OJK dan Kejagung Sita Aset Prolife Rp113 Miliar Kasus Henry Surya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengamankan aset senilai Rp113,97 miliar yang berasal dari PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan pengendali perusahaan, Henry Surya, yang diduga menggelapkan dana pemegang polis hingga ratusan miliar rupiah.

Pengamanan aset tersebut dilakukan secara terkoordinasi pada pekan lalu, mencakup penyitaan sejumlah properti, kendaraan mewah, dan rekening bank yang diduga terkait aliran dana tidak sah. OJK menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bukti keseriusan otoritas dalam melindungi konsumen industri keuangan, khususnya di sektor asuransi jiwa yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar.

Modus Operandi Penggelapan Dana

Berdasarkan hasil investigasi OJK dan aparat penegak hukum, Henry Surya diduga menggunakan sejumlah modus untuk mengalirkan dana pemegang polis ke kantong pribadi. Salah satu pola utama adalah manipulasi portofolio investasi perusahaan. Henry diduga mengarahkan investasi pada instrumen yang tidak likuid dan fiktif, termasuk penempatan pada perusahaan afiliasi tanpa analisis fundamental yang memadai, sehingga dana nasabah secara bertahap dipindahkan ke entitas yang dikendalikannya.

Modus lainnya adalah pembayaran klaim palsu dan penciptaan polis bayangan. Data internal menunjukkan lonjakan tajam klaim pada tahun 2022–2023 yang tidak didukung dokumen medis atau bukti klaim yang sah, mencapai 67% di atas rata-rata klaim wajar. Selain itu, terdapat indikasi penjualan polis dengan diskon besar yang tidak melalui pencatatan resmi, di mana premi yang dibayarkan nasabah langsung diserap tanpa masuk ke rekening perusahaan. Praktik ini membuat rasio solvabilitas Prolife anjlok di bawah ketentuan minimum OJK sebesar 120%, memicu pembekuan kegiatan usaha pada pertengahan 2024.

Aset yang Disita dan Prospek Pengembalian

Dari total kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp400 miliar, penyitaan tahap pertama senilai Rp113,97 miliar mencakup 12 bidang tanah dan bangunan di Jakarta, Tangerang, dan Surabaya; tiga kendaraan mewah; serta saldo rekening pada lima bank berbeda. Angka ini masih jauh dari ekspektasi, namun Kejaksaan Agung menyatakan akan terus melakukan pelacakan aset, termasuk yang diduga dialihkan ke luar negeri.

Di satu sisi, penyitaan ini memberi sinyal positif bahwa upaya pemulihan kerugian mulai membuahkan hasil. Di sisi lain, nilai yang diamankan baru sekitar 28,5% dari total kerugian, sehingga pemegang polis yang tersisa masih harus menanti mekanisme penjaminan atau restrukturisasi. OJK berencana mendorong percepatan likuidasi perusahaan agar aset sisa bisa didistribusikan secara proporsional kepada para kreditur dan nasabah.

Dampak terhadap Industri Asuransi dan Perlindungan Konsumen

Kasus Prolife menambah daftar panjang krisis kepercayaan di industri asuransi jiwa nasional. Sebelumnya, publik telah diguncang oleh gagal bayar beberapa perusahaan asuransi, seperti Wanaartha dan Jiwasraya. Sentimen negatif ini mendorong OJK memperketat pengawasan, termasuk penerapan aturan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan pembatasan investasi pada pihak terkait.

Proyeksi ke depan, OJK akan memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum melalui satuan tugas terpadu. Langkah itu diiringi peningkatan literasi keuangan agar masyarakat lebih kritis dalam memilih produk asuransi. “Kami berkomitmen mengembalikan kepercayaan publik dengan penindakan tegas dan pengawasan berbasis risiko,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian OJK dalam pernyataan tertulis, mengutip data per Maret 2025 yang menunjukkan penurunan premi bruto sektor asuransi jiwa sebesar 5,2% year-on-year akibat krisis kredibilitas ini.

Di sisi lain, kalangan analis menilai bahwa pengamanan aset ini hanyalah satu langkah dari panjangnya proses hukum. Henry Surya sendiri masih berstatus saksi dan belum ditahan, meski alat bukti sudah mengarah pada tindak pidana pencucian uang. Proses peradilan yang lambat dikhawatirkan akan menghambat upaya pemulihan kerugian pemegang polis, sementara valuasi aset sitaan dapat tergerus waktu. Namun, dengan keterlibatan Kejaksaan Agung yang memiliki kewenangan penyidikan luas, ada optimisme bahwa kasus ini dapat diselesaikan lebih cepat ketimbang kasus-kasus serupa sebelumnya.

Pengamat juga menyoroti pentingnya evaluasi fundamental terhadap model bisnis asuransi jiwa yang terlalu bergantung pada premi baru dan investasi agresif. Rasio likuiditas beberapa perusahaan asuransi sempat tercatat di bawah ambang batas wajar, menandakan perlunya pengaturan ulang portofolio yang lebih konservatif. OJK, bersama industri, kini tengah menyusun peta jalan penguatan permodalan yang diharapkan rampung pada semester II 2025.

Baca juga:

• Latihan Fisik Intensif di Bali Saring Skuad Garuda untuk Piala ASEAN 2026
• Gelombang Panas Melanda, Raja Charles Hadir dengan Jas dan Kacamata Hitam