Persaingan Perbankan Kian Ketat, Asbanda Tuntut Kesetaraan bagi BPD

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juni 2026, total aset industri perbankan nasional diperkirakan telah menembus kisaran Rp9.000 triliun, dengan pertumbuhan kredit yang mengalami kenaikan year-on-year di sekitar 10 persen. Namun, laju itu tidak terdistribusi merata. Sebanyak 26 bank pembangunan daerah (BPD) yang beroperasi di hampir seluruh provinsi hanya menguasai sekitar 7–8 persen dari total aset industri. Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) menilai kondisi ini bukan semata persoalan ukuran, melainkan juga cermin ketimpangan aturan main yang membatasi ruang gerak BPD untuk bersaing dengan bank nasional dan bank asing.

Ketimpangan Struktur di Balik Pertumbuhan

Secara fundamental, struktur persaingan perbankan nasional memang tidak pernah seimbang. Bank-bank besar yang masuk dalam kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI)—klasifikasi ukuran bank menurut kecukupan modalnya—menikmati akses lebih luas ke pasar modal, biaya dana yang lebih murah, serta ekosistem teknologi yang masif. Sebaliknya, mayoritas BPD masih bergantung pada dana murah dari tabungan masyarakat dan giro pemerintah daerah. Ketergantungan itu memang membuat rasio biaya dana (cost of fund) BPD relatif rendah, dan margin bunga bersih (NIM) mereka kerap berada di atas rata-rata industri, sekitar 6–7 persen. Namun di sisi lain, kapasitas ekspansi mereka terbatas karena aturan operasional lintas wilayah yang ketat dan keterbatasan likuiditas saat kebutuhan pembiayaan melonjak.

Angka kredit macet (NPL) BPD yang umumnya bertahan di kisaran 2–3 persen sebenarnya masih tergolong sehat dan sebanding dengan rata-rata industri. Yang menjadi pekerjaan rumah justru pertumbuhan: pangsa kredit BPD cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir, sementara bank swasta besar terus memperlebar jarak. Asbanda menilai, tanpa perubahan kebijakan, ketimpangan ini akan semakin dalam seiring konsolidasi dan digitalisasi yang berjalan cepat.

Dua Sisi Kesetaraan: Peluang dan Risiko

Di satu sisi, kesetaraan kesempatan dapat menjadi katalis pertumbuhan. Jika BPD diberi ruang yang sama dalam kemitraan pembiayaan, inovasi produk digital, dan penerbitan instrumen pendanaan, mereka dapat lebih agresif menyalurkan kredit ke sektor UMKM, pertanian, dan proyek infrastruktur daerah. Peran itu penting, mengingat BPD selama ini menjadi salah satu penopang pembangunan ekonomi di wilayah masing-masing.

Di sisi lain, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa kesetaraan aturan tidak otomatis berarti kesetaraan kapasitas. "Memberi peluang yang sama kepada pemain yang belum siap justru bisa meningkatkan risiko tata kelola dan stabilitas," ujar seorang peneliti kebijakan perbankan di Jakarta. Tanpa penguatan tata kelola, digitalisasi, dan sumber daya manusia, ruang yang lebih luas bisa berubah menjadi beban. Karena itu, kesetaraan harus diiringi peta jalan penguatan kapasitas, bukan sekadar pelonggaran regulasi.

Konsolidasi dan Pilihan Masa Depan

Dalam beberapa tahun terakhir, tren konsolidasi perbankan daerah menguat. Sejumlah BPD di Pulau Kalimantan, misalnya, telah bergabung menjadi satu entitas yang lebih besar pada awal dekade ini untuk mengejar skala ekonomi. Asbanda memandang merger sebagai salah satu opsi, tetapi bukan satu-satunya. Kombinasi dukungan modal dari pemerintah daerah, relaksasi aturan kepemilikan, dan kemitraan strategis dengan bank nasional dinilai dapat menjadi jalan tengah yang lebih realistis bagi BPD berukuran kecil. Dari sisi valuasi, beberapa BPD yang tercatat di bursa umumnya diperdagangkan di bawah rata-rata sektornya, sehingga konsolidasi kerap dipandang pasar sebagai peluang penciptaan nilai.

Sentimen pasar ikut mewarnai dinamika ini. Ketika bank sentral global menahan suku bunga tinggi, arus keluar modal (capital outflow) dari pasar negara berkembang sempat menekan indeks saham perbankan di bursa domestik. Di tengah gejolak itu, BPD yang notabene berorientasi domestik justru relatif lebih tahan terhadap guncangan eksternal, karena portofolio kredit mereka sebagian besar berasal dari sektor riil lokal.

Proyeksi ke Depan

Ke depan, peta persaingan perbankan nasional diproyeksikan semakin terkonsentrasi pada segelintir pemain besar. Bagi BPD, pilihan strategisnya adalah mengejar skala melalui konsolidasi atau memperdalam spesialisasi di sektor unggulan daerah. Fundamental yang sehat, likuiditas yang terjaga, dan dukungan penuh pemerintah daerah akan menentukan siapa yang mampu bertahan.

Pada akhirnya, tuntutan Asbanda akan kesetaraan kesempatan merupakan bagian dari perdebatan yang lebih besar: bagaimana menjaga keseimbangan antara daya saing dan stabilitas sistem keuangan. Regulator perlu memastikan bahwa setiap langkah menuju kesetaraan tidak mengorbankan ketahanan industri secara keseluruhan. Bagi masyarakat awam, pesan utamanya sederhana—persaingan yang sehat akan berujung pada layanan yang lebih baik, bunga yang lebih wajar, dan akses pembiayaan yang lebih luas bagi semua lapisan.