AI Kian Masif, Buruh ASEAN Angkat Suara untuk Pekerja Perempuan

Transformasi digital yang melaju pesat di kawasan Asia Tenggara kini memasuki babak kritis. Tidak hanya mengguncang struktur industri, kecerdasan buatan (AI) dan otomatisasi juga mulai mengubah lanskap ketenagakerjaan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di tengah arus perubahan itu, perwakilan serikat pekerja dari berbagai negara ASEAN baru-baru ini menyoroti nasib pekerja perempuan, yang dinilai lebih rentan terkena dampak negatif pergeseran teknologi. Berdasarkan data Organisasi Buruh Internasional (ILO) per September 2025, sektor-sektor yang selama ini menjadi tulang punggung pekerjaan perempuan—seperti manufaktur padat karya, layanan administratif, dan ritel—memiliki tingkat keterpaparan terhadap otomatisasi hingga 40 persen lebih tinggi dibanding sektor yang didominasi laki-laki. Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar: ketika mesin semakin pintar, pekerjaan repetitif yang umumnya dijalani oleh perempuan menjadi lini pertama yang terdampak.

Disrupsi Teknologi dan Kerentanan Gender

Berdasarkan laporan Bank Dunia tentang Masa Depan Pekerjaan di ASEAN (2026), sekitar 60 persen dari tenaga kerja perempuan di kawasan ini bekerja di bidang yang berisiko tinggi terdampak otomatisasi, termasuk industri garmen, pengolahan hasil pertanian, dan pusat panggilan. Di Indonesia saja, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa sektor tekstil dan produk tekstil menyerap lebih dari 3,5 juta pekerja, di mana 70 persen di antaranya adalah perempuan. Dengan hadirnya mesin potong laser yang dikendalikan algoritma, robot penjahit presisi tinggi, serta sistem manajemen inventaris berbasis AI, banyak tugas yang dulunya dilakukan oleh tangan-tangan terampil kini bisa digantikan oleh teknologi dalam hitungan detik. Akibatnya, jutaan perempuan pekerja berpotensi kehilangan sumber penghasilan utama.

Di sisi lain, ketimpangan gender dalam literasi digital memperburuk situasi. Studi terbaru dari Forum Ekonomi Dunia menunjukkan bahwa di lima negara ASEAN (Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, Malaysia), hanya 26 persen perempuan yang memiliki keterampilan digital tingkat menengah ke atas, berbanding 41 persen laki-laki. Kesenjangan ini membuat perempuan sulit bertransisi ke peran baru yang tercipta di era ekonomi digital, seperti pengembang AI, analis data, atau spesialis keamanan siber. Dengan kata lain, mereka menghadapi ancaman pengangguran struktural yang jauh lebih besar.

Dua Wajah Transformasi Digital

Di satu sisi, maraknya adopsi AI mengancam pekerjaan-pekerjaan rutin yang banyak diisi perempuan. Misalnya, di Filipina, industri alih daya proses bisnis (BPO) yang mempekerjakan sekitar 1,3 juta orang—sebagian besar perempuan sebagai operator layanan pelanggan—mulai terdampak oleh chatbot berbasis model bahasa besar yang mampu menangani hingga 80 persen pertanyaan dasar nasabah. Proyeksi Oxford Economics menyebutkan bahwa dalam lima tahun ke depan, sektor ini dapat kehilangan 150 ribu posisi akibat otomatisasi, yang mayoritas dihuni oleh pekerja perempuan. Fundamental ketenagakerjaan pun bergeser: yang dibutuhkan bukan lagi ketrampilan mengetik cepat atau suara ramah, melainkan kemampuan mengelola anomali data dan mengawasi kinerja machine learning.

Di sisi lain, gelombang digitalisasi juga membuka peluang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Platform kerja daring (gig economy), e-commerce, dan fintech menciptakan kebutuhan akan tenaga pemasaran digital, kurator konten, hingga spesialis pengalaman pelanggan—peran yang sering kali lebih fleksibel dan dapat diakses oleh perempuan. Menurut catatan McKinsey Global Institute, ekonomi digital di ASEAN dapat menambah 56 juta pekerjaan baru di sektor jasa berbasis teknologi pada tahun 2030, asalkan tersedia program peningkatan keterampilan yang inklusif. Valuasi pasar tenaga kerja di sektor ini pun melonjak: rata-rata pendapatan pekerja lepas perempuan di platform digital Indonesia tumbuh 22 persen year-on-year pada kuartal I 2026, menunjukkan adanya potensi kesejahteraan yang lebih besar jika dikelola dengan tepat.

Strategi ASEAN: Perlindungan dan Pemberdayaan

Merespons dinamika tersebut, perwakilan serikat buruh dari sepuluh negara ASEAN dalam forum bipartit baru-baru ini mendesak pemerintah dan sektor swasta untuk merancang kebijakan transisi yang adil. Mereka menekankan pentingnya pelatihan kepemimpinan perempuan, karena meskipun partisipasi perempuan dalam dunia kerja mencapai 48 persen di regional, hanya 15 persen yang menduduki posisi manajemen menengah ke atas. "Kami tidak ingin sekadar menjadi penonton di era AI. Perempuan harus dilibatkan sejak awal dalam perancangan sistem dan kebijakan teknologi, bukan hanya sebagai objek yang terdampak," ujar salah satu koordinator serikat, yang enggan disebutkan namanya, dalam sesi diskusi yang digelar di Jakarta.

"Kunci keberhasilan terletak pada investasi di human capital. ASEAN perlu mengalokasikan setidaknya 0,5 persen dari PDB untuk pelatihan ulang tenaga kerja perempuan, terutama di bidang STEM dan manajemen proyek digital," ungkap Dr. Surya Adinata, ekonom senior dari Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat, saat dihubungi terpisah.

Sementara itu, proyeksi ke depan menyisakan pekerjaan rumah besar. Tanpa intervensi kebijakan yang terarah, rasio partisipasi angkatan kerja perempuan dikhawatirkan stagnan di kisaran 44–49 persen hingga 2030, jauh di bawah target kesetaraan global. Diperlukan kolaborasi lintas negara untuk menyelaraskan kurikulum pelatihan, memperkuat jaring pengaman sosial bagi pekerja yang terdampak, serta mendorong perusahaan untuk mengadopsi prinsip inklusivitas dalam proses manajemen talenta.

Dengan demikian, isu yang diangkat oleh buruh ASEAN bukan sekadar soal keadilan gender, melainkan juga menyangkut keberlanjutan pertumbuhan ekonomi kawasan. Seperti yang ditunjukkan oleh data historis, negara-negara yang berhasil mengurangi kesenjangan partisipasi angkatan kerja perempuan cenderung menikmati pertumbuhan PDB yang lebih tinggi dan inklusif. Di era di mana mesin semakin cerdas, memastikan tidak ada yang tertinggal—terutama perempuan—adalah investasi paling fundamental yang dapat dilakukan oleh ASEAN.