Pungutan Ekspor Sawit Jadi Sumber Subsidi Harga B50

Pemerintah mengonfirmasi rencana penggunaan dana pungutan ekspor kelapa sawit untuk mensubsidi harga B50—bahan bakar campuran 50 persen biodiesel berbasis sawit dan 50 persen solar—khusus bagi petani dan nelayan di seluruh Indonesia. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memastikan skema ini tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan data Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), penerimaan pungutan ekspor sawit pada tahun lalu mencapai Rp38,5 triliun, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp31 triliun. Dana inilah yang akan dialokasikan untuk menutup selisih harga B50 di tingkat petani dan nelayan sehingga mereka bisa memperoleh bahan bakar dengan harga lebih rendah dari harga pasar.

Mekanisme Subsidi Lewat Pungutan Ekspor

Setiap eksportir minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya dikenakan pungutan yang besarnya bervariasi sesuai tarif progresif berdasarkan harga referensi. Jika harga CPO di atas ambang batas tertentu, tarif pungutan naik. Dana ini terhimpun di BPDPKS dan dialokasikan untuk program pengembangan sawit berkelanjutan, termasuk subsidi biodiesel. Dalam program B50, pemerintah akan memberikan insentif kepada produsen biodiesel agar menjual B50 ke petani dan nelayan dengan harga yang lebih rendah, dan selisihnya dibayar oleh BPDPKS.

“Kami memastikan petani dan nelayan bisa menikmati B50 dengan harga yang lebih murah. Subsidi ini berasal dari dana pungutan ekspor, bukan dari uang pajak rakyat melalui APBN,” ujar Bahlil di Jakarta, Senin (13/5). Menurutnya, kebijakan ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah kepada kelompok usaha kecil yang selama ini sangat bergantung pada solar untuk operasional traktor, mesin pertanian, dan kapal nelayan.

Keuntungan bagi Petani dan Nelayan

Dengan diberlakukannya B50 bersubsidi, petani dapat menekan biaya produksi pertanian, sementara nelayan dapat menghemat biaya operasional melaut. Sebagai gambaran, jika harga solar non-subsidi saat ini sekitar Rp12.500 per liter dan harga B50 di tingkat eceran Rp13.000 per liter, maka dengan subsidi dari pungutan ekspor, harga B50 untuk petani dan nelayan bisa ditekan hingga Rp10.000 per liter. Ini akan memberikan penghematan signifikan, terutama bagi nelayan yang setiap trip bisa menghabiskan ratusan liter solar.

Di sisi lain, penggunaan B50 juga berarti peningkatan konsumsi biodiesel yang berbahan baku minyak sawit. Ini akan menyerap kelebihan pasokan CPO domestik dan menjaga stabilitas harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani sawit. Dengan demikian, petani sawit yang sekaligus juga anggota koperasi atau kelompok tani akan merasakan dua manfaat: harga jual TBS yang stabil dan akses bahan bakar murah.

Pro dan Kontra Kebijakan

Di satu sisi, kebijakan subsidi tanpa APBN ini sangat diapresiasi karena meringankan beban fiskal negara. Menurut pengamat ekonomi energi dari Universitas Indonesia, langkah ini merupakan terobosan fiskal yang memanfaatkan dana non-pajak untuk mendukung transisi energi dan kesejahteraan kelompok rentan. Selain itu, pengurangan konsumsi solar impor akan menghemat devisa dan memperbaiki neraca perdagangan.

Di sisi lain, ada kekhawatiran tentang volatilitas penerimaan pungutan ekspor yang sangat bergantung pada harga CPO global. Ketika harga CPO anjlok, dana yang terhimpun bisa tidak mencukupi untuk membiayai subsidi, sehingga pemerintah harus mencari sumber alternatif. Kritikus juga menilai bahwa penggunaan dana untuk subsidi konsumsi dapat mengurangi alokasi untuk riset dan peremajaan kebun sawit rakyat. Ekonom senior INDEF, Dr. Enny Sri Hartati, mengingatkan agar program subsidi konsumsi ini tidak mengorbankan pendanaan riset dan peremajaan kebun sawit rakyat yang sangat dibutuhkan. Selain itu, potensi penyalahgunaan distribusi B50 bersubsidi harus diantisipasi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.

Dampak terhadap Industri Sawit dan APBN

Dari sisi industri, kebijakan ini dinilai positif oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Ketua Umum GAPKI menyambut baik penggunaan pungutan ekspor untuk B50 karena meningkatkan permintaan domestik dan nilai tambah industri, namun meminta agar besaran subsidi diatur agar tidak membebani eksportir. “Penggunaan pungutan ekspor untuk B50 adalah bentuk hilirisasi di dalam negeri. Ini meningkatkan permintaan domestik dan mengurangi ketergantungan pada pasar ekspor, sekaligus memberikan nilai tambah bagi industri biodiesel,” kata perwakilan GAPKI.

Sementara itu, dari sisi APBN, skema ini menghemat alokasi belanja subsidi energi yang setiap tahun mencapai ratusan triliun rupiah. Dengan tidak adanya beban tambahan untuk B50, pemerintah dapat mengalihkan anggaran ke sektor prioritas lain seperti infrastruktur, kesehatan, atau pendidikan. Namun, transparansi pengelolaan dana BPDPKS menjadi isu penting agar tidak terjadi kebocoran.

Kesimpulan

Langkah pemerintah menggunakan pungutan ekspor sawit untuk mensubsidi B50 bagi petani dan nelayan merupakan terobosan fiskal yang cerdas dan tepat sasaran. Meskipun risiko volatilitas harga CPO dan tata kelola dana perlu diantisipasi, kebijakan ini secara fundamental mendukung kemandirian energi nasional, memperkuat industri sawit, dan meringankan beban biaya hidup pelaku usaha kecil. Implementasi yang hati-hati dengan pengawasan ketat akan menjadi kunci keberhasilan program ini.

Baca juga:

• Luís Figo Menggetarkan Pesta Bola HGI 2026, Bibit Muda Bersinar
• Presiden Prabowo Serukan Koperasi Jadi Pilar Ekonomi Nasional