Pembangunan 100 GW PLTS Dikebut Dua Tahun Demi Hilirisasi Industri

Pemerintah menetapkan target ambisius untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas total 100 gigawatt (GW) dalam waktu hanya dua tahun. Langkah ini diambil sebagai tulang punggung penyediaan energi bersih bagi ekosistem hilirisasi industri yang tengah digenjot, terutama di sektor mineral dan logam. Percepatan transisi energi ini menandai perubahan besar dalam strategi ketenagalistrikan nasional, namun juga memunculkan pertanyaan tentang kesiapan infrastruktur dan pendanaan.

Peta Jalan dan Urgensi

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral per awal 2025, kapasitas terpasang PLTS di Indonesia saat ini tercatat kurang dari 0,4 GW. Artinya, target 100 GW dalam dua tahun menuntut peningkatan kapasitas lebih dari 250 kali lipat—sebuah loncatan yang belum pernah terjadi di tingkat global. Pemerintah menilai kebutuhan ini mendesak karena proyek smelter nikel, alumina, dan tembaga yang dibangun di bawah payung Undang-Undang Minerba membutuhkan pasokan listrik stabil dan bersih. Tanpa PLTS berskala besar, industri tersebut berisiko bergantung pada pembangkit batu bara yang berdampak pada jejak karbon dan daya saing ekspor produk setengah jadi ke pasar Eropa dan Amerika yang semakin ketat menerapkan standar lingkungan.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dalam sebuah kesempatan menyebut bahwa PLTS akan dibangun secara terdistribusi, terutama di kawasan industri strategis seperti Morowali, Weda Bay, dan Kawasan Industri Terpadu Batang. Setiap kawasan diproyeksikan menyerap hingga 15—20 GW untuk menjalankan tungku smelter yang beroperasi 24 jam. Untuk menjaga kontinuitas, PLTS akan dipadukan dengan sistem penyimpanan baterai (battery energy storage system/BESS) berkapasitas besar.

Impak terhadap Arus Investasi dan Nilai Tambah

Di satu sisi, keberadaan PLTS ini diproyeksikan mampu menarik investasi asing langsung (FDI) lebih deras. Investor global di sektor kendaraan listrik dan baterai, seperti produsen asal Korea Selatan dan Tiongkok, telah lama mengisyaratkan bahwa ketersediaan energi hijau menjadi faktor penentu keputusan ekspansi pabrik mereka di Indonesia. Dengan pasokan listrik dari PLTS, produk hilir seperti katoda dan sel baterai bisa memperoleh sertifikasi rendah karbon sehingga harganya lebih kompetitif. Menurut hitungan Kementerian Perindustrian, setiap tambahan 10 GW PLTS di kawasan industri mampu meningkatkan nilai tambah ekspor produk turunan nikel hingga 22 persen secara year-on-year.

Di sisi lain, skala investasi yang dibutuhkan tidak kecil. Dengan asumsi biaya pembangunan PLTS berskala besar plus baterai sekitar US$ 800 ribu per MW, total dana yang diperlukan mencapai US$ 80 miliar atau lebih dari Rp 1.200 triliun. Ini setara dengan hampir separuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Skema pendanaan campuran antara APBN, BUMN, dan swasta sedang disusun, namun risiko capital outflow dan pembengkakan utang luar negeri jika tidak dikelola hati-hati tetap membayangi.

“Pendanaan masif ini harus diimbangi dengan kepastian offtaker dan harga jual listrik yang kompetitif. Tanpa kontrak jangka panjang dengan smelter, bank akan ragu menyalurkan kredit,” kata Hendra Gunawan, ekonom energi dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI.

Kesiapan Infrastruktur dan Sisi Sosial

Dari segi teknis, jaringan transmisi nasional perlu ditingkatkan secara drastis. PLTS berskala besar akan tersebar di pulau-pulau yang memiliki intensitas radiasi tinggi, seperti Nusa Tenggara dan sebagian Kalimantan, sementara pusat beban berada di Jawa dan Sulawesi. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dikabarkan tengah merevisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk memasukkan jalur transmisi arus searah (HVDC) bawah laut. Namun, pengadaan lahan untuk panel surya seluas ribuan hektar juga berpotensi memicu konflik agraria, terutama jika menyangkut kawasan hutan lindung atau tanah adat. Di kolom kontra, pengamat lingkungan mensyaratkan kajian lingkungan hidup strategis yang ketat agar percepatan ini tidak menimbulkan bencana ekologis baru.

Prospek dan Risiko Pasar

Dari kacamata sentimen pasar modal, target ini mendorong kenaikan saham emiten energi terbarukan dan kontraktor EPC dalam beberapa pekan terakhir. Indeks sektor infrastruktur naik 3,8 persen setelah pernyataan resmi pemerintah. Valuasi tinggi ini mencerminkan ekspektasi bahwa kontrak senilai puluhan miliar dolar akan segera diteken. Meski demikian, sejumlah analis mengingatkan bahwa realisasi proyek energi terbarukan di Indonesia sering kali meleset dari jadwal akibat rumitnya birokrasi dan tumpang tindih aturan antara pusat dan daerah. Catatan historis menunjukkan, dari target PLTS dalam RUPTL sebelumnya, realisasi sering kali di bawah 40 persen.

Rasio elektrifikasi nasional juga menjadi pertimbangan. Meskipun telah menyentuh 99,7 persen, keandalan sistem masih rendah di luar Jawa. Bila 100 GW PLTS hanya difokuskan pada kawasan industri, disparitas pasokan listrik untuk rumah tangga bisa melebar, memicu resistensi politik. Sebagai jalan tengah, pemerintah menyatakan akan mengalokasikan 10 persen dari total kapasitas untuk listrik pedesaan melalui skema community solar, namun teknis penyalurannya belum jelas.

Dengan waktu dua tahun yang sangat sempit, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada kemitraan internasional, kecepatan perizinan, dan kesiapan ekosistem baterai penyimpanan. Jika terwujud, Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan kapasitas surya terbesar di dunia dan mengubah fundamental ekonomi industri dalam negeri. Jika gagal, kebijakan ini hanya akan menjadi beban fiskal tanpa hasil nyata bagi hilirisasi yang dicita-citakan.

Baca juga:

• Sang Penenang di Tengah Badai: Momen Krusial Jude Bellingham
• Argentina Singkirkan Swiss 3-1 di Perpanjangan Waktu, Lawan Inggris di Semifinal