Peran BPD sebagai Community Bank: Dukungan dan Tantangan dari Bank Jakarta dan Bank Jatim

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per kuartal III/2024, aset Bank Pembangunan Daerah (BPD) secara agregat mencapai Rp 1.050 triliun, tumbuh 8,2% year-on-year (yoy). Angka ini mencerminkan fundamental yang solid, namun di sisi lain pangsa pasar kredit BPD masih di bawah 10% dari total kredit perbankan nasional. Dalam konteks inilah, OJK terus mendorong transformasi BPD menjadi community bank yang fokus pada pemberdayaan ekonomi lokal. Dua pemimpin bank daerah, yaitu Bank Jakarta dan Bank Jatim, memberikan pandangan berimbang mengenai peluang dan hambatan dalam mewujudkan peran tersebut.

Dukungan Penuh terhadap Konsep Community Bank

Direktur Utama Bank Jakarta, dalam keterangan resmi yang dirilis pekan ini, menyatakan bahwa arah kebijakan OJK sejalan dengan kebutuhan pasar. "Kami melihat peran sebagai community bank bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan nyata untuk menjangkau UMKM dan sektor informal yang selama ini kurang terlayani," ujarnya. Bank Jakarta sendiri mencatat pertumbuhan kredit UMKM sebesar 15,3% yoy per September 2024, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit korporasi yang hanya 6,8%. Angka ini menunjukkan bahwa segmen komunitas memiliki potensi besar jika dikelola dengan pendekatan yang tepat.

Di sisi lain, Direktur Utama Bank Jatim menggarisbawahi pentingnya sinergi dengan pemerintah daerah. "Community bank harus menjadi katalisator program pembangunan lokal. Kami telah menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) senilai Rp 8,2 triliun sepanjang tahun ini, dengan tingkat non-performing loan (NPL) di bawah 2,5%," jelasnya. Data ini menunjukkan bahwa risiko kredit pada segmen komunitas masih terkendali, asalkan ada pendampingan dan pemetaan potensi ekonomi yang matang. Pro: konsep ini dapat meningkatkan inklusi keuangan dan mengurangi ketimpangan akses modal antara kota dan kabupaten.

Tantangan Struktural: Likuiditas dan Kompetisi

Meskipun dukungan mengalir, terdapat tantangan signifikan yang diakui oleh kedua pemimpin BPD. Pertama, masalah likuiditas. Bank Jakarta mencatat rasio dana murah (current account saving account/CASA) hanya sebesar 58%, lebih rendah dibandingkan bank nasional yang rata-rata mencapai 65%. Hal ini menyebabkan biaya dana (cost of fund) lebih tinggi, yang pada akhirnya menekan margin bunga bersih (net interest margin/NIM). Kontra: jika tidak diatasi, BPD akan kesulitan bersaing dalam memberikan suku bunga kompetitif kepada nasabah komunitas yang sensitif terhadap biaya.

Kedua, kompetisi dengan bank digital dan fintech. Berdasarkan data Bank Indonesia, transaksi uang elektronik tumbuh 32% yoy pada 2024, mengindikasikan pergeseran perilaku konsumen ke platform digital. Bank Jatim mengakui bahwa adopsi teknologi masih menjadi pekerjaan rumah. "Kami harus berinvestasi pada digitalisasi tanpa meninggalkan layanan tatap muka yang menjadi ciri khas BPD," kata sang direktur. Pro: transformasi digital dapat memperluas jangkauan layanan ke daerah terpencil. Kontra: biaya investasi teknologi yang tinggi dapat membebani rasio biaya operasional (BOPO) yang saat ini rata-rata BPD berada di level 78%.

Proyeksi dan Strategi Ke Depan

Ke depan, OJK menargetkan agar BPD dapat meningkatkan porsi kredit ke sektor produktif menjadi minimal 40% dari total portofolio pada 2025. Saat ini, rata-rata BPD masih berkutat di angka 35%. Untuk mencapai target tersebut, Bank Jakarta berencana memperkuat kerja sama dengan koperasi dan BUMDes, sementara Bank Jatim fokus pada pengembangan klaster industri kecil di wilayah pesisir. Sentimen pasar terhadap kebijakan ini cenderung positif, terlihat dari indeks harga saham BPD yang naik 4,2% dalam sebulan terakhir, meskipun masih di bawah indeks perbankan nasional yang tumbuh 5,8%.

Di satu sisi, dorongan OJK memberikan kerangka regulasi yang jelas, termasuk relaksasi batas maksimum pemberian kredit (BMPK) untuk sektor UMKM. Di sisi lain, keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur digital. Para analis memperkirakan bahwa BPD yang mampu beradaptasi akan mengalami kenaikan rasio return on assets (ROA) sebesar 30-50 basis poin dalam dua tahun ke depan. Namun, tanpa dukungan fiskal dari pemerintah daerah, misalnya dalam bentuk penempatan dana murah, proyeksi tersebut bisa meleset.

Sebagai penutup, peran BPD sebagai community bank adalah langkah strategis yang menjanjikan, tetapi bukan tanpa risiko. Data menunjukkan bahwa fundamental perbankan daerah cukup kuat, namun likuiditas dan inovasi tetap menjadi pekerjaan rumah. Dengan kolaborasi antara regulator, pemda, dan manajemen BPD, potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di daerah sangat terbuka lebar. Publik perlu mencermati realisasi kebijakan ini dalam enam bulan ke depan, terutama dalam hal penyaluran kredit dan pengendalian NPL.