OJK Perluas Pengawasan ke Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Mulai 2027

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per akhir 2024, sektor pertambangan menyumbang sekitar 10,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia, dengan nilai ekspor mineral dan batu bara menembus US$60 miliar per tahun. Di tengah kontribusi sebesar itu, pemerintah memutuskan memperluas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis yang ditargetkan beroperasi penuh mulai 2027. Keputusan ini mengubah peta pengawasan pasar komoditas nasional yang selama ini berada di bawah koordinasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan.

Perluasan mandat tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang memperlebar cakupan pengawasan OJK. Dari semula perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank, lembaga ini kini merambah aktivitas perdagangan aset digital hingga komoditas strategis. Bagi pembaca awam, bursa komoditas adalah pasar terorganisasi tempat komoditas seperti nikel, timah, atau batu bara diperdagangkan dengan kontrak standar — mirip bursa saham, namun yang diperjualbelikan adalah komoditas fisik atau kontrak berjangkanya.

Mengapa Bursa Mineral Menjadi Prioritas

Fundamental pasar menjelaskan urgensi kebijakan ini. Indonesia menguasai sekitar 50 persen produksi nikel dunia dan merupakan eksportir timah terbesar kedua secara global dengan pangsa sekitar 18 persen. Namun selama puluhan tahun, penentuan harga kedua komoditas itu terjadi di luar negeri, terutama di London Metal Exchange (LME). Akibatnya, nilai tambah dan transparansi harga tidak sepenuhnya dinikmati pelaku domestik. Kehadiran bursa mineral di dalam negeri yang diawasi lembaga berpengalaman seperti OJK diharapkan memperkuat price discovery — proses pembentukan harga wajar berdasarkan permintaan dan penawaran — sekaligus mendukung agenda hilirisasi.

Data perdagangan berjangka mencatat nilai transaksi komoditas mengalami kenaikan dua digit year-on-year dalam tiga tahun terakhir. Tren ini menunjukkan likuiditas pasar komoditas domestik terus membesar, sehingga kebutuhan akan pengawasan berstandar sektor keuangan kian mendesak.

Transisi Kepemimpinan OJK di Tengah Agenda Besar

Bersamaan dengan perluasan kewenangan itu, Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat presiden (surpres) berisi nama calon pimpinan baru Dewan Komisioner OJK ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Surpres adalah mekanisme konstitusional presiden mengajukan calon pejabat lembaga negara untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di parlemen. Dengan demikian, sosok yang kelak memimpin OJK akan langsung menanggung beban ganda: menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus membangun infrastruktur pengawasan bursa komoditas strategis dari nol.

Pertanyaan yang beredar di kalangan pelaku pasar adalah apakah transisi kepemimpinan akan mengganggu kontinuitas kebijakan. Pengalaman pergantian Dewan Komisioner pada 2017 dan 2022 menunjukkan proses berjalan relatif mulus tanpa gejolak berarti di pasar. Namun konteks kali ini berbeda, karena ada agenda baru sebesar bursa mineral yang memerlukan keahlian lintas sektor.

Dua Sisi Integrasi Pengawasan

Di satu sisi, integrasi pengawasan di bawah satu atap menawarkan efisiensi. OJK memiliki rekam jejak mengawasi industri keuangan dengan total aset di atas Rp20.000 triliun, sistem pelaporan yang matang, serta kewenangan penegakan hukum yang kuat. Bagi investor institusi, satu regulator berarti satu standar kepatuhan dan satu pintu perizinan, sehingga potensi arbitrase regulasi — praktik memanfaatkan celah perbedaan aturan antarlembaga — menjadi lebih kecil. Sentimen pasar terhadap konsolidasi semacam ini umumnya positif karena mengurangi ketidakpastian hukum.

Di sisi lain, perluasan mandat menyimpan risiko yang tidak kecil. Beban kerja OJK akan mengalami kenaikan signifikan, sementara sumber daya manusia dengan kompetensi komoditas fisik — logistik, smelter, kualitas bijih — relatif langka di lingkungan regulator keuangan. Ada pula kekhawatiran tumpang tindih kewenangan dengan Bappebti selama masa transisi 2025–2027. Jika koordinasi antarlembaga gagal, justru ketidakpastian regulasi yang muncul, dan itu berpotensi memicu capital outflow dari sektor komoditas.

“Konsolidasi pengawasan memang memperkuat kredibilitas, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan kejelasan pembagian kewenangan selama masa transisi,” ujar seorang ekonom pasar modal di Jakarta.

Proyeksi: Likuiditas, Valuasi, dan Sentimen Pasar

Dari sisi pasar, kehadiran bursa mineral yang kredibel berpotensi memperdalam likuiditas dan memperbaiki valuasi perusahaan tambang yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Indeks harga saham gabungan (IHSG) yang bergerak di kisaran 7.200–7.400 sepanjang 2025 menunjukkan sektor pertambangan masih menjadi salah satu penopang utama portofolio investor asing maupun domestik. Jika bursa komoditas berjalan efektif pada 2027, proyeksi sejumlah kalangan menyebut rasio transaksi komoditas yang tercatat resmi terhadap total perdagangan bisa mengalami kenaikan dari level saat ini yang masih di bawah 30 persen.

Namun proyeksi itu bergantung pada sejumlah variabel eksternal: arah suku bunga Bank Indonesia yang berada di kisaran 5,25–5,75 persen, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, serta permintaan global terhadap nikel dan timah. Tren penurunan harga nikel dunia sepanjang 2024 menjadi pengingat bahwa fundamental komoditas sangat dipengaruhi siklus global, bukan semata kebijakan domestik.

Pada akhirnya, perluasan kewenangan OJK dan pergantian kepemimpinannya adalah dua sisi dari satu koin: ambisi menjadikan Indonesia pemain utama dalam penentuan harga komoditas dunia. Pasar kini menanti siapa yang akan duduk di kursi Dewan Komisioner dan bagaimana cetak biru pengawasan bursa mineral dirumuskan sebelum 2027 tiba.