Perry Warjiyo Mundur, Tutup 42 Tahun Pengabdian di BI

Kursi Gubernur Bank Indonesia (BI) resmi ditinggalkan oleh Perry Warjiyo setelah ia menyampaikan pengunduran diri. Keputusan ini mengakhiri rentang karier lebih dari empat dekade di bank sentral, sebuah masa yang menyaksikan transformasi kebijakan moneter dan sistem pembayaran nasional. Langkah tersebut memicu refleksi atas kontribusi dan gaya kepemimpinan yang membentuk arah BI selama tahun-tahun kritis perekonomian Indonesia.

Awal Karier dan Perjalanan di Bank Sentral

Perry Warjiyo mengawali pengabdiannya di BI pada era 1980-an, tepatnya tahun 1984, sebagai staf di bidang riset dan kebijakan moneter. Ia bukan sekadar teknokrat yang menapak jenjang karier secara linear, melainkan seorang ekonom yang dibesarkan oleh dinamika krisis multidimensi. Peristiwa krisis finansial Asia 1997-1998 menjadi batu ujian awal yang memperlihatkan kapasitas analitisnya, saat ia terlibat dalam perumusan respons bank sentral terhadap tekanan capital outflow dan nilai tukar yang terpuruk. Pengalaman itu menanamkan pemahaman mendalam tentang pentingnya manajemen likuiditas dan komunikasi kebijakan.

Selepas krisis, kariernya terus menanjak. Ia sempat menduduki posisi sebagai Kepala Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, lalu dipercaya menjadi Asisten Gubernur. Puncak perjalanan struktural dimulai ketika ia ditunjuk sebagai Deputi Gubernur Senior pada Maret 2013. Di posisi itu, ia menjadi arsitek di balik sejumlah kerangka kebijakan fundamental, termasuk penyusunan Inflation Targeting Framework yang lebih adaptif dan penguatan bauran kebijakan (policy mix) antara suku bunga, stabilitas nilai tukar, dan makroprudensial. Dua tahun berselang, ia mendapatkan kepercayaan sebagai Deputi Gubernur Senior, menjadikannya orang nomor dua yang kelak menggantikan Agus Martowardojo.

Masa Jabatan sebagai Gubernur: Menjaga Stabilitas di Tengah Gejolak

Pada Mei 2018, Perry Warjiyo resmi diangkat sebagai Gubernur BI untuk periode pertama. Pidato perdananya langsung menekankan tiga pilar: pengendalian inflasi, stabilisasi nilai tukar rupiah, dan pendalaman pasar keuangan. Strategi ini diuji tidak lama berselang ketika perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok memicu gelombang capital outflow dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Rupiah sempat tertekan hingga menyentuh level psikologis tertentu, dan BI di bawah kendalinya merespons dengan kenaikan suku bunga acuan yang agresif serta intervensi ganda di pasar valuta asing dan obligasi.

Tantangan terbesar muncul saat pandemi COVID-19 melumpuhkan ekonomi global pada 2020. Perry mengambil langkah yang disebut oleh banyak pengamat sebagai “do whatever it takes”: BI memangkas suku bunga, membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana melalui skema burden sharing, serta menyuntikkan likuiditas hingga ratusan triliun rupiah untuk menopang sektor perbankan dan usaha kecil. Meski kebijakan tersebut menuai pro-kontra terkait independensi bank sentral, ia berulang kali menegaskan bahwa langkah luar biasa diperlukan di masa luar biasa, dan bahwa koordinasi fiskal-moneter menjadi kunci pemulihan.

Transformasi Digital dan Visi Sistem Pembayaran

Selain kebijakan moneter konvensional, nama Perry Warjiyo lekat dengan percepatan digitalisasi sistem pembayaran di Tanah Air. Di bawah kepemimpinannya, BI meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang menyatukan berbagai aplikasi pembayaran dalam satu kode standar nasional. Inisiatif ini tidak hanya memudahkan transaksi masyarakat, tetapi juga menjadi tulang punggung inklusi keuangan di segmen usaha mikro. Pada akhir masa jabatannya, jumlah pengguna dan merchant QRIS melonjak signifikan, menjadikan Indonesia salah satu negara dengan adopsi pembayaran digital tercepat di kawasan.

Visi digitalnya tidak berhenti di situ. Ia juga menggagas pengembangan Rupiah Digital atau Central Bank Digital Currency (CBDC) sebagai respons terhadap maraknya aset kripto dan stablecoin. Perry kerap menekankan bahwa CBDC adalah bagian dari pertahanan kedaulatan moneter di era digital, sekaligus alat untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi lintas batas. Rencana penerbitan rupiah digital ini masih dalam tahap penjajakan, namun cetak biru yang ditinggalkannya akan menjadi fondasi bagi penerusnya.

Menghadapi Krisis dan Tantangan Global

Periode kedua kepemimpinannya, yang dimulai pada 2023, diwarnai oleh tekanan eksternal yang tajam. Kebijakan moneter ketat bank sentral utama dunia, terutama Federal Reserve AS, membuat rupiah kembali bergerak volatil. Dalam rapat-rapat dewan gubernur, Perry dikenal sebagai figur yang tenang namun tegas, sering mengutip data-data makro dan mikro secara rinci untuk mendasari setiap keputusan suku bunga. Ia harus menavigasi dilema antara menjaga stabilitas nilai tukar dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik yang masih rapuh pascapandemi.

Di sisi lain, sektor perbankan nasional tetap terjaga resiliensinya. Rasio kecukupan modal (CAR) dan likuiditas berada di atas ambang batas aman, yang banyak dikaitkan dengan pengawasan ketat BI dan OJK. Meski begitu, kritik terhadap kebijakan suku bunga tinggi yang bertahan lama sempat mencuat, terutama dari kalangan dunia usaha yang mengeluhkan biaya pinjaman. Perry menjawab kritik tersebut dengan data bahwa inflasi inti yang terkendali dan ekspektasi inflasi yang terjaga menjadi validasi atas stance kebijakan yang diambil.

Warisan dan Transisi

Pengunduran diri Perry Warjiyo menyisakan warisan yang kompleks: bank sentral dengan kerangka kebijakan yang lebih terintegrasi, sistem pembayaran digital yang kompetitif, serta pengalaman navigasi krisis yang memperkaya literatur kebijakan moneter Indonesia. Ia juga meninggalkan model komunikasi publik yang berbeda—lebih terbuka dan sering menggunakan analogi sederhana untuk menjelaskan konsep ekonomi makro kepada masyarakat awam.

Proses transisi menuju gubernur baru akan disaksikan dengan cermat oleh pelaku pasar. Siapa pun yang menggantikan, tantangan ke depan tidak ringan: normalisasi kebijakan pascapandemi, transformasi digital yang terus berevolusi, serta ketidakpastian geopolitik global yang masih tinggi. Perry Warjiyo sendiri, meski mundur dari jabatan, kemungkinan besar akan tetap menjadi suara yang didengar dalam diskusi-diskusi ekonomi, mengingat pengalaman dan jejaringnya selama 42 tahun di bank sentral. Bagi banyak ekonom muda, perjalanannya adalah bukti bahwa pengabdian panjang yang diisi dengan inovasi dan integritas mampu mengubah wajah institusi sepenting Bank Indonesia.