nadia-rahmawati
Berdasarkan keterangan resmi dari Komisi V DPR RI dan Kementerian Perhubungan per Selasa (14/5/2025), proses pembahasan Rancangan Peraturan Presiden mengenai ekosistem transportasi daring telah tuntas. Regulasi yang diberi nomor Perpres 27 ini mencakup tiga pilar utama: tarif layanan ojek online, pengangkutan barang, serta pengiriman makanan. Kebijakan ini diproyeksikan menjadi payung hukum baru bagi jutaan mitra pengemudi dan pelaku usaha kuliner yang selama ini bergantung pada platform digital.
Kepastian ini menutup masa penantian panjang setelah diskusi antara legislatif dan eksekutif berlangsung berbulan-bulan. Perpres 27 diharapkan segera diundangkan dan berlaku efektif, meskipun detail teknis seperti formula tarif per kilometer masih menunggu pengumuman resmi.
Dua Sisi Tarif: Kesejahteraan Mitra vs Beban Konsumen
Di satu sisi, keberadaan aturan tarif yang lebih rinci dinilai sebagai angin segar bagi mitra pengemudi. Selama ini, ketidakpastian pendapatan menjadi keluhan utama karena tarif cenderung turun akibat persaingan antarplatform dan kebijakan promo agresif. Dengan adanya intervensi negara, pendapatan mitra berpotensi lebih stabil, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya beli kelompok pekerja informal ini.
Di sisi lain, penetapan tarif yang lebih tinggi berisiko menaikkan biaya yang harus ditanggung konsumen. Jika tarif naik, permintaan jasa transportasi daring bisa mengalami penurunan, terutama pada jam sibuk dan wilayah dengan tingkat sensitivitas harga tinggi. Penurunan permintaan ini justru berpotensi mengurangi volume order, yang berarti pendapatan harian mitra bisa kembali tergerus meski tarif per layanan lebih mahal.
Pro: Asosiasi pengemudi menyambut baik kepastian hukum. "Kami berharap Perpres ini memberi rasa keadilan, terutama soal pembagian hasil dan tarif minimum," ujar Ketua Asosiasi Mitra Transportasi Daring, Andi Setiawan, dalam keterangan tertulisnya. Kontra: Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Nailul Huda, mengingatkan bahwa intervensi tarif harus memperhitungkan elastisitas permintaan. "Jika tarif dipatok terlalu tinggi tanpa memperhitungkan daya beli, yang turun adalah jumlah order. Ujung-ujungnya mitra juga tidak sejahtera," jelasnya.
Pengangkutan Barang dan Makanan dalam Sorotan
Selain tarif penumpang, Perpres 27 juga mengatur layanan pengangkutan barang dan makanan. Sektor ini tumbuh signifikan pasca-pandemi. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), transaksi ekonomi digital di segmen food delivery mengalami kenaikan year-on-year sekitar 12,5 persen pada kuartal I-2025 dibanding periode sama tahun lalu. Nilainya mencapai ratusan triliun rupiah, menjadikannya salah satu motor penggerak konsumsi rumah tangga.
Regulasi ini diharapkan memberi kepastian bagi pelaku UMKM yang menggantungkan penjualan pada aplikasi. Namun, kekhawatiran muncul terkait biaya komisi platform yang selama ini menjadi beban. Jika Perpres mengatur batas komisi, ada kemungkinan platform menyesuaikan model bisnisnya, yang bisa berdampak pada likuiditas dan valuasi perusahaan.
Dari kacamata pasar, sentimen terhadap emiten teknologi yang bergerak di sektor ride-hailing dan logistik akan sangat bergantung pada detail final Perpres. Jika aturan dianggap memberatkan pelaku usaha, bukan tidak mungkin terjadi capital outflow dari sektor ini. Sebaliknya, jika regulasi mampu menciptakan ekosistem yang sehat, fundamental industri jasa transportasi digital bisa semakin kuat.
Proyeksi dan Tantangan Implementasi
Ke depan, tantangan terbesar adalah konsistensi pengawasan. Perpres hanyalah kerangka; keberhasilannya bergantung pada peraturan turunan dan penegakan di lapangan. Rasio kepatuhan platform, mekanisme sengketa, serta perlindungan data pengemudi menjadi pekerjaan rumah yang tidak ringan.
Pemerintah perlu memastikan bahwa aturan ini tidak sekadar menjadi dokumen legal, tetapi benar-benar mampu menciptakan keseimbangan antara kesejahteraan mitra, keberlanjutan platform, dan keterjangkauan harga bagi konsumen. Tanpa itu, tujuan mulia Perpres 27 berpotensi hanya menjadi tren positif di atas kertas, tanpa dampak nyata pada portofolio pendapatan para pengemudi di jalan raya.
Comments (0)