Pendidikan Kini Jadi Prioritas Warisan Setara Harta Bagi Warga RI

Berdasarkan data terbaru yang dihimpun dari berbagai lembaga riset keuangan dan kependudukan per awal Juli 2025, terjadi pergeseran signifikan dalam cara masyarakat Indonesia memandang masa depan generasi penerus. Pendidikan tidak lagi sekadar pelengkap, melainkan telah naik kelas menjadi instrumen investasi jangka panjang yang kedudukannya setara dengan akumulasi aset finansial maupun properti. Fenomena ini mencerminkan perubahan fundamental dalam struktur preferensi rumah tangga, dari yang semula berorientasi pada warisan fisik menjadi warisan intelektual.

Pergeseran Paradigma: Dari Harta Fisik ke Modal Manusia

Di satu sisi, data menunjukkan bahwa alokasi anggaran rumah tangga untuk sektor pendidikan mengalami kenaikan year-on-year yang cukup konsisten. Survei internal yang dilakukan terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke atas memperlihatkan bahwa rata-rata 23% hingga 28% dari total pengeluaran tahunan kini dialokasikan untuk kebutuhan pendidikan anak, mulai dari jenjang pra-sekolah hingga perguruan tinggi. Angka ini naik dibandingkan periode lima tahun lalu yang berkisar 17% hingga 20%. Secara nominal, untuk keluarga dengan penghasilan bulanan Rp15 juta, alokasi pendidikan bisa mencapai Rp3,5 juta hingga Rp4,2 juta per bulan, belum termasuk biaya kursus, les privat, dan aktivitas pengembangan bakat.

Kenaikan ini tidak terlepas dari tingginya kesadaran akan mobilitas sosial vertikal. Pendidikan dipandang sebagai jalur utama untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah. Survei yang sama mengungkap bahwa 67% responden menyatakan bahwa warisan pendidikan lebih bernilai dibandingkan warisan properti, karena dianggap tidak dapat disita, tidak tergerus inflasi, dan memiliki imbal hasil seumur hidup. Indeks kepercayaan terhadap pentingnya pendidikan berada di level 8,7 dari skala 10, sementara kepercayaan terhadap instrumen investasi konvensional seperti emas dan deposito berada di kisaran 6,9.

"Pendidikan kini diposisikan sebagai aset produktif, bukan sekadar konsumsi. Masyarakat mulai menghitung return on investment dari setiap rupiah yang dikeluarkan untuk sekolah anak, dan itu adalah tanda kedewasaan finansial yang positif," ujar seorang pengamat ekonomi keluarga dari sebuah lembaga riset independen.

Pro: Pendidikan sebagai Proteksi Terhadap Ketidakpastian Ekonomi

Dari perspektif optimistis, tren ini merupakan fondasi kuat bagi pembangunan ekonomi nasional jangka panjang. Peningkatan kualitas modal manusia atau human capital berpotensi mendorong produktivitas agregat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara makro, peningkatan rata-rata lama sekolah dari 8,1 tahun pada 2019 menjadi 9,3 tahun pada 2024 turut menekan angka kemiskinan struktural. Selain itu, likuiditas jangka panjang rumah tangga yang dialihkan ke pendidikan memberikan sentimen pasar yang lebih stabil, karena dana pendidikan umumnya bersifat jangka panjang dan tidak mudah ditarik akibat gejolak pasar jangka pendek.

Proyeksi ke depan, jika tren ini berlanjut, rasio tabungan masyarakat yang dialokasikan untuk pendidikan berpotensi menembus 30% pada 2030. Hal ini juga sejalan dengan program pemerintah yang terus mendorong perluasan akses beasiswa dan kredit pendidikan dengan suku bunga rendah. Valuasi sektor jasa pendidikan pun ikut terangkat, terlihat dari pertumbuhan jumlah lembaga kursus dan platform pembelajaran digital yang melampaui 15% per tahun.

Kontra: Beban Biaya dan Risiko Ketimpangan Akses

Di sisi lain, tidak semua lapisan masyarakat mampu mengikuti tren ini. Peningkatan biaya pendidikan yang melampaui inflasi umum menciptakan jurang akses yang semakin lebar. Untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, alokasi pendidikan sering kali tersandera oleh kebutuhan pangan dan tempat tinggal. Data menunjukkan bahwa 42% rumah tangga dengan penghasilan di bawah Rp3 juta per bulan masih belum mampu memenuhi kebutuhan dasar pendidikan anak secara layak, dan 18% di antaranya terpaksa mengandalkan bantuan pemerintah atau pinjaman informal.

Selain itu, ada risiko capital outflow ke luar negeri jika kualitas institusi pendidikan domestik tidak mampu mengimbangi ekspektasi. Biaya pendidikan luar negeri yang mencapai ratusan juta rupiah per tahun menjadi pilihan bagi sebagian keluarga mampu, sehingga devisa berpotensi mengalir keluar. Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa orientasi pada hasil ekonomi dari pendidikan dapat mengabaikan aspek pengembangan karakter dan kompetensi sosial yang tidak selalu terukur secara finansial.

Secara fundamental, pilihan antara mewariskan harta atau pendidikan bukanlah dikotomi yang saling meniadakan. Kombinasi keduanya justru menciptakan portofolio warisan yang lebih seimbang. Namun, pemerintah perlu memastikan akses pendidikan berkualitas tidak menjadi barang mewah yang hanya dijangkau kelompok tertentu, agar tren positif ini tidak berujung pada kesenjangan sosial yang lebih dalam. Stabilitas indeks pembangunan manusia ke depan akan sangat bergantung pada bagaimana kebijakan fiskal dan moneter mendukung sektor ini secara inklusif.