yudi-kurniawan
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per akhir 2023, kontribusi Pulau Jawa terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional masih berkisar 57 persen, sementara luas wilayahnya hanya sekitar 7 persen dari total daratan Indonesia. Ketimpangan ini menjadi dasar logika pembangunan pusat-pusat ekonomi baru di luar Jawa, mulai dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) hingga proyek strategis nasional di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatra. Namun, pengalaman sejumlah negara dan evaluasi proyek dalam negeri menunjukkan bahwa menyediakan jalan tol, pelabuhan, dan kawasan industri tidak otomatis melahirkan pusat pertumbuhan. Faktor sumber daya manusia (SDM) dan kesiapan sosial justru menjadi variabel penentu yang kerap terabaikan.
Infrastruktur Fisik: Modal Awal, Bukan Jaminan
Di satu sisi, belanja infrastruktur pemerintah memang mengalami kenaikan signifikan dalam satu dekade terakhir. Anggaran infrastruktur dalam APBN tercatat tumbuh dari kisaran Rp290 triliun pada 2015 menjadi lebih dari Rp400 triliun pada 2023. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan mencatat rasio infrastruktur terhadap PDB bergerak naik dari sekitar 2 persen menjadi mendekati 3 persen. Dari sisi indeks, skor Logistics Performance Index (LPI) Indonesia juga membaik dari 2,98 pada 2016 menjadi 3,0 pada 2023 versi Bank Dunia.
Pembangunan jalan tol trans-Jawa, Trans-Sumatra, dan akses ke kawasan timur memang memperpendek waktu tempuh logistik. Namun, sebuah kajian akademik menunjukkan bahwa korelasi antara panjang jalan tol dan pertumbuhan ekonomi daerah seringkali lemah bila tidak diikuti industrialisasi hilir. Artinya, infrastruktur adalah prasyarat, bukan penyebab utama.
Kesiapan Tenaga Kerja dan Keterampilan Masyarakat
Di sisi lain, kualitas SDM di luar Jawa masih menghadapi kesenjangan. Data BPS per Agustus 2023 menunjukkan rata-rata lama sekolah penduduk di Jawa mencapai 8,8 tahun, sementara di beberapa provinsi luar Jawa seperti Papua dan Nusa Tenggara masih di bawah 7,5 tahun. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di daerah dengan proyek ekonomi baru justru bisa naik dalam fase konstruksi karena pekerja terampil didatangkan dari luar daerah.
"Investasi fisik tanpa penguatan kapasitas lokal hanya akan menciptakan enclave ekonomi. Multiplier effect-nya bocor ke luar daerah," ujar seorang ekonom pembangunan dari universitas negeri di Jakarta, menggambarkan fenomena kebocoran manfaat.
Pemerintah telah mengalokasikan dana desa dan program vokasi, termasuk Kartu Prakerja yang menyerap lebih dari 18 juta peserta hingga 2023. Namun, efektivitas pelatihan terhadap penyerapan kerja formal masih menjadi perdebatan. Rasio lulusan SMK yang bekerja sesuai bidang di luar Jawa dilaporkan belum optimal, sementara kebutuhan industri di KEK menuntut sertifikasi teknis yang spesifik.
Perlindungan Warga Lokal dan Risiko Sosial
Aspek ketiga yang tak kalah penting adalah perlindungan warga setempat. Pembebasan lahan, perubahan tata guna, dan arus migran dapat menimbulkan ketegangan sosial. Data Kementerian Agraria mencatat sengketa lahan di daerah proyek strategis masih menjadi salah satu sumber konflik tertinggi. Tanpa mekanisme ganti rugi yang transparan dan jaminan akses kerja, pusat ekonomi baru berpotensi menciptakan ketimpangan baru di tingkat lokal.
Dari kacamata makro, proyeksi pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di luar Jawa di atas 6 persen year-on-year. Namun, fundamental berupa kualitas institusi daerah, kepastian hukum, dan iklim investasi tetap menjadi sentimen pasar utama. Capital outflow dari sektor padat karya di daerah justru bisa terjadi bila upah tidak kompetitif dan produktivitas rendah.
Kesimpulannya, membangun pusat ekonomi baru memerlukan pendekatan portofolio yang seimbang: infrastruktur, manusia, dan kelembagaan. Tanpa itu, valuasi proyek dalam jangka panjang berisiko tidak sesuai ekspektasi, dan tren pertumbuhan hanya bersifat sementara. Pemerintah perlu mengukur keberhasilan bukan dari panjang aspal, tetapi dari kenaikan pendapatan per kapita dan penurunan kemiskinan di wilayah tersebut.
Comments (0)