Kepala BGN Peringatkan Kepala SPPG: Pungli ke Mitra Berujung Pemecatan

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengeluarkan peringatan keras terhadap seluruh pengelola dapur program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang terbukti melakukan praktik pungutan liar (pungli) kepada mitra penyedia bahan pangan. Teguran ini disampaikan langsung di tengah upaya pemerintah mempercepat penyaluran bantuan gizi ke berbagai daerah. Sudaryono menekankan bahwa tindakan meminta imbalan atau “fee” dari mitra kerja merupakan pelanggaran serius yang akan ditindak tanpa toleransi.

“Kami sudah mengantongi sejumlah laporan terkait oknum kepala SPPG yang meminta tambahan penghasilan dari mitra. Ini tidak bisa diterima. Jika terbukti, langsung kami pecat,” ujarnya dalam sebuah kesempatan yang dikutip dari pernyataan resmi BGN. Ia menambahkan bahwa BGN telah membentuk tim investigasi internal untuk menelusuri setiap laporan dan akan menindaklanjuti secara hukum jika ditemukan indikasi korupsi.

Pernyataan ini muncul setelah beberapa bulan program MBG beroperasi secara nasional. Sejak diluncurkan pada awal 2025, program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut telah mencakup ribuan titik distribusi melalui Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) yang bertugas mengelola dapur pusat di setiap kecamatan prioritas. Setiap SPPG dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab atas pengadaan, pengolahan, hingga distribusi makanan bergizi bagi anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya.

Pecat: Konsekuensi Tanpa Ampun

Sudaryono menegaskan bahwa konsekuensi pemecatan langsung akan diberlakukan kepada siapapun yang kedapatan meminta atau menerima suap dari penyedia bahan baku. Ia menyebut, penindakan ini penting untuk menjaga reputasi program dan memastikan anggaran negara yang besar—mencapai puluhan triliun rupiah tahun ini—benar-benar sampai ke penerima manfaat. Tidak ada ruang bagi pejabat atau pegawai dapur yang mencoba mengambil keuntungan pribadi dari skema kemitraan publik-swasta yang menjadi tulang punggung operasional MBG.

Menurut data BGN, hingga kuartal pertama 2026, tercatat lebih dari 8.500 SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia, melibatkan puluhan ribu mitra lokal mulai dari petani, peternak, hingga distributor logistik. Setiap dapur melayani rata-rata 3.000 penerima per hari dengan nilai kontrak kemitraan mencapai miliaran rupiah per unit per tahun. Angka ini menggambarkan betapa strategisnya posisi kepala SPPG sehingga potensi penyalahgunaan wewenang sangat tinggi.

BGN mendesain ulang sistem kemitraan dengan verifikasi berlapis. Setiap pembayaran kepada pemasok kini harus melalui sistem digital terpadu yang bisa diaudit secara real-time. Namun, Sudaryono mengakui masih ada celah yang dimanfaatkan sejumlah oknum. Ia pun mengimbau para mitra untuk melapor jika ada permintaan fee atau gratifikasi dari pengelola dapur. “Kami lindungi pelapor. Identitas akan dirahasiakan dan kami pastikan kontrak mitra yang jujur tetap aman,” tambahnya.

Program Strategis di Bawah Sorotan

Program Makanan Bergizi Gratis merupakan salah satu pilar utama agenda pembangunan manusia dalam kabinet saat ini. Dengan target menyediakan asupan gizi seimbang bagi lebih dari 80 juta penerima—terutama pelajar, balita, dan ibu hamil—program ini menjadi intervensi pemerintah terbesar dalam sejarah Indonesia. Keberhasilannya sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas di level operasional, termasuk di tingkat SPPG.

Oleh karena itu, BGN tak hanya mengandalkan sanksi internal. Mereka juga menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk membangun sistem pencegahan korupsi. Salah satunya melalui penerapan e-katalog lokal yang mempertemukan langsung dapur dengan penyedia tanpa perantara yang berpotensi melakukan pungli.

Ekonom dari Universitas Indonesia, Maya Larasati, menilai langkah BGN sangat tepat. “Setiap rupiah yang bocor dari pungli akan mengurangi kualitas gizi yang diterima anak-anak. Ini bukan sekadar masalah korupsi, tapi menyangkut masa depan generasi bangsa,” ujarnya. Ia menyarankan agar BGN memperkuat pengawasan berbasis komunitas dengan melibatkan orang tua murid dan tokoh masyarakat sebagai pengawas langsung di setiap dapur.

Komitmen Bersih-Bersih Internal

BGN berjanji tidak akan main-main dengan reputasi program yang langsung diawasi Presiden. Sudaryono mengungkapkan, selain pemecatan, BGN akan memproses secara pidana setiap kepala SPPG yang terbukti melanggar, bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan. “Ini sebagai efek jera. Jangan sampai satu dua orang merusak kepercayaan publik terhadap program nasional,” katanya.

Untuk jangka panjang, BGN akan menerapkan sistem rotasi kepala SPPG secara berkala dan memberlakukan uji kelayakan ulang setiap tahun. Mereka juga mewajibkan pelaporan kekayaan bagi seluruh pejabat dapur. Langkah-langkah ini diharapkan mampu menutup peluang gratifikasi dari mitra yang selama ini kerap terjadi.

Masyarakat pun diminta berpartisipasi mengawasi. BGN menyediakan saluran pengaduan melalui aplikasi resmi dan hotline yang terhubung dengan Inspektorat Jenderal. Sudaryono menekankan bahwa peringatan ini bukan sekadar kata-kata, melainkan bagian dari transformasi budaya kerja di tubuh BGN. “Kami ingin setiap warga Indonesia bisa mengonsumsi makanan bergizi tanpa embel-embel permainan uang di belakangnya,” pungkasnya.