Pelaku Usaha Harap Gubernur BI Baru Stabilkan Rupiah

Kepergian Perry Warjiyo dari kursi Gubernur Bank Indonesia memantik harapan baru di kalangan pelaku usaha. Mereka menitipkan pesan agar pemimpin bank sentral selanjutnya mampu meredam gejolak nilai tukar rupiah dan menjaga keyakinan pasar. Transisi ini dianggap sebagai momen krusial yang akan menentukan arah kebijakan moneter ke depan, terutama di tengah tekanan global yang belum mereda.

Warisan Perry dan Tekanan terhadap Rupiah

Selama masa jabatannya, Perry dikenal dengan pendekatan yang cenderung pro-stability. Ia mewariskan suku bunga acuan di level 5,75% per akhir 2025, setelah menempuh siklus kenaikan agresif sebesar 225 basis poin sejak paruh kedua 2022. Di satu sisi, kebijakan itu berhasil menambat ekspektasi inflasi dan mencegah capital outflow yang lebih dalam. Di sisi lain, beban pinjaman bagi sektor korporasi dan UMKM meningkat signifikan, sehingga memperlambat ekspansi usaha. Rupiah sendiri masih bergerak di kisaran Rp15.700—Rp16.000 per dolar AS, rentang yang dinilai memberatkan importir bahan baku dan produsen dengan komponen utang valas tinggi.

Sejumlah ekonom merujuk bahwa intervensi ganda melalui operasi moneter dan cadangan devisa telah menahan depresiasi lebih tajam. Namun, fundamental berupa defisit transaksi berjalan—meski menyempit menjadi 0,2% dari PDB pada kuartal III-2025—masih menyisakan kerentanan apabila terjadi perubahan selera risiko global. Bagi pengusaha, rumus sederhananya berlaku: setiap pelemahan rupiah sebesar Rp100 per dolar dapat mengikis margin usaha manufaktur hingga 1,5—2%, terutama pada industri yang bergantung pada bahan impor.

Pro: Optimisme Terhadap Kepemimpinan Baru

Kalangan dunia usaha optimistis bahwa figur baru di pucuk BI dapat membawa napas segar bagi stabilitas eksternal. Pertama, mereka berharap pengganti Perry memiliki kepekaan lebih tinggi terhadap dinamika sektor riil, tidak semata-mata terpaku pada matematika inflasi. Kedua, pendekatan komunikasi yang lebih transparan diyakini mampu menambat ekspektasi pelaku pasar, terutama dalam memberi panduan arah suku bunga (forward guidance). Ketiga, pengusaha menginginkan percepatan implementasi kebijakan pendalaman pasar keuangan, seperti Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) dan perluasan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral, untuk mengurangi ketergantungan pada dolar.

Kepercayaan pasar sendiri sempat mencatat penguatan tipis ketika rumor transisi mengemuka. Indeks harga saham gabungan tercatat rebound 0,7% pada sesi pertama, didorong masuknya dana asing ke pasar obligasi senilai Rp1,8 triliun dalam satu pekan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa investor bersedia memberi benefit of the doubt kepada pemimpin baru, selama arah kebijakan tidak drastis menyimpang dari prinsip kehati-hatian.

Kontra: Tugas Berat Menanti

Namun, meraih kepercayaan pasar bukan perkara mudah. Tantangan utama pengganti Perry adalah bagaimana menavigasi divergensi kebijakan moneter global tanpa mengorbankan stabilitas rupiah. Bank sentral utama dunia—terutama The Fed dan European Central Bank—diproyeksikan masih menahan suku bunga tinggi setidaknya hingga semester I-2025, sehingga selisih imbal hasil antara obligasi Indonesia dan aset safe haven berpotensi menyempit. Selisih tersebut, yang sekarang berada di kisaran 300—350 basis poin, merupakan bantalan utama penarik aliran portofolio asing.

Selain itu, dinamika politik domestik menjelang tahun pemilu dapat menciptakan noise yang mengganggu transmisi kebijakan. Pelaku usaha mengingatkan, setiap kali terjadi ketidakpastian politik, rupiah cenderung terdepresiasi rata-rata 0,5—1,2% dalam sepekan. Jika pemimpin baru tidak segera menunjukkan independensi dan kredibilitas, sentimen negatif bisa cepat menular ke pasar valuta asing.

Meredam Volatilitas dengan Strategi Terukur

Para analis menilai bahwa tugas “menjinakkan” rupiah membutuhkan bauran kebijakan yang orkestra: suku bunga yang tetap kompetitif, intervensi yang terukur, dan koordinasi erat dengan pemerintah dalam mengelola sisi fiskal. Defisit APBN yang direncanakan sebesar 2,3% PDB pada tahun depan harus dibiayai tanpa menimbulkan crowding-out yang berlebihan atas pendanaan swasta. Di sini, peran BI dalam menjaga likuiditas pasar dan pembelian surat berharga negara di pasar sekunder menjadi vital.

Di kawasan, rupiah juga sedang bersaing ketat dengan mata uang emerging market lain. Ringgit Malaysia dan Baht Thailand, misalnya, mencatat penguatan karena didukung surplus transaksi berjalan yang lebih kokoh. Oleh karena itu, Gubernur BI baru perlu menjadikan reformasi sektor ekspor sebagai misi tak langsung, misalnya dengan memastikan insentif makroprudensial tepat sasaran untuk industri berorientasi ekspor dan substitusi impor.

Ekspektasi Pelaku Usaha

Apindo dan Kamar Dagang secara terpisah menyuarakan agar pemimpin baru tidak ragu menggunakan instrumen stabilisasi jika gejolak melampaui fundamental. Mereka merujuk pada pengalaman taper tantrum 2013, ketika ketidakmampuan mengelola arus keluar modal sempat memicu pelemahan rupiah di atas 20% dalam setahun. Pembelajaran itu menegaskan bahwa kecepatan dan ketepatan merespons lebih penting daripada kepuasan teoretis model ekonomi.

Dari sisi internal, pengusaha juga menginginkan konsistensi. Sinyal suku bunga yang terlalu sering berubah, misalnya, menyulitkan perhitungan proyek investasi jangka panjang. Untuk itu, mereka merekomendasikan agar BI di bawah komando baru menerbitkan peta jalan kebijakan moneter yang jelas, termasuk proyeksi suku bunga dan nilai tukar dalam rentang yang terukur.

Dengan segala dinamika itu, pasar kini menanti siapa sosok yang akan melanjutkan estafet di Gedung Thamrin. Satu hal yang pasti, ujian pertama sang pengganti akan segera datang: menjaga agar rupiah tetap stabil sambil memberi ruang bagi pemulihan sektor riil. Keseimbangan itu yang diharapkan dapat membawa ekonomi Indonesia melaju di tengah badai global yang belum usai.