Orang Tua Bisa Awasi Dapur MBG Lewat Sistem Baru

Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan sebuah platform digital yang akan membuka akses bagi publik, khususnya para orang tua, untuk memantau langsung menu dan proses pengolahan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil sebagai wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat akan kualitas gizi yang diterima anak-anak mereka di sekolah. Kepala BGN menegaskan bahwa sistem ini dirancang agar setiap wali murid dapat melihat secara detail, mulai dari jenis hidangan yang disajikan hingga kondisi dapur di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Inisiatif ini muncul di tengah evaluasi berjalan yang menunjukkan partisipasi program telah mencapai lebih dari 38 juta penerima manfaat dari target 82,9 juta pada akhir tahun. Dengan skala sebesar itu, pengawasan konvensional dianggap tidak lagi memadai. Oleh karena itu, BGN mendorong partisipasi masyarakat melalui teknologi informasi untuk menciptakan kontrol sosial yang lebih luas dan real-time. "Kami ingin memastikan tidak ada lagi orang tua yang bertanya-tanya tentang apa yang dimakan anaknya di sekolah," ujar Sudaryono, Kepala BGN, dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Senin (27/7). "Sistem ini akan menjadi jembatan kepercayaan antara negara dan keluarga."

Setiap SPPG, yang beroperasi dengan kapasitas melayani antara 3.000 hingga 5.000 porsi per hari, akan diintegrasikan ke dalam platform tersebut. Orang tua cukup mengakses situs web atau aplikasi khusus dan memasukkan kode sekolah atau nomor induk siswa untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Data yang ditampilkan mencakup foto aktual menu harian, komposisi zat gizi makro seperti kalori, protein, dan lemak, serta video pendek kondisi dapur dan proses pemasakan. Bahkan, rencananya akan ditambahkan fitur rating dan kolom umpan balik yang langsung terhubung dengan badan pengawas internal BGN.

Langkah ini disambut baik oleh berbagai kalangan, meskipun sejumlah ahli mengingatkan adanya tantangan infrastruktur digital di daerah tertinggal. Namun, BGN optimistis bahwa kolaborasi dengan dinas pendidikan dan operator seluler dapat menjangkau wilayah-wilayah yang belum memiliki koneksi internet stabil. Pelatihan bagi pengelola SPPG juga sudah mulai digelar di 12 provinsi percontohan untuk memastikan setiap dapur siap melaporkan kegiatan secara berkala dan akurat.

Ke depan, sistem ini diharapkan tidak hanya menjadi alat pantau, tetapi juga basis data yang kuat untuk perbaikan menu berbasis preferensi dan kondisi gizi lokal. Dengan kontrol publik yang terbuka, BGN yakin program MBG akan semakin efisien dan tepat sasaran, sekaligus menekan potensi penyimpangan yang dapat merusak tujuan mulia pembangunan sumber daya manusia Indonesia.