Pengganti Perry Warjiyo Diharapkan Mampu Meredam Gejolak Rupiah

Berdasarkan data Bank Indonesia hingga kuartal II-2026, rupiah masih berada di bawah tekanan dengan pergerakan rata-rata harian di kisaran Rp15.900–Rp16.150 per dolar AS. Volatilitas ini menjadi sorotan utama kalangan dunia usaha yang tengah menghadapi ketidakpastian global. Mundurnya Perry Warjiyo dari kursi Gubernur BI setelah lebih dari satu dekade memimpin, menimbulkan pertanyaan tentang arah kebijakan moneter yang akan diambil oleh penggantinya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menuturkan, transisi ini harus dijaga agar tidak menciptakan gejolak tambahan. "Yang terpenting adalah kontinuitas dan kepercayaan. Kami butuh gubernur baru yang paham dinamika pasar dan mampu merespons tekanan eksternal dengan cepat dan terukur," ujarnya. Shinta menekankan, penguatan nilai tukar bukan sekadar angka, melainkan kunci stabilitas biaya impor bahan baku dan barang modal yang vital bagi industri nasional.

Respons Pelaku Usaha terhadap Perubahan di Bank Sentral

Para pengusaha di berbagai sektor manufaktur, perdagangan, dan jasa menyambut peralihan kepemimpinan ini dengan harapan besar. Bagi mereka, Gubernur BI bukan hanya penjaga inflasi, melainkan juga arsitek stabilitas sistem keuangan. "Kami menginginkan figur yang mampu mengkomunikasikan kebijakan dengan jelas, menjembatani kepentingan moneter dan fiskal, serta memiliki kredibilitas di mata investor global," kata seorang pengusaha tekstil yang enggan disebutkan namanya.

Di sisi lain, sebagian pengusaha yang bergerak di sektor berorientasi ekspor justru melihat peluang jika rupiah tidak terlalu kuat. Namun, konsensus yang terbangun adalah perlunya keseimbangan: rupiah yang tidak terlalu fluktuatif agar perencanaan bisnis lebih pasti. Hal ini sejalan dengan survei yang dilakukan oleh Apindo pada Mei 2026, di mana 72% responden mengutamakan stabilitas nilai tukar ketimbang apresiasi berlebihan.

Dua Sudut Pandang: Proyeksi Positif dan Risiko ke Depan

Di satu sisi, pasar menyimpan optimisme. Cadangan devisa Indonesia per akhir Mei 2026 tercatat sebesar USD 145,2 miliar, setara dengan 6,5 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah, jauh di atas standar kecukupan internasional. Likuiditas domestik pun masih longgar, dengan pertumbuhan uang beredar (M2) tahunan sebesar 6,8%. Fundamental ini memberikan ruang bagi gubernur baru untuk mengambil langkah kebijakan yang lebih fleksibel.

"Dengan cadangan devisa yang tebal dan inflasi inti yang terjaga di bawah 3%, sebenarnya tidak ada alasan bagi rupiah untuk terdepresiasi terlalu dalam. Yang dibutuhkan adalah manajemen ekspektasi dan intervensi yang tepat waktu," ujar seorang ekonom dari lembaga riset independen.

Di sisi lain, risiko eksternal tidak bisa diabaikan. Kebijakan suku bunga The Fed yang diperkirakan masih bertahan di level 5,25%–5,50% hingga akhir tahun 2026 memicu aliran modal keluar (capital outflow) dari negara berkembang. Imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun yang mendekati 4,5% juga membuat aset keuangan Indonesia kurang menarik. Data Kementerian Keuangan mencatat, kepemilikan asing di SBN turun dari 14,5% pada awal tahun menjadi 13,2% pada Juni 2026, menandakan adanya tekanan jual dari investor nonresiden.

Angka Makro yang Menjadi Perhatian

Selain inflasi dan nilai tukar, defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) Indonesia juga patut dicermati. Pada kuartal I-2026, CAD melebar menjadi 1,2% dari PDB, lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar 0,8%. Pelebaran ini dipicu oleh penurunan surplus neraca perdagangan seiring melemahnya harga komoditas unggulan seperti batu bara dan minyak sawit. Jika tren ini berlanjut, tekanan terhadap rupiah akan semakin besar, terutama bila investor asing mulai memperhitungkan risiko eksternal yang lebih tinggi.

Di tengah kondisi tersebut, suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate saat ini berada di level 5,75%. Kebijakan pengetatan moneter sebelumnya telah membawa inflasi ke level yang terkendali, namun dampaknya terhadap pertumbuhan kredit mulai terasa. Data OJK menunjukkan penyaluran kredit perbankan pada April 2026 hanya tumbuh 8,1% year-on-year, melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 10,3%. Gubernur BI yang baru harus mampu menavigasi trade-off antara stabilitas harga dan dukungan bagi pemulihan ekonomi.

Tantangan Komunikasi dan Koordinasi Kebijakan

Salah satu pekerjaan rumah terbesar bagi nakhoda baru Bank Indonesia adalah membangun komunikasi yang efektif. Perry Warjiyo selama ini dikenal dengan gaya komunikasi yang lugas dan kerap memberikan forward guidance yang jelas kepada pasar. Figur penggantinya harus dapat mempertahankan, bahkan meningkatkan, tingkat kepercayaan tersebut. "Ketidakpastian sering kali lahir dari kebisuan bank sentral. Gubernur baru harus vokal, transparan, dan proaktif menyampaikan stance kebijakan," kata Shinta Kamdani.

Koordinasi dengan pemerintah juga menjadi sorotan. Sinergi antara kebijakan moneter BI dan kebijakan fiskal Kementerian Keuangan diperlukan untuk menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi pangan, dan memperkuat sektor riil. Para pengusaha berharap, pengganti Perry Warjiyo mampu membawa hubungan kelembagaan ini ke tingkat yang lebih solid, terutama dalam menghadapi tahun politik yang dapat memunculkan ketidakpastian baru.

Dengan demikian, sosok Gubernur BI yang baru tidak hanya dituntut memiliki kompetensi teknis di bidang moneter, tetapi juga kecakapan diplomatis dan kepemimpinan yang kuat. Dunia usaha menanti kepastian itu untuk melanjutkan ekspansi dan investasi.