Perry Warjiyo Resmi Mundur, Presiden Prabowo Apresiasi Dedikasi

Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) secara resmi mengonfirmasi pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur BI, efektif per 25 Juli 2026. Keputusan ini mengakhiri masa kepemimpinan yang membentang lebih dari tujuh tahun, menandai berakhirnya sebuah era dalam kebijakan moneter Indonesia. Pengumuman tersebut mengejutkan pasar karena sebelumnya tidak ada sinyal akan terjadinya pergantian pucuk pimpinan bank sentral.

Kronologi Pengunduran Diri

Menurut sumber internal BI, surat pengunduran diri telah disampaikan langsung oleh Perry Warjiyo kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 20 Juli 2026. Pernyataan resmi yang dirilis BI hanya menyebutkan bahwa keputusan tersebut diambil “setelah komunikasi yang intensif dengan Pemerintah” dan dihormati sepenuhnya oleh Dewan Gubernur. Tidak disebutkan alasan spesifik, namun sejumlah kalangan menduga faktor pribadi dan kesehatan menjadi pertimbangan utama. Perry, yang lahir pada 1960, telah memasuki usia 66 tahun dan memimpin BI selama dua periode berturut-turut sejak 2018—termasuk satu tahun perpanjangan akibat transisi politik pada 2023 lalu.

Apresiasi Presiden dan Jejak Karir Panjang

Presiden Prabowo melalui akun media sosial resmi Sekretariat Negara menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian Perry. “Beliau adalah negarawan yang menjaga marwah rupiah di tengah badai krisis,” demikian kutipan singkat yang disampaikan. Kiprah Perry di BI dimulai sejak 1984, menempati berbagai posisi strategis termasuk Kepala Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter (2009-2013) serta Deputi Gubernur Senior (2015-2018) sebelum akhirnya dilantik sebagai Gubernur BI ke-16 pada 24 Mei 2018. Pendidikan doktoralnya di bidang ekonomi moneter dari Iowa State University, Amerika Serikat, menjadi bekal kuat dalam meramu kebijakan yang kerap dipuji karena kejeliannya membaca siklus bisnis global.

Warisan Kebijakan Moneter: Dari Pandemi hingga Digitalisasi

Periode kepemimpinan Perry diwarnai oleh krisis multidimensi. Saat pandemi COVID-19 melanda, BI di bawah komandonya mengambil langkah nonkonvensional melalui Skema Burden Sharing dengan pemerintah, membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana senilai total Rp1.104 triliun (dalam tiga tahap SKB I-III). Kebijakan yang sempat menuai kritik itu terbukti efektif menekan beban bunga utang dan menjaga defisit APBN dari pelebaran tak terkendali, sekaligus menahan laju inflasi yang justru melandai ke level 1,87% pada 2020. Di saat yang sama, suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate dipangkas agresif hingga ke level terendah sepanjang sejarah, 3,50% pada Februari 2021, untuk mendorong pemulihan ekonomi.

Di ranah digital, Perry menginisiasi cetak biru Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang melahirkan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) pada 2019—sebuah standar nasional yang kini digunakan oleh lebih dari 45 juta merchant dan memproses transaksi harian di atas Rp1,2 triliun. Proyek BI-FAST yang dioperasikan sejak 2021 juga berhasil menekan biaya transfer antarbank dan mempercepat waktu penyelesaian menjadi real-time 24/7. Bahkan, di ujung masa jabatannya, BI telah meluncurkan Proyek Garuda, eksperimen Rupiah Digital berbasis teknologi blockchain untuk mendukung ekosistem keuangan digital nasional.

Dampak Pasar dan Stabilitas Ekonomi

Respon pasar terhadap pengunduran diri ini terpantau relatif tenang pada sesi perdagangan Selasa pagi. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak fluktuatif namun ditutup menguat tipis 0,17% ke level 7.345, sementara rupiah melemah terbatas 12 poin ke Rp15.780 per dolar AS. Pelaku pasar menilai fundamental domestik masih kokoh: inflasi inti Juni 2026 berada di 2,81% (year-on-year), masih dalam kisaran sasaran BI 2,5±1%, dan cadangan devisa bertahan di atas 150 miliar dolar AS. Rasio utang luar negeri Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto juga terjaga di bawah 30%, menjadikan ekonomi nasional relatif kebal terhadap guncangan eksternal.

Di sisi lain, ketidakpastian suksesi menjadi sorotan. Sejumlah analis memperkirakan bahwa proses transisi yang berlarut-larut dapat menahan aliran modal masuk, terutama di tengah tingginya tensi geopolitik global. Namun, optimisme tetap muncul mengingat kerangka kebijakan moneter BI telah teruji dan independensi bank sentral telah dijamin undang-undang. “Pasar lebih memperhatikan siapa pengganti dan apakah ia mampu melanjutkan kredibilitas yang sudah dibangun Perry,” ujar seorang analis obligasi di Jakarta. Pasar juga mencermati bahwa suku bunga acuan saat ini berada di level 5,75%, memberi ruang yang cukup bagi BI untuk merespons dinamika eksternal tanpa harus terburu-buru mengubah stance kebijakan.

Transisi Kepemimpinan dan Calon Pengganti

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Presiden akan mengajukan satu nama calon gubernur kepada DPR paling lambat 30 hari sebelum masa jabatan berakhir. Mengingat pengunduran diri terjadi tiba-tiba, pemerintah memiliki waktu fleksibel. Nama-nama yang beredar di kalangan pelaku pasar antara lain Destry Damayanti, Deputi Gubernur Senior BI saat ini, yang dianggap sebagai kandidat kuat karena pengalaman dan kontinuitas kebijakan. Ada pula spekulasi mengenai mantan Menteri Keuangan atau tokoh eksternal yang dapat membawa perspektif baru. Dewan Gubernur BI sendiri segera menunjuk pelaksana tugas untuk memastikan operasional harian dan pengambilan keputusan moneter tidak tersendat. “BI memiliki mekanisme internal yang solid; tidak akan terjadi kekosongan kepemimpinan,” tegas seorang pejabat senior BI menutup briefing pers virtual pagi ini.

Dengan semua pencapaian dan kontroversi yang mewarnai tujuh tahun kepemimpinannya, Perry Warjiyo akan dikenang sebagai gubernur yang membawa BI melewati krisis terburuk dalam satu abad terakhir dan merintis transformasi digital sistem pembayaran Indonesia. Kini, tantangan besar menanti penggantinya: menjaga stabilitas rupiah di era perang dagang baru dan memeras manfaat dari ekonomi digital yang terus berkembang.