Pembatasan Pertalite untuk Desil 9 dan 10 Masih Dikaji Pemerintah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2024, rasio gini nasional tercatat sebesar 0,381 dan tingkat kemiskinan berada pada 8,57 persen. Angka tersebut menunjukkan ketimpangan yang masih lebar, sekaligus menjadi latar kajian pemerintah untuk merombak skema subsidi energi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa wacana pembatasan pembelian BBM Pertalite bagi kelompok desil 9 dan 10 masih dalam tahap pengkajian dan belum ada keputusan final.

Kebijakan ini berangkat dari temuan bahwa manfaat subsidi BBM selama ini tidak merata. Pertalite dengan RON 90 yang dijual seharga Rp 10.000 per liter merupakan bensin termurah di pasar, sementara biaya produksi dan distribusinya jauh di atas harga jual. Selisih itulah yang ditanggung negara melalui subsidi dan kompensasi energi, yang dalam APBN 2025 dialokasikan lebih dari Rp 200 triliun.

Memahami desil 9 dan 10

Desil adalah pembagian penduduk menjadi sepuluh lapisan berdasarkan tingkat pengeluaran, dari desil 1 sebagai kelompok termiskin hingga desil 10 sebagai kelompok terkaya. Desil 9 dan 10 merepresentasikan sekitar 20 persen penduduk dengan daya beli tertinggi, seperti pemilik usaha, pekerja profesional, hingga rumah tangga yang memiliki lebih dari satu kendaraan. Kelompok inilah yang menjadi sasaran pembatasan, dengan asumsi mereka masih mampu membeli BBM nonsubsidi seperti Pertamax yang harganya sekitar Rp 12.500 per liter.

Alasan ekonomisnya sederhana. Berbagai kajian lembaga riset menunjukkan bahwa konsumsi Pertalite tidak proporsional: kelompok menengah-atas menyerap porsi konsumsi yang jauh lebih besar dibanding kontribusi mereka terhadap penerimaan negara. Akibatnya, dana subsidi yang seharusnya menjaga daya beli masyarakat miskin justru bocor ke kelompok mampu.

Pro: efisiensi fiskal dan subsidi tepat sasaran

Di satu sisi, pembatasan ini dinilai memperkuat fundamental fiskal negara. Dengan total volume konsumsi Pertalite sekitar 30 juta kiloliter per tahun, pengalihan sebagian konsumsi desil atas ke BBM nonsubsidi berpotensi menghemat belanja negara hingga puluhan triliun rupiah setiap tahun. Dana tersebut bisa dialihkan ke program perlindungan sosial, pendidikan, dan infrastruktur yang menyentuh langsung kelompok bawah.

Dari sisi makro, kebijakan yang lebih tepat sasaran juga menekan defisit anggaran. Defisit yang lebih ramping membuat pemerintah tidak perlu menambah utang, menjaga likuiditas fiskal, dan pada akhirnya mendukung stabilitas nilai tukar rupiah serta mengurangi risiko capital outflow di tengah ketatnya kebijakan moneter global. Bagi investor, disiplin fiskal yang konsisten umumnya memperbaiki sentimen pasar dan menopang valuasi aset keuangan domestik, termasuk portofolio surat berharga negara dan saham sektor konsumer.

“Subsidi harus menyentuh orang yang berhak. Selama 20 persen terkaya masih menikmati BBM murah, efektivitas anggaran perlindungan sosial akan selalu dipertanyakan,” ujar ekonom energi dari sebuah lembaga riset di Jakarta.

Kontra: masalah data dan risiko inflasi

Di sisi lain, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan berat. Pertama, data desil tidak selalu akurat: basis data kependudukan dan pengeluaran kerap tertinggal dari kondisi riil, sehingga warga yang sebenarnya rentan bisa ikut terdampak. Sistem pendataan seperti Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) pun belum tentu mampu memetakan kepemilikan kendaraan secara mutakhir.

Kedua, ada risiko pergeseran konsumsi. Jika pembelian Pertalite dibatasi, sebagian rumah tangga menengah atas akan beralih ke Pertamax, tetapi sebagian lain justru bermigrasi ke BBM oplosan atau membeli lewat jalur tidak resmi. Ketiga, dampak inflasi patut dicermati. Kenaikan biaya transportasi akibat pengalihan jenis BBM dapat membuat indeks harga konsumen mengalami kenaikan, terutama pada komponen harga yang diatur pemerintah. Bank Indonesia menargetkan inflasi terkendali dalam kisaran 2,5 persen plus minus satu persen; gejolak harga energi bisa menggoyahkan capaian tersebut dan memengaruhi daya beli rumah tangga berpenghasilan rendah yang tidak memakai Pertalite sama sekali.

Proyeksi dan langkah ke depan

Mengacu pada pengalaman penyaluran solar subsidi yang lebih dulu dipersempit, pemerintah kemungkinan menerapkan skema bertahap dengan pengecualian untuk kendaraan tertentu dan daerah tertinggal. Bahlil menegaskan kajian masih berjalan, sehingga belum ada kepastian waktu penerapan maupun mekanisme teknis, seperti pembatasan volume per kendaraan atau integrasi dengan sistem data digital.

Proyeksi jangka pendek, dampak terhadap inflasi tahunan (year-on-year) diperkirakan tetap terukur selama sosialisasi berjalan baik dan ada masa transisi. Tren pengetatan subsidi ini sejalan dengan arah kebijakan global, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada akurasi data dan pengawasan lapangan. Jika kedua prasyarat itu terpenuhi, rasio subsidi terhadap produk domestik bruto bisa turun secara bertahap tanpa mengorbankan kelompok rentan.

Keputusan final tentu menunggu hasil kajian lintas kementerian. Yang jelas, arah kebijakan sudah terlihat: subsidi energi perlahan menyempit dan pemerintah menginginkan penargetan yang lebih presisi. Publik pun layak mengawal agar semangat pemerataan tidak berakhir menjadi beban baru bagi kelas menengah yang justru menjadi penopang utama ekonomi.