B50 Diklaim Hemat Devisa Rp177 Triliun, Pro Kontra Menghadang

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Keuangan per Maret 2025, defisit neraca perdagangan migas masih menjadi tekanan bagi fundamental ekonomi nasional. Nilai impor solar dan bahan bakar minyak tahun lalu mencapai lebih dari USD 20 miliar, setara dengan lebih dari Rp330 triliun. Kini, pemerintah mengklaim program mandatori biodiesel 50 persen (B50) mampu memangkas separuh dari beban itu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan penghematan devisa dari implementasi B50 bisa menembus Rp177 triliun atau sekitar USD 9,79 miliar per tahun.

Klaim Besar di Tengah Ambisi Energi Hijau

Dalam paparan di depan pelaku industri sawit, Menko Perekonomian menekankan bahwa peningkatan campuran bahan bakar nabati dari B35 ke B50 bukan sekadar kebijakan energi, melainkan strategi makro untuk menekan capital outflow akibat impor BBM. Angka Rp177 triliun itu berasal dari asumsi penggantian 50 persen volume solar nasional dengan fatty acid methyl ester (FAME) berbasis minyak sawit. Jika dirinci, dengan konsumsi solar sekitar 35 juta kiloliter per tahun, kebutuhan FAME B50 mencapai 17,5 juta kiloliter. Selisih harga antara solar impor dan FAME lokal diperkirakan menciptakan penghematan devisa harian yang signifikan. Di satu sisi, langkah ini akan memberi kepastian pasar bagi industri sawit nasional yang kerap diguncang kampanye negatif dan fluktuasi harga minyak nabati global. Dana yang tadinya mengalir ke luar negeri akan berputar di dalam negeri, menggerakkan pabrik, perkebunan, dan tenaga kerja di rantai pasok kelapa sawit.

Pasokan dan Keberlanjutan Jadi Tanda Tanya

Di sisi lain, sejumlah pengamat dari lembaga riset ekonomi dan lingkungan mempertanyakan kesiapan pasokan. Program B35 saja masih menghadapi kendala distribusi di wilayah timur Indonesia. Melompat ke B50 berarti menambah volume FAME yang harus diproduksi hingga lebih dari 40 persen. Pertanyaan besarnya: apakah kebun sawit nasional mampu memasok tambahan minyak mentah tanpa memperluas lahan secara agresif? Data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menunjukkan produksi minyak sawit mentah (CPO) tahun lalu stagnan di kisaran 50 juta ton, dengan porsi ekspor masih lebih dari 60 persen. Mengalihkan ekspor ke pasar domestik memang bisa menstabilkan harga saat permintaan global lesu, tetapi dapat memicu reaksi negara pembeli dan menimbulkan surplus neraca perdagangan yang berlebihan. Sementara itu, kalangan pegiat lingkungan mengingatkan risiko deforestasi terselubung. Meskipun pemerintah menjamin B50 hanya menggunakan lahan eksisting, praktik di lapangan kerap menunjukkan celah. Valuasi keberlanjutan juga mencuat terkait emisi karbon dari pembukaan lahan gambut yang sering luput dari perhitungan resmi.

Efek Domino ke Inflasi dan Fiskal

Analisis dua sisi juga tajam pada dampak inflasi. Data Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menunjukkan selisih harga antara solar dan biodiesel kerap berfluktuasi liar. Jika harga CPO melonjak seperti pada awal 2022 lalu, selisih itu bisa membengkak dan membebani dana pungutan ekspor sawit yang menjadi sumber subsidi. Skema subsidi selisih harga ini menimbulkan beban kuasi fiskal yang tidak kecil; pada 2023 lalu dana yang digelontorkan mencapai Rp34 triliun. Dengan B50, beban bisa berlipat jika harga CPO terus meningkat. Di satu sisi, penghematan devisa memang positif bagi stabilitas rupiah dan cadangan devisa Bank Indonesia. Namun di sisi lain, jika skema subsidi goyah dan harga BBM nonsubsidi naik, maka ekspektasi inflasi akan tertransmisi ke harga pangan dan transportasi. Fundamental inflasi inti yang selama ini terjaga bisa terganggu.

Sikap Pasar dan Proyeksi ke Depan

Sentimen pasar terhadap saham emiten sawit langsung menghijau setelah klaim B50 mencuat. Indeks sektor pertanian di Bursa Efek Indonesia naik 2,3 persen dalam sepekan didorong ekspektasi serapan domestik yang lebih besar. Namun analis mencatat lonjakan ini lebih bersifat spekulatif karena realisasi B50 ditargetkan paling cepat semester dua 2026. Infrastruktur blending, tangki timbun, dan logistik masih perlu investasi besar yang belum seluruhnya termaktub dalam APBN. Beberapa pelaku industri meminta insentif fiskal berupa tax holiday untuk pembangunan pabrik esterifikasi baru. Tanpa itu, kapasitas terpasang saat ini sekitar 18 juta kiloliter FAME per tahun dinilai belum cukup untuk B50 secara nasional, apalagi jika ekspor tetap berjalan. Di sisi lain, perbankan melihat potensi kredit baru untuk proyek hilirisasi sawit. Rasio kredit bermasalah di sektor perkebunan yang saat ini di bawah 3 persen memberi ruang ekspansi pembiayaan. Dengan pengelolaan risiko yang tepat, B50 bisa menjadi katalis pertumbuhan ekonomi domestik sekaligus menjawab kritik lingkungan melalui sertifikasi ketat. Namun, semua ini akan kembali pada konsistensi regulasi dan eksekusi di lapangan.

Baca juga:

• Euforia Membuncah, Harapan Pupus: Norwegia Tersingkir di Perempat Final
• Potensi Tersembunyi Google Workspace untuk Kerja Modern