Partisipasi Warga Kunci Keberlanjutan Program Sosial EWINDO

Berdasarkan data Kementerian Sosial per triwulan pertama tahun ini, jumlah program pemberdayaan masyarakat yang berjalan di Indonesia mencapai lebih dari 12.000 inisiatif, namun tingkat keberlanjutan program setelah pendanaan awal berakhir hanya sekitar 45%. Angka ini menjadi sorotan bagi para pelaku usaha yang aktif dalam tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Menanggapi hal tersebut, Corporate Secretary EWINDO, Faisal Reza, menegaskan bahwa pelibatan warga dalam tahap perancangan program sosial merupakan fondasi utama untuk memastikan dampak jangka panjang, bukan sekadar seremonial belaka.

Menggeser Paradigma dari Penerima Pasif ke Perancang Aktif

Faisal Reza menjelaskan bahwa selama ini banyak program sosial yang dirancang secara top-down oleh perusahaan, sehingga masyarakat hanya berperan sebagai objek penerima manfaat. Padahal, berdasarkan pengalaman lapangan, ketika warga dilibatkan sejak awal dalam musyawarah perencanaan, tingkat kepemilikan (ownership) terhadap program meningkat hingga 70%. "Warga harus diajak duduk bersama untuk merancang kebutuhan mereka sendiri. Jika tidak, program akan berhenti saat pendanaan selesai," ujarnya dalam diskusi terbatas di Jakarta, Selasa (12/11).

Di satu sisi, pendekatan partisipatif ini membutuhkan waktu dan biaya lebih besar di awal, karena perusahaan harus melakukan pemetaan sosial, focus group discussion, dan pendampingan intensif. Di sisi lain, investasi awal tersebut terbukti mengurangi risiko kegagalan program yang biasanya disebabkan oleh ketidaksesuaian antara intervensi dan kebutuhan riil masyarakat. Data internal EWINDO menunjukkan bahwa program yang dirancang bersama warga memiliki tingkat keberlanjutan 80% setelah dua tahun, dibandingkan hanya 30% untuk program yang dirancang sepihak.

Membangun Kapasitas Lokal sebagai Investasi Jangka Panjang

Pro: pelibatan warga dalam perancangan program sosial mampu membangun kapasitas lokal yang mandiri. Contohnya, ketika warga dilibatkan dalam merancang program pelatihan keterampilan, mereka cenderung memilih jenis keahlian yang sesuai dengan potensi ekonomi desa, seperti pengolahan hasil pertanian atau kerajinan berbasis bahan baku lokal. Hal ini menciptakan rantai nilai yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal. Kontra: proses partisipatif seringkali terhambat oleh dinamika sosial, seperti adanya tokoh informal yang mendominasi musyawarah atau rendahnya partisipasi kelompok marginal seperti perempuan dan pemuda. Tanpa fasilitator yang kompeten, proses ini justru bisa memperkuat ketimpangan yang ada.

Faisal menambahkan bahwa EWINDO telah menerapkan pendekatan ini di beberapa wilayah operasionalnya, terutama di sekitar pabrik pengolahan kelapa sawit di Kalimantan Timur. Hasilnya, program pertanian terpadu yang dirancang bersama kelompok tani mampu meningkatkan pendapatan rata-rata petani mitra sebesar 25% year-on-year selama tiga tahun terakhir. "Kami tidak hanya memberikan bibit dan pupuk, tetapi juga melatih mereka untuk menganalisis pasar dan menentukan komoditas yang bernilai jual tinggi," jelasnya.

Mengukur Dampak dan Menjaga Akuntabilitas

Untuk memastikan efektivitas partisipasi warga, diperlukan indikator yang jelas. Berdasarkan kajian lembaga riset independen, indikator seperti tingkat kehadiran dalam musyawarah, jumlah usulan warga yang diadopsi, dan persentase kelompok rentan yang terlibat dapat menjadi ukuran. EWINDO sendiri menggunakan indeks partisipasi yang mencakup tiga dimensi: keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahun lalu, indeks tersebut mencapai 78 dari skala 100, naik dari 62 pada tahun sebelumnya.

"Partisipasi bukan sekadar formalitas. Ini adalah mekanisme untuk memastikan bahwa program sosial menjawab masalah aktual, bukan asumsi perusahaan. Ketika warga merasa memiliki, mereka akan menjaga dan mengembangkan program tersebut secara mandiri," kata Faisal Reza.

Namun, tantangan terbesar adalah menjaga konsistensi komitmen perusahaan di tengah tekanan bisnis. Ketika harga komoditas turun, anggaran CSR seringkali menjadi korban pertama. Oleh karena itu, EWINDO mengalokasikan dana khusus untuk program partisipatif yang terpisah dari anggaran operasional, dengan proyeksi kenaikan alokasi sebesar 15% pada tahun depan. Dengan demikian, keberlanjutan program tidak bergantung pada fluktuasi laba tahun berjalan.

Implikasi bagi Dunia Usaha dan Pemerintah

Temuan ini sejalan dengan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendorong perusahaan untuk mengintegrasikan prinsip environmental, social, and governance (ESG) dalam strategi bisnis. Berdasarkan data bursa efek, perusahaan dengan skor ESG tinggi cenderung memiliki valuasi saham lebih stabil dan lebih tahan terhadap capital outflow saat gejolak pasar. Oleh karena itu, investasi dalam program sosial partisipatif bukan hanya tanggung jawab moral, tetapi juga keputusan bisnis yang rasional.

Ke depan, EWINDO berencana memperluas model ini ke 20 desa baru di Sumatera Selatan dan Jambi. Faisal berharap pemerintah daerah dapat memfasilitasi dengan menyediakan data sosial yang akurat dan mempercepat perizinan untuk kegiatan pemberdayaan. "Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi antara perusahaan, warga, dan pemerintah adalah kunci untuk menciptakan program yang benar-benar berkelanjutan," tutupnya. Dengan pendekatan ini, diharapkan rasio keberlanjutan program sosial di Indonesia dapat meningkat signifikan dalam lima tahun ke depan, seiring dengan semakin matangnya praktik CSR di tanah air.