inti teguran yang disampaikan Treasury kepada pemerintahan kota sebelum memaksa penarikan rencana tersebut.

Bagi oposisi, kepatuhan mendadak ini justru bumerang bagi koalisi. Mereka menyebut pemerintahan kota kini tampil dengan standar ganda: vokal menuntut akuntabilitas saat di oposisi, namun mencoba menghapus jejak pemborosan saat memegang kendali.

Kronologi Balik Arah yang Memalukan

1. Koalisi berkuasa menggagas penghapusan R23 miliar UIFWE sebagai bagian dari klaim "penataan ulang" administrasi kota.
2. Partai oposisi langsung mempersoalkan dasar hukum usulan itu dan menduga ada motif politis menyelamatkan wajah.
3. National Treasury mengajukan keberatan formal, menilai prosedur penghapusan belum memenuhi syarat MFMA dan berpotensi menghapus hak negara untuk menagih pertanggungjawaban.
4. Pemerintahan kota menarik kembali rencana tersebut dan menyatakan akan menempuh jalur yang sesuai regulasi.
5. Oposisi menetapkan langkah itu sebagai bukti U-turn — koalisi tunduk bukan karena kesadaran, melainkan karena dipaksa.

Analisis: Munafik atau Sekadar Realistis?

Secara teknis, argumen Treasury kuat. Penghapusan UIFWE tanpa proses akuntabilitas berarti beban pemborosan dialihkan kepada warga pajak tanpa siapa pun dimintai konsekuensi. Namun secara politik, insiden ini memperlihatkan gejala yang oleh pengamat disebut uncooperative governance — tata kelola koalisi yang berjalan tanpa konsensus fiskal yang matang, sehingga keputusan besar lahir lalu dibatalkan di tengah jalan.

Taruhan Sesungguhnya: Dompet Warga

Di luar perdebatan politik, yang dipertaruhkan adalah uang publik. Jika penghapusan tetap berjalan tanpa akuntabilitas, peluang memulihkan dana negara lenyap. Jika proses investigasi berjalan, warga harus menunggu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun sebelum ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab atas R23 miliar itu. Sementara itu, kepercayaan publik kepada koalisi yang berkuasa di kota pelabuhan ini semakin tergerus — dan menjelang siklus politik berikutnya, kata "munafik" yang dilemparkan oposisi berpotensi melekat lebih lama daripada utang yang gagal dihapus itu.