Perry Warjiyo Mundur, Prabowo Siapkan Gubernur BI Baru

Jakarta, Beritadua – Keputusan mengejutkan datang dari Bank Indonesia (BI). Perry Warjiyo, Gubernur BI, mengajukan pengunduran diri lebih awal, meninggalkan kursi nomor satu di bank sentral setelah hampir delapan tahun menjabat. Presiden Prabowo Subianto kini menyiapkan pengganti untuk memimpin otoritas moneter di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pengumuman resmi dari Istana Negara diharapkan dalam beberapa pekan ke depan.

Jejak Stabilisasi di Era Perry

Perry Warjiyo menjabat sebagai Gubernur BI sejak Mei 2018. Di bawah kepemimpinannya, BI menghadapi guncangan pandemi Covid-19, lonjakan harga komoditas, hingga tekanan pengetatan moneter global. Salah satu langkah kontroversial adalah pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana sebagai bagian dari kebijakan burden sharing dengan pemerintah, yang diyakini membantu pembiayaan fiskal tanpa memicu inflasi berlebihan. Inflasi inti tetap terjaga, turun dari puncak 4,2% (2022) menjadi 2,8% pada Juni 2026, sesuai target BI. Nilai tukar rupiah pun sempat menyentuh Rp15.800 per dolar AS pada periode tekanan global namun kembali stabil di kisaran 15.400.

Di satu sisi, Perry dipuji karena inovasi digital seperti QRIS dan BI-FAST yang mempercepat transformasi sistem pembayaran. Di sisi lain, kritik muncul terhadap kehati-hatian BI yang dinilai terlalu lambat dalam menaikkan suku bunga saat inflasi melonjak. Namun, secara umum BI di bawah Perry berhasil menjaga stabilitas makroekonomi.

Konstelasi Politik dan Independensi Bank Sentral

Pengunduran diri Perry membuka spekulasi tentang hubungan BI dengan pemerintahan Prabowo. Selama beberapa bulan terakhir, beredar kabar adanya perbedaan pandangan antara Istana dan BI mengenai kecepatan pemangkasan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan. Pemerintah mendorong suku bunga lebih rendah untuk menggenjot investasi, sementara BI bertahan pada level 5,5% untuk menjaga stabilitas rupiah. Meski demikian, Perry membantah intervensi politik dalam keputusannya.

Pro: pengunduran diri ini dapat menjadi sinyal penyegaran kebijakan, membuka ruang bagi BI untuk lebih pro-pertumbuhan tanpa kehilangan kredibilitas. Kontra: pasar khawatir jika pengganti dipilih berdasarkan loyalitas politik, bukan kompetensi moneter, dapat mengurangi independensi bank sentral. Sejarah menunjukkan, gangguan independensi BI berpotensi memicu pelarian modal dan melemahkan nilai tukar.

“Pasar menginginkan figur yang memiliki rekam jejak jelas di bidang moneter, bukan sekadar representasi politik. Independensi BI adalah fondasi kepercayaan investor,” ujar analis ekonomi senior dari lembaga riset lokal.

Tantangan Berat Nakhoda Baru BI

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 mencapai 5,1% (yoy), sedikit melambat dari 5,2% kuartal sebelumnya. Sementara itu, cadangan devisa per Juni 2026 tercatat US$145 miliar, cukup untuk membiayai 6,2 bulan impor, namun tekanan mulai terasa dari kenaikan imbal hasil obligasi AS. Gubernur BI baru akan menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai tukar dan momentum pertumbuhan.

Selain itu, digitalisasi rupiah melalui proyek Rupiah Digital (Proyek Garuda) dan pengaturan aset kripto membutuhkan kepemimpinan yang adaptif. Di tingkat global, kebijakan proteksionisme dan fragmentasi geopolitik semakin menambah ketidakpastian aliran modal ke negara berkembang. Indonesia juga perlu mengantisipasi dampak normalisasi kebijakan moneter di negara maju yang dapat memicu capital outflow.

Profil Pengganti: Antara Teknokrat dan Politisi

Presiden Prabowo diyakini tengah menguji beberapa nama, baik dari internal BI maupun eksternal. Dari dalam bank sentral, Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti dikenal memiliki pengalaman luas, termasuk posisi di bank-bank internasional. Nama lain seperti Aida Budiman dan Doni Primanto juga beredar. Dari luar, ekonom senior yang pernah menduduki jabatan menteri atau lembaga internasional juga masuk radar, misalnya mantan Menteri Keuangan yang dihormati pasar.

Akan tetapi, Prabowo perlu mempertimbangkan bahwa calon Gubernur BI harus lolos uji kepatutan dan kelayakan oleh DPR, sehingga dukungan politik menjadi kunci. Di sinilah terjadi tarik-menarik antara kebutuhan teknokratik dan realitas politik. Jika presiden mengajukan figur yang terlalu pro-pemerintah, DPR dari partai oposisi mungkin akan mempersulit. Sebaliknya, calon yang terlalu independen berisiko menghambat agenda ekonomi pemerintah.

Respon awal pasar keuangan mencerminkan kehati-hatian. Imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun naik tipis ke 6,8% setelah kabar pengunduran Perry beredar, menandakan investor menunggu kepastian. Analis memperkirakan, bila pengganti memiliki kredibilitas tinggi, pasar akan merespons positif. Sebaliknya, jika dipersepsikan lemah, rupiah bisa tertekan.

Dengan demikian, langkah Presiden Prabowo selanjutnya akan menjadi ujian penting bagi arah kebijakan moneter Indonesia ke depan. Nama yang dipilih bukan hanya menentukan stabilitas harga, tetapi juga kepercayaan investor dan arah reformasi sektor keuangan. Semua mata kini tertuju pada Istana.