Perbanas Ingatkan Risiko Pencucian Uang di PFII Tanpa Regulasi Matang

Jakarta — Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menyampaikan peringatan serius bahwa kehadiran Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) tidak hanya membawa peluang ekonomi, tetapi juga menyimpan risiko besar berupa tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme. Peringatan ini disuarakan seiring dengan percepatan pemerintah dalam merealisasikan PFII sebagai hub keuangan global yang terintegrasi.

Perjalanan PFII: Dari Gagasan Menuju Eksekusi

PFII merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan internasional yang berdaya saing, menyaingi Singapura dan Hong Kong. Konsep ini mulai digulirkan secara resmi pada tahun 2024 melalui payung hukum berupa Undang-Undang sektor keuangan. Sejak itu, berbagai kajian dan persiapan infrastruktur dilakukan dengan target operasional penuh pada akhir dekade ini.

1. Awal 2024: Pemerintah mengesahkan kerangka regulasi pendirian PFII.
2. Pertengahan 2025: Badan pengelola PFII dibentuk untuk mematangkan desain kelembagaan.
3. Awal 2026: Sejumlah investor global menyatakan minat membuka kantor di kawasan PFII.
4. Juli 2026: Perbanas menyuarakan kebutuhan regulasi anti pencucian uang yang ketat sebelum PFII beroperasi penuh.

Peringatan Perbanas: Regulasi Matang adalah Kunci

Dalam sebuah diskusi industri yang dihadiri para pemimpin asosiasi perbankan, Wakil Ketua Umum Perbanas menyoroti bahwa kawasan keuangan dengan insentif fiskal besar seperti PFII sangat rentan dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan keuangan. "PFII harus dilengkapi dengan kerangka anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT) yang jauh lebih ketat dari standar domestik saat ini. Tanpa itu, Indonesia justru membuka pintu lebar bagi dana ilegal," tegasnya.

Perbanas mencatat, beberapa pusat keuangan internasional di negara berkembang pernah menghadapi sanksi dari Financial Action Task Force (FATF) karena lemahnya pengawasan transaksi lintas batas. Risiko ini menjadi pelajaran berharga agar Indonesia tidak mengulangi kesalahan serupa. Saat ini, Indonesia berada dalam masa pemantauan FATF setelah keluar dari daftar abu-abu pada tahun 2025. Eksistensi PFII tanpa regulasi APU-PPT yang kokoh berpotensi mengembalikan Indonesia ke status tersebut, merugikan reputasi dan akses ke sistem keuangan global.

Dua Sisi Koin: Peluang Ekonomi vs. Kerentanan Kejahatan

Untuk memberikan pandangan seimbang, berikut poin utama dari peluang dan risiko PFII:

• Menarik investasi asing langsung senilai puluhan miliar dolar AS, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
• Menciptakan ribuan lapangan kerja baru di sektor jasa keuangan, teknologi, dan pendukung.
• Meningkatkan pendalaman pasar keuangan domestik dan mengurangi ketergantungan pada pusat keuangan luar negeri.
• Memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai keuangan global.

• Potensi aliran dana gelap dari luar negeri yang memanfaatkan celah insentif pajak dan kerahasiaan transaksi.
• Ancaman masuknya kembali Indonesia ke daftar abu-abu FATF jika standar APU-PPT tidak setara negara maju.
• Kemungkinan peningkatan kejahatan transnasional seperti penyelundupan hasil korupsi dan pendanaan terorisme melalui instrumen keuangan kompleks di PFII.
• Beban regulasi dan pengawasan yang tinggi bagi otoritas keuangan yang saat ini masih membangun kapasitas.

Langkah Ke Depan

Perbanas merekomendasikan agar pemerintah dan otoritas terkait segera menyusun aturan teknis APU-PPT khusus PFII yang mencakup identifikasi pemilik manfaat (beneficial owner), pelaporan transaksi mencurigakan secara real-time, dan pertukaran informasi otomatis dengan yurisdiksi mitra. Ketentuan ini harus berlaku sebelum PFII menerima pendaftaran entitas keuangan pertama, sehingga risiko dapat diminimalkan sejak awal tanpa menghambat daya tarik investasi.

Dengan pendekatan yang tepat, Indonesia dapat memetik manfaat ganda: menjadi hub keuangan global yang kredibel sekaligus garda terdepan dalam integritas sistem keuangan.