Orang Tua Dapat Pantau Langsung Menu MBG Lewat Sistem Baru BGN

Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan platform digital inovatif yang akan memberikan akses langsung kepada publik, terutama orang tua, untuk memantau menu dan operasional dapur Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas gizi bagi jutaan anak Indonesia. Tak hanya menu, orang tua juga dapat melihat laporan hasil uji sampel laboratorium yang dilakukan berkala oleh BGN.

Kepala BGN, Sudaryono, dalam konferensi pers di kantor BGN, Jakarta, Senin (27/7/2026), menjelaskan bahwa sistem ini dirancang agar masyarakat dapat melacak detail pelayanan hingga ke level Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Kami ingin orang tua tidak lagi merasa khawatir. Mereka bisa melihat sendiri menu apa yang disajikan hari ini, bahan bakunya dari mana, bahkan kondisi dapurnya,” ujarnya.

Program MBG yang telah berjalan sejak 2025 kini menyasar lebih dari 30 juta penerima, mayoritas siswa sekolah dasar dan menengah. Dengan anggaran mencapai puluhan triliun rupiah per tahun, pengawasan partisipatif menjadi elemen krusial untuk memastikan dana digunakan tepat sasaran dan bebas penyimpangan.

Fitur Lengkap Sistem Pemantauan

Platform yang dikembangkan berbasis web dan seluler ini akan menampilkan data menu harian secara real-time untuk setiap SPPG. Rincian yang disajikan meliputi komposisi bahan, kandungan gizi (kalori, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral), foto asli makanan yang didistribusikan, serta jadwal pengiriman ke sekolah penerima. Orang tua dapat mengaksesnya dengan memasukkan nomor induk siswa atau kode sekolah. Di setiap SPPG, teknologi sensor suhu dan kamera pemantau akan diintegrasikan untuk memastikan kualitas makanan selama proses penyimpanan dan pengiriman tetap terjaga.

Setiap SPPG—dapur umum yang melayani 300 hingga 500 siswa per hari—diwajibkan mengunggah data tersebut setelah proses memasak dan pengemasan selesai. Selain itu, sistem ini juga akan memuat informasi tentang asal-usul bahan pangan, sertifikat kebersihan dapur, dan laporan inspeksi petugas BGN. Fitur pelaporan masyarakat juga disediakan, di mana orang tua dapat menyampaikan keluhan jika terdapat ketidaksesuaian antara menu di sistem dengan makanan yang diterima. Laporan akan diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh tim respons cepat BGN dalam waktu 2x24 jam.

Dukungan Orang Tua dan Ahli Gizi

Rencana ini disambut antusias. Seorang orang tua di Bandung, Arif Rahman, mengatakan bahwa selama ini ia hanya bisa mengandalkan informasi dari anaknya yang masih kecil. “Kadang anak lupa atau tidak lengkap ceritanya. Dengan aplikasi, saya bisa ikut mengawasi dan langsung protes jika ada yang janggal,” katanya.

Pakar gizi dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi), Dr. Rita Ramayulis, menyebut terobosan ini sebagai langkah maju dalam pengawasan pangan berbasis komunitas. “Jika publik punya akses terhadap data yang akurat, maka budaya partisipatif akan tumbuh. Ini bukan hanya soal transparansi, tetapi juga edukasi gizi bagi orang tua,” ujarnya. Ia menekankan bahwa sistem harus mudah digunakan dan dijangkau, termasuk bagi orang tua dengan literasi digital rendah.

Tantangan dan Strategi Implementasi

BGN mengakui bahwa tidak semua daerah siap secara infrastruktur. Dari sekitar 22.000 SPPG yang sudah beroperasi, sebagian besar berlokasi di wilayah perkotaan dengan koneksi internet yang baik. Namun, untuk area 3T, pemerintah akan menyediakan perangkat pendukung seperti tablet dengan koneksi satelit serta menggelar pelatihan intensif bagi pengelola dapur. Selain itu, BGN akan membentuk tim respons cepat yang bertugas menangani pengaduan dan melakukan inspeksi mendadak ke SPPG yang dilaporkan.

Keamanan data juga menjadi prioritas. Platform akan dilengkapi dengan enkripsi end-to-end dan otentikasi dua faktor untuk mencegah kebocoran informasi pribadi siswa. Sudaryono menegaskan bahwa uji coba terbatas akan dimulai pada Oktober 2026 di 50 SPPG di Jawa dan Sumatera. Targetnya, seluruh SPPG di Indonesia sudah terintegrasi pada akhir 2027.

Mendorong Kualitas dan Akuntabilitas Program

Transparansi melalui sistem ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas para penyedia jasa boga yang bekerja sama dengan BGN. Saat ini, tingkat kepatuhan penyedia jasa boga terhadap standar menu dan gizi baru mencapai 78 persen, sehingga dengan pengawasan publik, BGN menargetkan angka tersebut bisa melampaui 95 persen dalam dua tahun ke depan. Jika terjadi keluhan massal di suatu SPPG, BGN dapat segera melakukan audit dan evaluasi kontrak. Data dari sistem juga akan digunakan untuk menyusun rekomendasi perbaikan menu secara nasional, menyesuaikan dengan preferensi lokal dan ketersediaan pangan setempat.

Dengan akses terbuka, BGN yakin partisipasi aktif masyarakat akan menjadi pengawas terbaik. “Pada akhirnya, program ini milik rakyat. Jadi, biarkan mereka yang turut menjaga kualitasnya,” pungkas Sudaryono. Langkah ini sekaligus menjawab kritik publik yang selama ini menginginkan keterbukaan lebih besar dalam pelaksanaan program MBG.