Hashim: AS hingga Inggris Antre Masuk Pasar Karbon RI

Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa sejumlah investor asing, termasuk dari Amerika Serikat dan Inggris, telah menunjukkan ketertarikan serius untuk masuk ke dalam pasar karbon nasional. Pernyataan ini menandai babak baru bagi pengembangan ekosistem perdagangan karbon di Indonesia yang tengah gencar dipromosikan oleh pemerintah.

Dalam sebuah forum diskusi terbatas di Jakarta, Hashim menuturkan bahwa antrean minat tersebut bukanlah isapan jempol. “Beberapa institusi keuangan global dan perusahaan energi multinasional telah menjajaki kemungkinan pembelian kredit karbon Indonesia. Ini bukti bahwa pasar karbon kita memiliki daya tarik kompetitif di level internasional,” katanya.

Potensi Pasar Karbon sebagai Magnet Investasi Hijau

Indonesia, dengan luas hutan tropis terbesar ketiga di dunia, memiliki keunggulan komparatif dalam menghasilkan kredit karbon berbasis alam (nature-based solutions). Hutan mangrove, gambut, dan proyek Reforestasi menjadi komoditas utama yang ditawarkan. International Carbon Registry mencatat, permintaan kredit karbon global diproyeksikan melonjak hingga US$50 miliar pada tahun 2030, dan Indonesia berpeluang menguasai pangsa signifikan.

Di sisi regulasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) pada September 2023. Langkah ini menjadi fondasi untuk menarik partisipasi investor domestik dan asing. Sejak itu, volume transaksi terus merangkak meski masih dalam tahap awal. Dengan masuknya minat dari negara-negara maju, bursa ini diyakini akan segera menggeliat.

AS dan Inggris Memimpin Antrean

Hashim menyebut bahwa investor dari Amerika Serikat merupakan salah satu yang paling antusias. Beberapa dana investasi infrastruktur hijau di Wall Street telah menyatakan minat untuk mengakuisisi kredit karbon dalam jumlah besar. Di sisi lain, perusahaan multinasional Inggris yang bergerak di sektor energi dan komoditas juga siap terjun. “Mereka melihat kita sebagai supplier yang dapat diandalkan dengan proyek-proyek yang terukur dan terverifikasi,” tambah Hashim.

Namun demikian, Hashim menekankan bahwa pemerintah tidak akan gegabah dalam membuka akses. Kredibilitas dan integritas pasar karbon harus dijaga agar tidak terjadi kebocoran kredit atau praktik greenwashing. Oleh karena itu, pemerintah tengah memperkuat sistem Monitoring, Pelaporan, dan Verifikasi (MRV) berbasis digital yang terintegrasi dengan standar internasional.

Tantangan dan Peluang ke Depan

Di satu sisi, antusiasme asing ini membawa angin segar bagi pembiayaan proyek hijau nasional. Setiap ton CO2 yang berhasil dikurangi melalui proyek bersertifikat akan menghasilkan kredit yang dapat dijual, menciptakan aliran pendapatan baru bagi masyarakat dan pelaku usaha. Target penurunan emisi sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan 43,2% dengan dukungan internasional pada tahun 2030 semakin realistis bertambahnya sumber pendanaan.

Di sisi lain, pasar karbon global masih menghadapi isu harga yang tidak seragam dan standar yang belum sepenuhnya terharmonisasi. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi regulator untuk memastikan bahwa kredit karbon Indonesia dihargai pantas dan sesuai dengan kontribusi nyatanya terhadap pengurangan emisi. “Kita harus cerdik menavigasi sistem ini, karena pasar karbon adalah peluang sekaligus ujian integritas,” ujar Hashim.

Respons Pelaku Pasar dan Proyeksi

Pengamat pasar modal menyambut positif sinyal masuknya investor global. Analis PT Bursa Efek Indonesia menilai bahwa dominasi investasi asing di bursa karbon dapat meningkatkan likuiditas dan mempercepat pengembangan standar yang lebih ketat. Namun, perlu ada regulasi yang mendorong partisipasi domestik agar keseimbangan tetap terjaga.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa hingga tahun 2025, Indonesia memiliki potensi pengurangan emisi berbasis hutan sebesar 577 juta ton CO2 ekuivalen yang siap disertifikasi. Ini adalah basis kuat untuk menawarkan kredit karbon kepada pasar global. Dengan dukungan teknis dan kemitraan yang tepat, Indonesia dapat menjadi pemain kunci dalam perdagangan karbon dunia.

Pernyataan Hashim ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa agenda transisi energi dan pendanaan iklim menemukan titik terang. Pemerintah optimistis pada semester kedua tahun ini akan ada pengumuman kerja sama konkret dengan sejumlah investor asing yang telah menjalani uji tuntas. “Komitmen mitigasi perubahan iklim bukan lagi beban, melainkan peluang ekonomi baru,” tutup Hashim.

Baca juga:

• Prabowo: Pemimpin Anjurkan Bakar-bakar adalah Pengkhianat
• Waka MPR Desak Aksi Nyata Tekan Lonjakan Depresi Anak