Penipuan Dukun Miliaran Rupiah: Cermin Literasi Keuangan yang Rapuh

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per kuartal I 2025, total kerugian masyarakat akibat investasi ilegal dan pinjaman online ilegal sepanjang 2017 hingga 2024 tercatat menembus Rp139,67 triliun. Angka ini mengalami kenaikan signifikan secara year-on-year dan menjadi latar penting ketika kasus penipuan berkedok supranatural kembali mencuat di Jakarta. Seorang dukun wanita dilaporkan berhasil meraup dana miliaran rupiah dari para korban setelah mengaku mengenal sosok kaya raya yang kerap keluar-masuk lingkungan Istana Negara.

Modus yang digunakan terbilang klasik namun efektif: membangun citra melalui klaim relasi dengan kekuasaan, lalu menjanjikan solusi instan atas persoalan finansial korban. Dalam perspektif ekonomi perilaku (behavioral economics), praktik semacam ini mengeksploitasi bias kognitif berupa authority bias, yakni kecenderungan seseorang mempercayai figur yang tampak memiliki otoritas atau akses ke lingkaran elite.

Anatomi Kerugian: Dari Rumah Tangga hingga Ekonomi Makro

Kerugian penipuan berskala miliaran rupiah bukan sekadar persoalan individual. Ketika dana rumah tangga mengalir ke aktivitas non-produktif, terjadi erosi daya beli yang berdampak pada konsumsi domestik. Padahal, berdasarkan data BPS, konsumsi rumah tangga berkontribusi sekitar 53 hingga 54 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Setiap rupiah yang lenyap akibat penipuan berarti potensi belanja, tabungan, atau investasi legal yang hilang dari sistem perekonomian formal.

Di satu sisi, dana yang mengendap di tangan pelaku penipuan tidak tercatat dalam sistem keuangan formal sehingga memperbesar ekonomi bawah tanah (underground economy). Aliran dana ke sektor informal ini menyerupai fenomena capital outflow dalam skala mikro, yakni ketika likuiditas keluar dari sistem yang produktif dan terawasi. Di sisi lain, korban yang kehilangan tabungan berpotensi jatuh ke jurang kemiskinan baru, yang pada gilirannya menambah beban program perlindungan sosial pemerintah.

Literasi Keuangan: Fundamental yang Masih Rapuh

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK tahun 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan Indonesia berada di level 65,43 persen, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 75,02 persen. Kesenjangan keduanya menciptakan paradoks: masyarakat semakin mudah mengakses layanan keuangan, tetapi belum tentu mampu menilai kewajaran suatu tawaran keuntungan.

Penipuan berkedok spiritual maupun investasi bodong selalu berpijak pada dua hal: janji keuntungan tidak masuk akal dan manipulasi kepercayaan. Keduanya hanya bisa dilawan dengan literasi, bukan sekadar penindakan, demikian pandangan sejumlah pengamat ekonomi dalam berbagai diskusi publik mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Dalam kacamata valuasi dan manajemen portofolio, tawaran penggandaan uang secara gaib tidak memiliki underlying asset maupun arus kas yang dapat diverifikasi. Rasio risiko terhadap imbal hasil (risk-return ratio) praktik semacam ini berada di luar nalar pasar mana pun, karena return dijanjikan tanpa penjelasan risiko yang menyertainya.

Dua Sisi Kebijakan: Penindakan versus Pencegahan

Di satu sisi, penguatan penegakan hukum melalui Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) terbukti menekan ruang gerak pelaku. Sepanjang 2024, satgas ini menindak ribuan entitas keuangan ilegal dan memblokir berbagai platform bodong. Sentimen pasar pun cenderung positif ketika otoritas menunjukkan komitmen perlindungan konsumen secara konsisten.

Di sisi lain, pendekatan represif semata dinilai tidak menyentuh akar persoalan. Pelaku baru kerap bermunculan menggantikan yang ditangkap karena permintaan pasar gelap masih ada. Pro: penindakan memberi efek jera dan kepastian hukum. Kontra: tanpa edukasi berkelanjutan, masyarakat dengan literasi rendah tetap menjadi target empuk, terutama di tengah tekanan ekonomi yang membuat janji jalan pintas terasa menggoda.

Proyeksi dan Pekerjaan Rumah ke Depan

Proyeksi ke depan, tren digitalisasi membuat modus penipuan semakin beragam, mulai dari praktik dukun daring hingga skema robot trading bodong. Likuiditas dana masyarakat yang besar di sistem perbankan menjadi magnet bagi para predator keuangan. Pemerintah, OJK, dan pelaku industri perlu memperkuat tiga pilar: edukasi sejak dini, pengawasan berbasis teknologi, dan penegakan hukum yang tegas.

Bagi masyarakat, prinsip dasar tetap berlaku: tidak ada keuntungan besar tanpa risiko, dan tidak ada lembaga resmi yang menjanjikan penggandaan uang secara instan. Kasus dukun di Jakarta ini sepatutnya menjadi pengingat bahwa fundamental perlindungan konsumen di Indonesia masih memerlukan penguatan serius, baik dari sisi regulasi maupun kesadaran publik.